Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum melaporkan penggunaan dana operasional. Dapur-dapur tersebut akan dihentikan sementara operasionalnya sampai kewajiban pelaporan dipenuhi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan penyaluran dana program berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BGN Sudaryono menyebut, sebanyak 6.100 dapur dari total 26.385 dapur MBG belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut menjadi catatan penting untuk memantau pemakaian dana yang diberikan bagi kegiatan dapur, termasuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Dengan jumlah dapur yang belum melapor itu, BGN meminta pengelola segera menuntaskan administrasi sesuai ketentuan.
BGN juga akan menahan penambahan dana operasional bagi dapur yang belum menyampaikan laporan. Penahanan ini berlaku sampai laporan penggunaan dana diserahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tambahan dana tidak akan diberikan hanya berdasarkan kebutuhan operasional tanpa disertai informasi yang memadai mengenai pemakaian dana sebelumnya.
LPDH harian berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah dana telah digunakan sesuai peruntukan. Pelaporan rutin juga membantu memperjelas arus pengeluaran dan memudahkan pemeriksaan apabila ditemukan hal yang perlu dikonfirmasi. Karena itu, kelengkapan laporan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tata kelola program MBG.
Penghentian sementara operasional ditujukan kepada dapur yang belum memenuhi kewajiban tersebut, bukan sebagai penghentian keseluruhan program. Dapur yang terdampak perlu menyerahkan LPDH dan memastikan data yang dicantumkan dapat dipertanggungjawabkan agar proses penyaluran dukungan dapat ditinjau kembali. BGN menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban pelaporan menjadi prasyarat untuk memperoleh penambahan dana.
Langkah ini menempatkan keterbukaan penggunaan anggaran sebagai syarat penting dalam pelaksanaan program. Bagi pengelola dapur, tindak lanjut yang diperlukan adalah segera melengkapi laporan harian dan menyampaikan bukti penggunaan dana secara jelas. BGN dapat menggunakan laporan tersebut untuk memantau operasional dan memastikan pertanggungjawaban dana sebelum dukungan berikutnya diberikan.
Perubahan tata cara pencairan dana mengubah hubungan saldo rekening virtual account (VA) dan penambahan anggaran bagi dapur MBG. Sebelumnya, tambahan dana dapat diberikan ketika saldo VA menurun, tanpa kewajiban pelaporan penggunaan yang ketat. Dengan mekanisme baru, penurunan saldo saja tidak lagi cukup menjadi dasar untuk menambah dana. Pengelola harus lebih dahulu menyampaikan rincian pemakaian dana yang telah diterima, sehingga aliran anggaran dapat diperiksa sebelum pencairan berikutnya diproses.
Ketentuan tersebut menempatkan pelaporan sebagai bagian penting dalam siklus pendanaan, bukan sekadar administrasi setelah uang dibelanjakan. Pengelola perlu menjelaskan transaksi secara jelas dan terperinci, termasuk tujuan setiap pengeluaran serta pihak atau rekening tujuan transfer. Informasi itu memberi dasar bagi pihak terkait untuk menilai apakah dana digunakan sesuai kebutuhan operasional dapur dan memastikan bahwa pertanggungjawaban tersedia sebelum saldo ditambah. Karena itu, pencatatan transaksi perlu dilakukan secara tertib sejak dana diterima.
Sudaryono menggambarkan kewajiban ini melalui contoh dana sebesar Rp500 juta. Apabila Rp300 juta dari jumlah tersebut telah digunakan, pengelola harus menjelaskan secara terperinci penggunaan uang itu: untuk apa dana dibelanjakan dan ke mana uang tersebut ditransfer. Contoh itu menegaskan bahwa pelaporan tidak cukup hanya menyebut total dana yang keluar atau menunjukkan saldo yang tersisa. Rincian tujuan pengeluaran dan aliran transfer diperlukan agar penggunaan dana dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan dengan lebih terang.
Pernyataan mengenai mekanisme tersebut disampaikan Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Penekanan pada bukti dan rincian penggunaan dimaksudkan agar penambahan dana berjalan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata karena saldo VA berkurang. Bagi pengelola dapur, perubahan ini menuntut kesiapan administrasi yang lebih baik: transaksi perlu dicatat, bukti disimpan, dan laporan disusun sebelum mengajukan tambahan. Dengan demikian, proses pencairan berikutnya bergantung pada kejelasan pertanggungjawaban atas dana sebelumnya.
Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menyampaikan laporan sesuai ketentuan tidak akan menerima penambahan saldo untuk membiayai kegiatan berikutnya. Badan Gizi Nasional (BGN) mensyaratkan laporan sebagai dasar untuk mengetahui penggunaan dana operasional dan memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kelengkapan serta kebenaran laporan menjadi bagian penting dalam pencairan atau penambahan saldo, bukan sekadar urusan administrasi. Jika dokumen yang diminta belum diserahkan atau isinya belum sesuai, proses penambahan saldo dapat ditahan sampai persoalan tersebut ditangani. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga pengawasan atas penggunaan anggaran dan memastikan informasi yang tersedia dapat diperiksa dengan jelas.
Sudaryono menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional dapur tertentu dilakukan agar Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan. Dengan langkah tersebut, pemeriksa dapat menelusuri laporan dan kondisi pengelolaan dapur sebelum kegiatan kembali berjalan. Penghentian sementara bukan berarti dapur dinyatakan berhenti secara permanen. Tindakan itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan terhadap unit yang belum memenuhi kewajiban pelaporan, sehingga temuan dapat diklarifikasi dan data yang diperlukan bisa dilengkapi. Selama pemeriksaan berlangsung, penambahan saldo tidak diberikan kepada dapur yang laporannya belum benar. Penjelasan ini menempatkan pemeriksaan dan kepatuhan pada prosedur sebagai alasan penundaan, bukan semata-mata persoalan ketersediaan dana negara.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul adanya dapur yang mengumumkan penghentian operasional dengan alasan dana operasional telah habis. Menurut Sudaryono, situasi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa negara tidak memiliki dana untuk program MBG. Masalahnya, laporan yang menjadi syarat untuk penambahan saldo belum tersedia atau belum disusun dengan benar. Tanpa laporan yang dapat diverifikasi, BGN tidak dapat memproses penambahan dana bagi dapur terkait. Oleh sebab itu, pengelola perlu memastikan laporan disampaikan secara lengkap dan akurat agar penggunaan dana bisa ditinjau. Setelah kewajiban pelaporan dipenuhi dan pemeriksaan selesai, tindak lanjut terhadap operasional maupun saldo dapat ditentukan berdasarkan hasil verifikasi. Penjelasan ini membedakan kekurangan dana di tingkat dapur dan tertahannya penambahan saldo akibat laporan yang belum memenuhi persyaratan.
Sudaryono menyatakan bahwa penanganan terhadap dapur MBG yang belum melapor tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran pidana, Badan Gizi Nasional (BGN) siap menindaklanjuti temuan tersebut bersama aparat penegak hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa dugaan pelanggaran akan diproses melalui jalur yang sesuai, berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan, bukan sekadar dibiarkan setelah langkah penertiban dilakukan.
Penegakan hukum menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara pengelola dapur perlu memenuhi kewajiban pelaporan dan ketentuan yang berlaku. Dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pidana, BGN berupaya memastikan bahwa dugaan penyimpangan ditangani secara serius dan sesuai prosedur. Langkah ini juga diharapkan memperkuat kepatuhan seluruh pelaksana terhadap aturan program.
Di samping tindak lanjut hukum, pembenahan dilakukan melalui pengawasan yang lebih menyeluruh. BGN menyoroti kelayakan dapur, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta penggunaan anggaran. Ketiga aspek tersebut penting untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan dan dana program benar-benar mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap kondisi fasilitas dan pelaksanaan prosedur juga diperlukan agar potensi masalah dapat diketahui sedini mungkin, kemudian ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan.
BGN juga telah melakukan efisiensi anggaran dan mengembalikan dana ke kas negara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran ditinjau agar lebih tertib dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
