Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa persoalan sampah di Ibu Kota mulai mendekati penyelesaian. Optimisme tersebut berkaitan dengan terbitnya peraturan presiden mengenai pengelolaan sampah, yang diharapkan memberi landasan bagi penanganan lebih terpadu. Menurut Pramono, dukungan kebijakan dan pembangunan fasilitas pengolahan menjadi bagian penting untuk mengurangi beban sampah yang selama ini dihadapi Jakarta.
Skala persoalannya cukup besar: sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton setiap hari. Jumlah tersebut menuntut sistem yang mampu mengolah sampah secara konsisten, bukan hanya mengandalkan pengangkutan dan penumpukan. Karena itu, rencana pemerintah mencakup pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Bantargebang, Tunjungan/Kamal Muara, dan Sunter. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi, sehingga penanganannya dapat memberi manfaat lebih luas.
Pramono juga menyebut keberadaan RDE Rorotan sebagai bagian dari upaya yang sedang dikembangkan. Kehadiran beragam fasilitas pengolahan tersebut diharapkan membantu membentuk kapasitas yang memadai untuk menangani sampah dari berbagai wilayah. Namun, keberhasilan rencana tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur. Pengoperasian yang berkelanjutan, pengelolaan yang tepat, serta keterhubungan proses pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan juga diperlukan agar sampah dapat ditangani secara efektif.
Rencana PLTSa di beberapa lokasi itu menunjukkan pendekatan yang berupaya mengubah sampah dari beban lingkungan menjadi sumber energi. Dengan volume harian yang mencapai ribuan ton, fasilitas pengolahan dapat mengurangi tekanan terhadap tempat pemrosesan akhir dan membantu mencegah penumpukan. Penerapan teknologi harus disertai pengawasan dan tata kelola yang memadai, termasuk memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, kebiasaan warga dalam mengurangi dan memilah sampah tetap penting sebagai bagian dari sistem pengelolaan kota.
Pramono berharap pada 2028–2029 sampah tidak lagi menjadi masalah bagi Jakarta. Target waktu tersebut mencerminkan harapan bahwa kebijakan, fasilitas baru, dan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan selaras. Jika rencana tersebut terealisasi dan dikelola secara konsisten, Jakarta berpeluang memperbaiki penanganan sampah secara bertahap. Perkembangannya akan bergantung pada kesiapan proyek serta kemampuan seluruh pihak untuk menjaga sistem pengolahan tetap berfungsi dalam jangka panjang.
Pramono menegaskan bahwa penanganan banjir Jakarta tidak dapat dilakukan secara sesaat, melainkan membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko sekaligus mencegah kejadian serupa terus berulang. Ia menyebut banjir di ibu kota telah terjadi sejak zaman Belanda, sehingga persoalan ini berkaitan dengan tantangan tata air yang sudah lama dihadapi Jakarta. Namun, lamanya masalah tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti mencari solusi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Pramono, tetap perlu memperkuat langkah pencegahan agar dampak banjir terhadap warga dan aktivitas kota dapat ditekan.
Salah satu upaya yang akan dilanjutkan adalah normalisasi sungai di berbagai wilayah. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki kapasitas aliran air dan mendukung pengendalian banjir, terutama ketika curah hujan tinggi. Pelaksanaannya memerlukan perencanaan dan koordinasi karena kondisi setiap sungai serta kawasan di sekitarnya berbeda. Normalisasi juga perlu berjalan sebagai bagian dari penanganan yang lebih luas, bukan berdiri sendiri, agar berbagai faktor yang memengaruhi aliran air dapat diperhatikan. Dengan melanjutkan pekerjaan di sejumlah titik, Pemprov DKI berupaya membangun penanganan yang konsisten dan tidak hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi.
Kawasan Kebun Melati, Tanah Abang, menjadi salah satu lokasi yang disoroti dalam rencana tersebut. Pramono menyebut wilayah itu sebagai salah satu titik dengan kondisi paling parah, sehingga penanganan di sana perlu mendapat perhatian. Kelanjutan normalisasi sungai di kawasan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir bagi lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan langkah yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Komitmen untuk melanjutkan normalisasi di Kebun Melati maupun sungai-sungai lain menunjukkan bahwa pengendalian banjir diposisikan sebagai pekerjaan jangka panjang. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta evaluasi atas dampaknya, sehingga langkah pencegahan dapat terus disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi Jakarta.
Perbaikan sistem transportasi publik menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kemacetan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menambah pilihan perjalanan, tetapi juga mendorong warga agar bersedia meninggalkan kendaraan pribadi. Agar perpindahan tersebut terasa masuk akal bagi pengguna, layanan umum perlu terhubung dengan baik, mudah dijangkau, dan mampu mendukung perjalanan dari kawasan tempat tinggal menuju pusat kegiatan.
Dalam konteks itu, Transjabodetabek berperan sebagai layanan yang menghubungkan kota-kota penyangga dengan pusat Jakarta. Rute lintas wilayah memberi alternatif bagi warga yang setiap hari bepergian dari kawasan pinggiran untuk bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan di ibu kota. Keterhubungan semacam ini penting karena perjalanan komuter kerap melibatkan batas administrasi; jaringan transportasi yang berhenti di perbatasan dapat membuat penumpang tetap bergantung pada kendaraan pribadi untuk menyelesaikan perjalanan.
Pengembangan konektivitas juga perlu memperhatikan hubungan antarmoda dan kemudahan berpindah layanan. Ketika perjalanan dapat dilakukan melalui jaringan yang saling melengkapi, penumpang memiliki peluang lebih besar untuk menjadikan angkutan umum sebagai pilihan rutin. Pemerintah perlu terus memastikan informasi rute, titik naik-turun, serta akses menuju layanan tersedia dengan jelas. Dengan begitu, konektivitas bukan sekadar angka, melainkan pengalaman perjalanan yang praktis bagi warga dari berbagai wilayah.
Pramono menyampaikan bahwa perpindahan masyarakat ke transportasi publik meningkat hingga 15 persen. Ia juga menyebut konektivitas Jakarta kini mencapai 93 persen. Klaim tersebut menggambarkan arah perubahan yang ingin dicapai: semakin banyak warga menggunakan layanan bersama, sementara keterhubungan perjalanan terus diperluas. Namun, menjaga tren itu memerlukan peningkatan layanan yang konsisten, termasuk keandalan perjalanan dan jangkauan rute. Jika pilihan angkutan umum semakin terhubung dengan kebutuhan komuter, tekanan kendaraan di jalan dapat dikurangi secara bertahap. Karena itu, penguatan Transjabodetabek dan integrasi jaringan transportasi menjadi bagian penting dari upaya mengurai kemacetan Jakarta sekaligus membangun kebiasaan mobilitas yang lebih berkelanjutan.
Paparan Pramono mengenai upaya menangani sampah, banjir, dan kemacetan perlu ditempatkan dalam konteks skala Jakarta sebagai kota metropolitan. Menurut bahan sumber, Jakarta disebut sebagai kota metropolitan nomor satu di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa. Angka dan posisi tersebut memberi gambaran mengenai besarnya kota yang menjadi ruang hidup bagi jutaan penduduk, sekaligus latar bagi pembahasan tentang persoalan perkotaan yang disampaikan Pramono. Penyebutan peringkat ini mengikuti keterangan dalam bahan sumber dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian tambahan atas kondisi Jakarta.
Dalam paparan yang sama, Jakarta juga disebut berada di peringkat ke-15 sebagai kota terbaik di dunia dan menempati posisi kedua di ASEAN, setelah Singapura. Kedua ukuran itu menggambarkan posisi Jakarta dalam perbandingan global dan kawasan sebagaimana dirujuk oleh bahan tersebut. Sementara itu, jumlah penduduk sekitar 11 juta menunjukkan skala metropolitan yang menjadi konteks pembahasan. Ketiga keterangan itu dapat membantu pembaca memahami mengapa isu sampah, banjir, dan kemacetan muncul dalam pembicaraan mengenai Jakarta, tanpa perlu menarik kesimpulan lebih jauh dari data yang tersedia.
Perbandingan dengan kota-kota besar lain turut muncul dalam konteks tersebut. Bahan sumber menyebut Jakarta mengungguli Tokyo dan New York dalam kategori kota metropolitan, tetapi tidak memerinci metode atau dasar pemeringkatan yang digunakan. Karena itu, posisi tersebut disampaikan sebagai klaim yang tercantum dalam bahan, bukan sebagai verifikasi independen.
Baca juga: Pramono: Sekolah di Jakarta Tetap Berlangsung Saat Aksi 28 Oktober | 19 Orang Diamankan Usai Unjuk Rasa di Jakarta, Polisi Sita 12 Cat | Serangan Celurit terhadap Suporter di Jalan Jakarta–Bogor Disebut Acak
