Jakarta | Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sidang tersebut berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dengan agenda perbaikan permohonan.
Perkara ini berkaitan dengan pengujian sejumlah ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pembentukan, kedudukan, serta penyelenggaraan partai politik. Dalam persidangan, pemohon Mohammad Sabar Musman menyampaikan perbaikan atas permohonan yang sebelumnya telah diajukan kepada Mahkamah. Tahap ini memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memperjelas argumentasi, dasar hukum, serta petitum yang dimohonkan kepada para hakim konstitusi.
Sidang perbaikan permohonan menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Melalui agenda tersebut, majelis hakim dapat menilai apakah uraian permohonan telah disusun secara jelas, sistematis, dan memenuhi persyaratan formal untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya. Pemohon juga dapat melengkapi penjelasan mengenai kerugian konstitusional yang dianggap timbul akibat berlakunya ketentuan yang diuji.
Dalam perkara ini, isu yang dibawa ke hadapan Mahkamah turut dikaitkan dengan keinginan Mohammad Sabar Musman untuk mendirikan PSSI. Karena itu, pemeriksaan tidak hanya menyentuh aspek administratif permohonan, tetapi juga berhubungan dengan tafsir atas ketentuan pembentukan partai politik dan hak warga negara dalam kehidupan politik. Mahkamah akan menilai seluruh dalil berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Persidangan di Jakarta tersebut menjadi tahap awal untuk menentukan arah penanganan perkara. Setelah perbaikan permohonan diterima dan dicermati, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan agenda lanjutan sesuai hasil pemeriksaan. Proses selanjutnya akan bergantung pada kelengkapan dokumen, kejelasan dalil, dan pertimbangan majelis hakim terhadap perkara yang diajukan.
Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemohon bernama Mohammad Sabar Musman menyampaikan adanya perubahan sikap dalam perbaikan permohonannya. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, yang menjadi bagian penting dalam penyampaian permohonan kepada Mahkamah. Musman menjelaskan posisi terbarunya itu di hadapan majelis hakim ketika memberikan keterangan mengenai perbaikan permohonan.
Musman mengaku telah mengubah pikirannya terkait arah perjuangan yang hendak ditempuh. Jika sebelumnya permohonan disampaikan dengan sikap yang berbeda, dalam keterangannya di persidangan ia menegaskan bahwa kini ingin memperjuangkan tujuan politik melalui pendirian partai politik. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai perubahan posisi pemohon dalam permohonan yang telah diperbaiki.
Dengan demikian, pendirian partai politik disebut sebagai jalur yang kini dipilih Musman untuk memperjuangkan tujuan politiknya. Sikap tersebut menandai perubahan arah perjuangan politik yang ia sampaikan dalam proses persidangan di MK. Keterangan Musman berfokus pada pengakuan bahwa dirinya telah mengubah pikiran serta pada keinginannya untuk mendirikan partai politik.
Perubahan itu juga tercermin dalam cara Musman menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pemohon. Dalam perbaikan permohonan, ia menyampaikan sikap terbaru mengenai posisi dan arah perjuangannya. Pokok keterangan tersebut adalah bahwa Musman tidak lagi mempertahankan sikap sebelumnya, melainkan memilih memperjuangkan tujuan politik melalui pendirian partai politik.
Pernyataan dalam persidangan itu menjadi penegasan mengenai pilihan Musman atas bentuk perjuangan yang ingin dijalankan. Ia menyatakan keinginannya untuk mendirikan PSSI sebagai partai politik, sekaligus mengaitkannya dengan perubahan sikap dalam perbaikan permohonan dan kedudukan hukumnya sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi.
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Mohammad Sabar Musman menyampaikan adanya perubahan arah perjuangan yang hendak ditempuhnya. Pernyataan itu muncul ketika ia menjelaskan perbaikan permohonan uji materi yang sedang diperiksa oleh Mahkamah. Musman menyebut bahwa pemohon telah menambahkan bukti serta mengubah pikiran mengenai cara memperjuangkan kepentingan yang sebelumnya diajukan melalui permohonan tersebut.
Menurut Musman, perubahan pemikiran itu berkaitan dengan keinginannya untuk berjuang melalui pendirian partai politik baru. Ia menyatakan bahwa pemohon ingin membuat partai politik sebagai wadah perjuangan, sehingga gagasan dan kepentingan yang dibawa dapat disalurkan melalui jalur politik. Dengan demikian, rencana pendirian partai bukan pernyataan yang berdiri sendiri, melainkan disampaikan dalam konteks penjelasan mengenai penyempurnaan permohonan di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Musman pada pokoknya menegaskan bahwa pemohon menambahkan bukti, mengubah pikiran, dan kemudian memilih untuk berjuang melalui pendirian partai. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian strategi setelah proses hukum berjalan. Alih-alih hanya mengandalkan pengujian norma di Mahkamah, ia ingin membangun organisasi politik baru yang dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan agenda tersebut secara lebih luas.
Dalam persidangan, penjelasan itu menjadi bagian dari uraian mengenai posisi dan kehendak pemohon setelah perbaikan dokumen perkara. Karena itu, rencana mendirikan partai politik perlu dipahami sebagai latar belakang yang menyertai perbaikan permohonan uji materi, bukan sebagai putusan atau penilaian Mahkamah terhadap rencana tersebut. Pada tahap ini, Musman menyampaikan keinginannya, sedangkan proses pemeriksaan perkara tetap berlangsung berdasarkan permohonan, bukti, dan keterangan yang diajukan para pihak.
Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi Saldi Isra menanyakan secara langsung nama partai yang hendak didirikan oleh Mohammad Sabar Musman. Pertanyaan tersebut muncul ketika Musman menyampaikan keinginannya untuk membentuk sebuah partai politik dengan dasar dan arah perjuangan yang telah ia jelaskan di hadapan majelis hakim.
Saldi kemudian memastikan apakah partai yang dimaksud Musman akan menggunakan nama PSSI. Konfirmasi itu disampaikan untuk memperjelas identitas organisasi politik yang disebut dalam persidangan, termasuk kepanjangan dari singkatan tersebut. Dialog berlangsung singkat, tetapi menjadi penegasan mengenai nama partai yang ingin didirikan Musman.
Menjawab pertanyaan Saldi, Musman membenarkan bahwa partai tersebut bernama PSSI. Ia kemudian menjelaskan bahwa PSSI merupakan singkatan dari Partai Syariah Sosial Indonesia. Penjelasan itu disampaikan Musman sebagai jawaban atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai arti nama yang akan digunakan.
Dengan demikian, nama PSSI dalam perkara yang dibahas di persidangan merujuk pada Partai Syariah Sosial Indonesia, sebagaimana diterangkan langsung oleh Musman. Percakapan Musman dan Saldi Isra tersebut menutup rangkaian penjelasan mengenai rencana pendirian partai serta memastikan kepanjangan nama yang diajukan dalam forum Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: Indonesia-Mesir Tegaskan Solusi Dua Negara Kunci Perdamaian Palestina | BGN Tegaskan Anak Panti Asuhan Tetap Mendapatkan Makan Bergizi Gratis | Dradjad Wibowo Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Melemah
