Jakarta | Peneliti Bonatua Silalahi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Laporan itu ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan Bonatua tersebut menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang diminta menerima dan memeriksa pengaduan sesuai kewenangannya. Pokok informasi yang tersedia mengaitkan laporan tersebut dengan persoalan surat keterangan penyetaraan. Namun, keterangan yang disampaikan dalam sumber tidak memuat rincian lebih lanjut mengenai surat itu ataupun uraian lengkap dugaan pelanggarannya. Karena itu, persoalan tersebut perlu dipahami sebagai hal yang dilaporkan, bukan sebagai pelanggaran yang telah dinyatakan terbukti.
Dalam pelaporan itu, Bonatua meminta Bawaslu menindaklanjuti aduan yang menyebut KPU dan Gibran. Permintaan pemeriksaan merupakan bagian dari upaya agar dugaan yang disampaikan dapat ditelaah oleh lembaga pengawas pemilu. Bawaslu dapat menilai laporan berdasarkan informasi dan bahan yang diterima, sebelum menentukan langkah sesuai prosedur yang berlaku. Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi lebih lanjut, substansi aduan tetap berstatus dugaan. Penyebutan nama pihak-pihak yang dilaporkan juga tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kesimpulan mengenai tanggung jawab mereka. Informasi yang tersedia hanya menjelaskan bahwa Bonatua membawa persoalan tersebut ke Bawaslu dan menghubungkannya dengan surat keterangan penyetaraan. Tidak ada rincian yang dapat digunakan untuk menjabarkan isi dokumen, proses penerbitan, atau bentuk dugaan pelanggaran secara lebih spesifik.
Dengan demikian, inti peristiwa ini adalah langkah Bonatua Silalahi mendatangi Bawaslu di Jakarta dan meminta laporan terhadap KPU serta Gibran diperiksa. Perkembangan berikutnya bergantung pada penanganan lembaga pengawas dan informasi yang dapat dikonfirmasi. Pembaca sebaiknya membedakan adanya laporan dan penetapan resmi atas suatu pelanggaran. Laporan menyampaikan dugaan kepada pihak berwenang, sedangkan penilaian atas kebenaran dan aspek kepatuhannya memerlukan proses pemeriksaan. Dalam konteks ini, persoalan surat keterangan penyetaraan menjadi kaitan yang disebut sumber, tanpa uraian tambahan mengenai latar belakang atau akibatnya. Penjelasan lebih lanjut perlu merujuk pada keterangan resmi dari pihak terkait atau hasil penanganan Bawaslu, apabila tersedia. Sampai saat itu, penyampaian berita secara cermat perlu mempertahankan status informasi sebagai aduan yang meminta pemeriksaan, bukan sebagai keputusan final.
Bonatua berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terlebih dahulu memeriksa laporan yang telah disampaikan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Gibran. Menurutnya, pemeriksaan awal penting agar lembaga pengawas dapat menilai isi laporan serta bukti-bukti yang menyertainya secara cermat. Ia meminta Bawaslu menelaah seluruh bahan yang diajukan sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk apakah pihak-pihak terkait perlu dimintai keterangan. Dengan begitu, keputusan mengenai tindak lanjut dapat didasarkan pada pemeriksaan dan pertimbangan lembaga, bukan semata-mata pada dorongan dari pelapor. Bonatua menempatkan pemanggilan sebagai kemungkinan yang dapat dipertimbangkan setelah Bawaslu memeriksa laporan tersebut.
Ia menyebut bukti-bukti yang dibawa dalam laporan itu sebagai bukti baru. Bonatua berharap Bawaslu memberi perhatian pada materi tersebut dan memeriksanya sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku. Penilaian atas bukti, menurut harapannya, dapat menjadi bagian penting dalam menentukan apakah laporan perlu ditindaklanjuti dan apakah keterangan tambahan dibutuhkan. Ia tidak menyatakan pemanggilan harus dilakukan tanpa pemeriksaan; ia meminta lembaga itu lebih dahulu mencermati laporan dan mempertimbangkan pemanggilan Gibran apabila diperlukan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa langkah pemanggilan, dalam pandangannya, sebaiknya mengikuti hasil pemeriksaan atas bukti dan isi laporan yang telah diserahkan.
Bonatua juga menyampaikan harapan agar Bawaslu berani memanggil Gibran jika hasil penelaahan menunjukkan langkah itu diperlukan. Harapan tersebut disampaikannya kepada wartawan pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia mendorong Bawaslu menjalankan pemeriksaan secara sungguh-sungguh dan tidak mengabaikan bukti baru yang disertakan. Namun, ia tetap menempatkan keputusan pemanggilan pada pertimbangan Bawaslu setelah laporan diperiksa. Dengan demikian, pesan yang ia sampaikan mencakup dua hal: pemeriksaan terlebih dahulu terhadap laporan mengenai KPU dan Gibran, serta kesiapan lembaga untuk memanggil Gibran bila memang dibutuhkan. Pernyataan itu menggambarkan harapannya atas tindak lanjut yang dinilai sesuai dengan proses penanganan laporan.
Bonatua menyatakan keyakinannya bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan terlebih dahulu melakukan kajian awal atas laporan yang disampaikan. Tahap tersebut, menurutnya, penting untuk menilai pokok pengaduan, memeriksa kelengkapan informasi, serta menentukan langkah yang sesuai dengan kewenangan lembaga. Setelah kajian awal, Bawaslu dapat memutuskan apakah laporan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan atau mekanisme lain yang berlaku. Ia berharap penilaian dilakukan secara cermat dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
Bonatua juga mendorong Bawaslu menggunakan laporan masyarakat sebagai dasar untuk meminta akses yang menyeluruh terhadap data penataan dokumen calon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akses tersebut dinilai diperlukan agar pengawas dapat menelaah proses dan dokumen yang menjadi pokok persoalan secara langsung. Dengan memperoleh keterangan serta data dari sumber yang berwenang, Bawaslu dapat mencocokkan informasi dalam laporan dengan catatan KPU. Menurut Bonatua, pemeriksaan yang bertumpu pada dokumen lengkap akan membantu lembaga menyusun penilaian berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi.
Ia menegaskan bahwa permintaan data kepada KPU seharusnya menjadi bagian dari upaya pengawasan. Bawaslu memiliki fungsi untuk mengkaji laporan dan meminta keterangan atau dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Karena itu, ia berharap lembaga tersebut mengambil inisiatif menghubungi KPU apabila data terkait penataan dokumen calon dibutuhkan. Langkah ini juga dapat memperjelas alur pemeriksaan dan memastikan informasi penting tidak hanya berada di tangan pelapor.
Bonatua menyampaikan keberatan apabila Bawaslu justru meminta pelapor menyerahkan data surat keterangan yang menjadi bagian dari dokumen terkait. Menurutnya, akses terhadap data tersebut semestinya dapat diperoleh Bawaslu melalui kewenangan dan jalur kelembagaan, bukan dibebankan kepada pihak yang mengajukan laporan. Pelapor dapat menyampaikan informasi awal, tetapi pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan oleh pengawas dengan meminta dokumen kepada KPU. Ia berharap pendekatan itu diterapkan agar proses berjalan objektif, memberi kepastian mengenai tindak lanjut laporan, dan menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara aktif. Baginya, keterbukaan akses data menjadi unsur penting untuk memastikan setiap keberatan diperiksa secara proporsional dan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.
Harapan Bonatua agar laporan terhadap KPU dan Gibran ditangani sesuai prosedur mencakup kemungkinan penerusan perkara ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Langkah itu diharapkan ditempuh apabila pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan adanya unsur pidana pemilu. Dengan demikian, penentuan mengenai ada atau tidaknya unsur tersebut tetap berada pada hasil pemeriksaan, bukan pada dugaan ataupun harapan pihak pelapor. Pernyataan Bonatua menunjukkan bahwa ia meminta proses ditelaah lebih lanjut, sekaligus membuka ruang bagi penanganan hukum yang sesuai apabila dasar pidana memang teridentifikasi. Sampai pemeriksaan itu dilakukan dan hasilnya disampaikan, status perkara tidak dapat diperlakukan sebagai perkara yang telah terbukti mengandung pelanggaran.
Dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu, Gakkumdu merupakan forum kerja bersama yang, menurut informasi yang disampaikan, melibatkan unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Keterlibatan tiga unsur tersebut menjadi bagian dari mekanisme yang relevan ketika suatu laporan memerlukan penilaian lebih lanjut dari sisi dugaan tindak pidana pemilu. Namun, keberadaan mekanisme itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa laporan tertentu memenuhi unsur pidana. Pemeriksaan awal dan penilaian atas materi laporan tetap diperlukan sebelum dapat diketahui langkah yang tepat.
Baca juga: Polisi Periksa Saksi dalam Penyelidikan Perkelahian Dua Perempuan di Manado | Danantara Soroti Perbedaan Penilaian Indeks Global terhadap Pasar Modal RI | Panja RUU Pemilu Bahas Penataan KPU dan Bawaslu, Termasuk Usulan Penambahan Anggota
