Jakarta | Perwakilan perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council (US-ABC) menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Usulan tersebut mencerminkan pandangan dunia usaha mengenai sejumlah tantangan yang dinilai perlu ditangani agar kegiatan ekonomi dapat berkembang lebih kuat. Agenda ini juga diarahkan untuk membantu Indonesia mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dengan menyampaikan rekomendasi secara terpadu, para pelaku usaha berharap hambatan struktural dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Pembahasan mengenai agenda itu menempatkan perbaikan iklim usaha sebagai salah satu bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan. Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai masukan bagi pemerintah, bukan sebagai pengganti kebijakan nasional.
Fokus pada hambatan struktural penting karena target pertumbuhan tidak hanya bergantung pada besarnya peluang ekonomi, tetapi juga pada kemampuan mengubah peluang tersebut menjadi kegiatan produktif. Dalam kerangka itu, delapan usulan US-ABC dimaksudkan untuk mendukung lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi, usaha, dan peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah membantu tercapainya pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan sasaran 8 persen yang ditetapkan Indonesia. Usulan dunia usaha dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengenali kendala yang memengaruhi keputusan perusahaan dan memperlancar kontribusi sektor swasta. Namun, rincian agenda tidak mengubah inti pesannya: adanya kebutuhan untuk mengatasi persoalan mendasar yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran ekonomi. Pemerintah dapat menilai masukan tersebut bersama prioritas pembangunan dan kondisi nasional.
McFeeters menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah lama berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Penekanan pada kontribusi jangka panjang tersebut memberi konteks bagi penyampaian delapan rekomendasi: perusahaan AS ingin terus berperan dalam perkembangan ekonomi Indonesia, sementara hambatan struktural perlu ditangani untuk membuka ruang pertumbuhan. Dengan demikian, usulan US-ABC berkaitan sekaligus dengan pengalaman dunia usaha dan sasaran ekonomi nasional. Dialog pemerintah dan perusahaan dapat membantu memperjelas tantangan yang dihadapi serta mengidentifikasi langkah yang mendukung pertumbuhan. Bagi Indonesia, perhatian terhadap masukan tersebut relevan dalam upaya mencapai target 8 persen, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memastikan kebijakan tetap selaras dengan kepentingan dan agenda pembangunan negara.
Modernisasi proses impor menjadi salah satu rekomendasi awal untuk membantu menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan mendukung target pertumbuhan Indonesia. Prosedur yang panjang, persyaratan yang berulang, serta koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi dapat menambah waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Karena itu, pemerintah dapat meninjau kembali tahapan administrasi, memperluas layanan digital, dan memperjelas informasi mengenai dokumen maupun standar yang harus dipenuhi. Penyederhanaan perlu tetap menjaga pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan kepatuhan barang, tetapi dilakukan dengan proses yang transparan, konsisten, dan dapat diperkirakan. Dengan kepastian prosedur yang lebih baik, perusahaan dapat merencanakan pengadaan dan distribusi secara lebih efektif, sementara konsumen tetap memperoleh perlindungan yang memadai.
Rekomendasi berikutnya ialah memperkuat kepercayaan regulator antarnegara, termasuk melalui dialog teknis dan kerja sama dalam penilaian kesesuaian. US-ABC menyoroti lamanya proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai perhatian bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara. Bahan sumber menyebutkan bahwa keseluruhan biaya proses tersebut dapat melampaui US$20.000 atau Rp360.000.000. Angka ini merujuk pada biaya keseluruhan yang disebut dalam bahan sumber, bukan biaya yang otomatis berlaku untuk setiap produk atau setiap perusahaan. Besaran pengeluaran dan waktu yang diperlukan dapat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan bisnis, terutama ketika prosedur dan persyaratan belum dipahami secara jelas sejak awal.
Pengakuan yang lebih luas atas hasil pengujian atau sertifikasi dari lembaga tepercaya di negara mitra dapat membantu menghindari pengulangan tahapan yang tidak diperlukan. Langkah tersebut tidak berarti mengurangi standar nasional; regulator tetap dapat menetapkan persyaratan SNI dan melakukan pengawasan berbasis risiko. Namun, jika terdapat kesetaraan standar dan kompetensi lembaga penilai telah diverifikasi, pemanfaatan hasil penilaian yang sudah tersedia dapat mempercepat akses pasar. Pemerintah dan mitra usaha dapat membahas kriteria pengakuan, mekanisme pertukaran informasi, serta jalur konsultasi untuk menyelesaikan perbedaan teknis. Proses yang lebih efisien dan dapat dipercaya berpotensi mengurangi hambatan perdagangan, mendorong masuknya investasi, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara lain.
Rekomendasi ketiga menekankan perlunya memperkuat kapabilitas teknis pemerintah dalam memahami dan mengelola sektor digital. Kemampuan tersebut penting agar kebijakan dapat disusun berdasarkan pemahaman yang memadai atas perkembangan teknologi, kebutuhan industri, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah yang memiliki keahlian teknis lebih kuat juga akan lebih siap berkoordinasi dengan pelaku usaha dan merespons perubahan cepat di bidang digital. Penguatan kapasitas ini dapat mendukung perumusan aturan yang jelas, realistis, dan dapat diterapkan secara konsisten.
Rekomendasi keempat meminta kepastian regulasi yang lebih baik, terutama bagi perusahaan yang mempertimbangkan investasi jangka panjang. Saat ini, pengaturan mengenai kecerdasan buatan (AI), data pribadi, dan keamanan siber dinilai masih tersebar di sejumlah lembaga. Kondisi tersebut dapat menyulitkan perusahaan dalam memahami kewajiban, memperkirakan risiko, dan merencanakan kegiatan usaha lintas sektor. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kejelasan pembagian kewenangan dipandang penting untuk membangun kerangka kebijakan yang lebih terpadu. McFeeters menegaskan bahwa kepastian serta konsistensi kebijakan diperlukan agar perusahaan dapat mempertahankan investasinya. Dengan aturan yang dapat diperkirakan dan diterapkan secara konsisten, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan jangka panjang.
Rekomendasi kelima mendorong pemerintah menempatkan diri sebagai mitra investasi jangka panjang, bukan sekadar pihak yang menetapkan persyaratan. Pendekatan kemitraan dapat membuka ruang bagi dialog berkelanjutan, penyelesaian hambatan, dan pemahaman bersama mengenai prioritas pembangunan. Rekomendasi keenam melengkapi arah tersebut dengan mengusulkan kemitraan bisnis yang mengoptimalkan transfer pengetahuan. Kerja sama perusahaan internasional, perusahaan lokal, dan pemerintah dapat membantu menyebarkan keterampilan, teknologi, serta praktik operasional yang produktif. Tujuannya bukan hanya memperbesar investasi, tetapi juga membantu lebih banyak tenaga kerja dan perusahaan pemasok lokal naik kelas. Dukungan bagi pemasok, termasuk peningkatan standar dan kemampuan teknis, dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam rantai pasok. Jika dirancang dengan sasaran dan komitmen yang jelas, kemitraan semacam ini berpotensi menciptakan manfaat yang lebih luas dan bertahan lama bagi perekonomian Indonesia.
Rekomendasi ketujuh meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dengan mempertimbangkan dua kebutuhan: menjaga stabilitas cadangan devisa dan memberi ruang bagi fleksibilitas reinvestasi. Keseimbangan ini penting agar kebijakan tidak hanya memperhatikan pengelolaan devisa secara makro, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi proyek yang menghasilkan ekspor di lapangan. Evaluasi dapat menjadi kesempatan untuk menilai apakah ketentuan retensi devisa mendukung kedua tujuan tersebut secara seimbang.
Perubahan berulang pada aturan retensi devisa dinilai berpengaruh besar terhadap tingkat keekonomian proyek. Karena itu, kepastian dan konsistensi kebijakan menjadi perhatian dalam menilai kelayakan kegiatan usaha. Ketika aturan berubah, perhitungan keekonomian proyek di lapangan dapat terdampak, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan implikasi perubahan tersebut sebelum menetapkan penyesuaian. Rekomendasi ini bukan semata-mata meminta pelonggaran ketentuan, melainkan mendorong evaluasi yang memperhitungkan kebutuhan stabilitas cadangan sekaligus fleksibilitas penggunaan kembali dana untuk reinvestasi.
Rekomendasi kedelapan menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan komitmen yang telah tercantum dalam perjanjian perdagangan internasional. Penekanan ini berfokus pada pelaksanaan komitmen, bukan hanya keberadaan perjanjian.
Baca juga: Operasi Narkoba di Kampung Berlan Amankan Delapan Orang | Guru di Deli Serdang Ditahan atas Dugaan Pencabulan terhadap Delapan Siswa
