Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan operasi sekaligus memastikan upaya yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rapat evaluasi berlangsung pada Senin, 2 November 2026, di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pertemuan dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dan diikuti oleh perwakilan berbagai unsur terkait.
Peserta rapat berasal dari TNI dan Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Sejumlah peserta mengikuti pertemuan secara langsung, sementara lainnya bergabung melalui sarana daring sehingga koordinasi dilaksanakan secara hibrida. Keterlibatan lintas instansi dan daerah memungkinkan berbagai informasi mengenai pelaksanaan OMC disampaikan dalam forum yang sama. Para peserta dapat membahas hasil operasi dan menyampaikan perkembangan dari wilayah masing-masing sebagai bahan untuk melihat kebutuhan penanganan secara lebih menyeluruh.
Evaluasi diarahkan untuk mengukur efektivitas OMC dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hasil pembahasan akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang masih memerlukan operasi, sekaligus merumuskan langkah lanjutan yang perlu dilakukan. Penilaian tersebut penting agar keputusan berikutnya bertumpu pada perkembangan dan kebutuhan aktual, bukan sekadar melanjutkan kegiatan tanpa pertimbangan. Kristomei menyampaikan bahwa ia mengumpulkan para peserta untuk mendengarkan evaluasi pelaksanaan serta memberikan arahan mengenai pekerjaan selanjutnya. Dengan demikian, rapat tidak hanya meninjau apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menyelaraskan tindak lanjut antarinstansi. Informasi dari pemerintah daerah dan unsur pelaksana diharapkan membantu BNPB mengidentifikasi prioritas secara tepat. Penentuan kebutuhan operasi berikutnya pun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang dihimpun dalam evaluasi tersebut.
Memasuki musim hujan, kebutuhan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) perlu dipetakan kembali agar dukungan dapat mengikuti perubahan risiko di setiap wilayah. Hujan mulai turun di sejumlah provinsi, sehingga penempatan armada dan sumber daya tidak dapat ditentukan dengan mengacu pada kondisi sebelumnya saja. Kristomei menyebut Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat sebagai wilayah yang mulai mengalami hujan. Perkembangan ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat apakah dukungan OMC masih diperlukan di sana atau dapat diarahkan ke daerah lain yang membutuhkan perhatian lebih besar. Pemetaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta potensi cuaca dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan evaluasi tersebut, dukungan OMC dapat lebih dahulu diarahkan ke wilayah yang masih memerlukan kesiagaan, termasuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Penentuan prioritas ini mempertimbangkan kondisi setempat dan kebutuhan operasi, bukan semata-mata perubahan musim di satu provinsi. Dengan memetakan kebutuhan antardaerah, pemerintah dapat menyusun dukungan yang lebih terarah, sekaligus menjaga kesiapan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Daerah yang mulai menerima hujan tetap dapat dipantau, sementara wilayah yang dinilai masih membutuhkan bantuan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana operasional berikutnya. Evaluasi secara berkala diperlukan karena perkembangan cuaca dan ancaman bencana dapat berubah sewaktu-waktu.
Penguatan sumber daya juga menjadi bagian dari rencana, lain melalui kemungkinan penambahan aset atau pemindahan armada yang memungkinkan ke daerah yang masih berpotensi mengalami karhutla. Opsi tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dan ketersediaan dukungan, sehingga pemanfaatan armada tetap memperhatikan kesiapan operasi. Pernyataan mengenai pergeseran ini menggambarkan rencana dukungan, bukan kepastian bahwa seluruh armada telah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan demikian, penyesuaian penugasan dapat dilakukan secara terukur, sejalan dengan kondisi terbaru dan prioritas penanganan. Langkah ini diharapkan menjaga kesiagaan OMC, baik untuk mendukung penanganan bencana hidrometeorologi maupun mengantisipasi ancaman karhutla di wilayah yang masih berisiko.
Memasuki periode peralihan menuju musim hujan, kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi basah menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan akan terjadi pada akhir 2026. Perkiraan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi sebelum hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu banjir, tanah longsor, maupun gangguan lain di wilayah rawan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 pada 30 Oktober 2026. Surat edaran itu telah disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Arahan ini mendorong setiap pemerintah daerah menyesuaikan kesiapan dengan karakteristik ancaman setempat, sehingga langkah penanganan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerawanan dan kondisi wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan serta memastikan sumber daya penanggulangan bencana dapat segera digunakan ketika diperlukan. Kesiapan tersebut mencakup personel, peralatan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi dampak musim hujan. Pemeriksaan terhadap kebutuhan dan kondisi sumber daya perlu dilakukan sejak dini, agar kekurangan dapat diketahui dan ditangani sebelum situasi darurat terjadi. Koordinasi antarpihak juga penting agar informasi, dukungan, dan tindakan di lapangan dapat berjalan secara terarah.
Penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah berisiko. Pemerintah daerah perlu mendorong pemahaman mengenai ancaman yang mungkin terjadi, langkah perlindungan diri, dan jalur komunikasi dengan petugas. Kesiapan yang disesuaikan dengan potensi bahaya setempat membantu masyarakat merespons lebih cepat sekaligus mendukung kerja personel penanggulangan bencana. Dengan arahan tersebut, daerah diharapkan tidak menunggu hingga bencana muncul untuk menyiapkan kebutuhan dasar, melainkan membangun kesiapan secara terencana menjelang musim hujan 2026/2027.
Kristomei mengimbau para kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir di wilayah masing-masing. Menurutnya, sejumlah daerah telah mulai mengalami banjir, sehingga perkembangan kondisi perlu diperhatikan secara serius. Imbauan ini ditujukan kepada pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum risiko berkembang, sekaligus mendorong seluruh unsur terkait agar tidak menganggap perubahan cuaca sebagai hal yang rutin semata. Kerawanan dapat berbeda di setiap wilayah, karena itu pemantauan keadaan setempat dan koordinasi menjadi bagian penting dari upaya antisipasi. Kepala daerah diharapkan mencermati informasi cuaca dan menyiapkan langkah sesuai kebutuhan daerahnya.
Perhatian khusus diperlukan pada masa peralihan dari kemarau menuju musim hujan. Dinamika cuaca pada periode ini dapat berubah, sehingga kondisi yang sebelumnya relatif kering tidak serta-merta meniadakan ancaman banjir. Kristomei meminta semua pihak mengikuti perkembangan cuaca dengan cermat dan menjadikannya dasar dalam mengambil langkah kesiapsiagaan. Pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur penanggulangan bencana perlu saling berkoordinasi agar informasi mengenai potensi kerawanan dapat dipahami dan ditindaklanjuti. Kewaspadaan sejak dini diharapkan membantu setiap pihak mengantisipasi kemungkinan dampak, tanpa menunggu keadaan memburuk terlebih dahulu.
Ia juga menjelaskan bahwa tantangan penanganan bencana mulai bergeser, dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuju ancaman banjir. Pergeseran tersebut menuntut perhatian dan kesiapan yang disesuaikan dengan dinamika ancaman saat ini. Upaya menghadapi potensi banjir, karena itu, perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ajakan untuk mengantisipasi secara kolektif menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Dengan memantau cuaca, memperkuat koordinasi, serta menindaklanjuti imbauan sesuai kondisi wilayah, para pemangku kepentingan dapat lebih siap menghadapi masa peralihan musim dan mengurangi risiko yang mungkin muncul.
Baca juga: TNI Kerahkan Tiga Pesawat TNI AU, Semai 9,3 Ton Bahan Modifikasi Cuaca di Kalimantan | Wakapolsek Cikupa Hadiri Pisah Sambut Lurah Sukamulya, Perkuat Sinergi dengan Pemerintahan Kelurahan | Operasi Narkoba di Kampung Bahari, Polisi Bergerak Lewat KRL dan Berbagai Arah
37 kunjungan
