Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia berdasarkan ukuran ekonomi yang memperhitungkan kemampuan daya beli atau purchasing power parity (PPP). Ia mengaitkan posisi tersebut dengan daftar yang, menurutnya, baru dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF). Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam penjelasannya, Prabowo menggambarkan PPP sebagai ukuran yang menunjukkan daya beli nyata suatu negara. Pendekatan ini membandingkan kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Karena itu, ukuran tersebut berbeda dari perbandingan yang hanya menggunakan nilai produk domestik bruto pada kurs pasar, yang dapat dipengaruhi perubahan nilai tukar.
Penyebutan peringkat ketujuh dalam sambutan tersebut menempatkan daya beli sebagai salah satu cara untuk melihat skala ekonomi Indonesia. Ukuran PPP dapat memberi gambaran tentang besarnya aktivitas ekonomi setelah perbedaan harga diperhitungkan. Namun, angka peringkat saja tidak menjelaskan secara lengkap kondisi rumah tangga, pemerataan pendapatan, maupun akses masyarakat terhadap barang, jasa, dan layanan keuangan. Hal-hal tersebut membutuhkan indikator dan data lain untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
Penting untuk membedakan pernyataan dalam acara itu dari penilaian independen. Posisi Indonesia di urutan ketujuh merupakan klaim yang disampaikan Prabowo dengan merujuk pada daftar IMF yang ia sebutkan, bukan kesimpulan atau verifikasi tambahan dari penulis. Pembaca yang ingin menilai angka tersebut dapat merujuk langsung pada publikasi IMF terkait, termasuk memeriksa tahun data, definisi indikator, dan negara-negara yang dibandingkan. Rincian tersebut membantu menjelaskan dasar pemeringkatan serta batas penggunaan PPP sebagai ukuran ekonomi.
Dengan konteks itu, pesan utama yang disampaikan Presiden adalah bahwa Indonesia memiliki posisi besar jika kekuatan ekonominya diukur melalui daya beli. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kapasitas ekonomi nasional dan dapat dipahami sebagai klaim yang perlu dibaca bersama metodologi serta sumber datanya. PPP berguna untuk perbandingan lintas negara, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebar di penduduk.
Prabowo menilai posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan kekayaan yang besar mencerminkan potensi nasional yang nyata. Kekayaan alam, jumlah penduduk, serta kegiatan ekonomi yang terus berkembang menjadi modal penting bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, besarnya potensi tersebut tidak dengan sendirinya menjamin kehidupan masyarakat akan semakin baik. Ukuran keberhasilan juga terletak pada kemampuan mengubah sumber daya dan pertumbuhan ekonomi menjadi manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, tantangan yang ditekankan bukan semata-mata seberapa banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian perlu dilakukan secara bertanggung jawab, terarah, dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang baik semestinya membuka kesempatan kerja, memperkuat daya beli, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mendorong kegiatan usaha yang memberi nilai tambah di dalam negeri. Dengan cara itu, kekuatan ekonomi tidak hanya tampak dalam angka atau aset nasional, tetapi juga dalam perubahan yang konkret bagi warga.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Mereka dapat menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi, sehingga pertumbuhan yang tidak menjangkau mereka berisiko memperlebar kesenjangan. Pemerataan manfaat bukan berarti mengabaikan produktivitas, melainkan memastikan hasil pembangunan menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan wilayah. Langkah tersebut memerlukan tata kelola yang transparan, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan agar sumber daya publik benar-benar mendukung kepentingan rakyat.
Pesan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur penting dalam menilai kekuatan Indonesia. Kekayaan alam dan aktivitas ekonomi baru memiliki arti luas apabila pengelolaannya menghasilkan dampak langsung, khususnya bagi warga yang rentan. Dengan demikian, pekerjaan utama bukan hanya menjaga atau meningkatkan besarnya kekayaan nasional, tetapi memastikan manfaatnya mengalir secara adil dan berkelanjutan. Hubungan pertumbuhan, daya beli, dan pemerataan menjadi penting agar potensi negara dapat diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat.
Prabowo mengkritik filosofi ekonomi yang, menurut pandangannya, belum sejalan dengan amanat UUD 1945. Kritik tersebut menempatkan pemerataan hasil ekonomi sebagai hal yang perlu dinilai secara terbuka, bukan sekadar diasumsikan telah tercapai. Ia mengajak masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk berani melihat keadaan sebagaimana adanya, termasuk meninjau kembali pemikiran yang selama ini menjadi dasar pengelolaan ekonomi. Dalam pandangannya, amanat konstitusi perlu menjadi ukuran ketika menilai siapa yang menikmati hasil kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembicaraan mengenai kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berkisar pada besarnya capaian, tetapi juga pada luasnya pihak yang dapat merasakan manfaatnya.
Ia menyatakan bahwa ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen kelompok di atas. Pernyataan itu digunakan Prabowo untuk menyoroti persoalan pemerataan dan mendorong evaluasi terhadap keadaan yang ada. Angka tersebut disampaikan sebagai bagian dari kritiknya, bukan sebagai alasan untuk mengidentifikasi kelompok tertentu atau membuat perbandingan dengan data lain. Pesan utamanya, menurut uraian tersebut, ialah bahwa hasil ekonomi belum dinikmati secara merata. Karena itu, ia menilai perlu ada keberanian untuk mengakui keadaan tersebut secara jujur dan terbuka. Sikap terbuka menjadi langkah penting dalam membahas apakah praktik ekonomi telah selaras dengan amanat konstitusi.
Seruan Prabowo untuk melakukan koreksi berangkat dari pandangannya tentang kesenjangan filosofi ekonomi dan tujuan pemerataan. Ia tidak sekadar meminta agar persoalan itu dibicarakan, tetapi juga menekankan perlunya evaluasi yang berani terhadap keadaan selama ini. Dalam kerangka tersebut, pemerataan bukan isu tambahan yang terpisah dari kekuatan ekonomi Indonesia, melainkan bagian dari penilaian atas siapa yang menikmati hasilnya. Pernyataan itu mengajak publik memeriksa kembali arah pemikiran ekonomi dengan merujuk pada amanat UUD 1945. Fokusnya adalah membuka ruang bagi penilaian yang lebih jujur tentang distribusi manfaat ekonomi, tanpa mengaburkan kritik yang disampaikan atau menambahkan penjelasan yang tidak menjadi bagian dari pernyataannya.
Prabowo menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar untuk memperkuat perekonomian dan memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas. Namun, keyakinan tersebut tidak berarti ia menilai perjalanan bangsa telah sepenuhnya sesuai harapan. Ia mengakui bahwa dalam perjalanan panjang pengelolaan negara, terdapat penyimpangan dari arah yang semestinya. Pengakuan ini menempatkan pembenahan sebagai bagian penting dari upaya melanjutkan pembangunan, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan tujuan bersama.
Salah satu landasan yang ingin kembali ditegaskan adalah Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Bagi Prabowo, kedua pasal tersebut perlu menjadi pijakan dalam mengelola kekayaan nasional dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai perhatian utama. Komitmen untuk kembali pada amanat konstitusi itu mencerminkan pandangan bahwa arah ekonomi Indonesia harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan dalam konstitusi. Penegasan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan kekayaan bangsa bukan semata persoalan pertumbuhan, tetapi berkaitan dengan tujuan bernegara dan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo juga menyatakan bahwa kekayaan Indonesia telah mengalami kebocoran selama puluhan tahun. Ia tidak menguraikan secara terperinci bentuk kebocoran tersebut ataupun langkah kebijakan tertentu untuk mengatasinya. Yang ditekankan adalah pengakuan atas persoalan yang berlangsung lama serta kemauan pemerintah untuk melakukan perubahan. Menurutnya, pemerintah kini berani mengambil langkah untuk mengubah keadaan dan mengembalikan pengelolaan kekayaan nasional pada landasan yang semestinya.
Baca juga: Prabowo Tekankan Pemerataan Ekonomi dan Janjikan Penguatan Dana Daerah | Prabowo Soroti Pemerataan Manfaat di Tengah Peringkat Ekonomi Indonesia | Prabowo Targetkan Kredit Rp 400 Triliun untuk Menggerakkan Ekonomi dari Daerah
