Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Embung Kebagusan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dapat membantu mengurangi banjir di kawasan hulu Mampang sekitar 1,43 hingga 2 persen. Target tersebut menunjukkan peran embung sebagai salah satu bagian dari upaya pengendalian genangan melalui pengelolaan tata air yang terintegrasi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menyampaikan perkiraan itu saat meninjau pembangunan Embung Kebagusan pada Selasa. Menurut perkiraan tersebut, keberadaan embung diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengurangan banjir, khususnya pada kawasan hulu Mampang yang termasuk dalam cakupan sistem tata air Krukut-Mampang.
Embung Kebagusan diposisikan sebagai salah satu unsur pendukung dalam penanganan banjir di sistem tata air Krukut-Mampang. Kontribusinya dihitung melalui kemampuan infrastruktur tersebut dalam mendukung pengelolaan aliran air, sehingga penanganan banjir tidak hanya bergantung pada satu titik atau satu jenis prasarana. Dengan demikian, pembangunan embung menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi tata air di kawasan tersebut.
Besaran pengurangan sekitar 1,43 hingga 2 persen merupakan perkiraan kontribusi Embung Kebagusan terhadap penanganan banjir di hulu Mampang. Angka itu menegaskan bahwa embung memiliki fungsi pendukung dalam sistem yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pembangunan tersebut sebagai bagian dari langkah penataan dan penguatan sistem tata air Krukut-Mampang.
Melalui pembangunan Embung Kebagusan, pemerintah menargetkan adanya tambahan dukungan bagi pengendalian banjir di kawasan hulu Mampang. Pernyataan Ika Agustin mengenai perkiraan kontribusi tersebut menjadi gambaran mengenai posisi embung dalam rencana penanganan banjir di Jakarta Selatan, terutama dalam keterkaitannya dengan sistem tata air Krukut-Mampang.
Pembangunan Embung Kebagusan didukung anggaran yang mencakup dua kebutuhan utama, yaitu pekerjaan pembangunan fisik dan pembebasan lahan. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, total anggaran yang terserap sedikitnya mencapai Rp254 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan biaya untuk menyiapkan embung sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di kawasan hulu Mampang.
Dari keseluruhan anggaran itu, sekitar Rp54 miliar dialokasikan untuk pekerjaan pembangunan. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Embung Kebagusan sesuai kebutuhan prasarana yang telah direncanakan. Porsi tersebut mencakup biaya pekerjaan fisik embung, sedangkan rincian penggunaan anggaran di dalamnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam data yang tersedia.
Selain biaya pembangunan, anggaran sebesar Rp200 miliar digunakan untuk pembebasan lahan seluas dua hektare. Dengan demikian, pembebasan lahan menjadi bagian terbesar dalam keseluruhan biaya yang terserap. Nilainya hampir empat kali lipat dibandingkan anggaran untuk pekerjaan pembangunan, sehingga memperlihatkan bahwa penyediaan lahan merupakan kebutuhan pembiayaan yang sangat signifikan dalam proyek ini.
Pembagian tersebut dapat diringkas sebagai berikut: Rp54 miliar untuk pembangunan dan Rp200 miliar untuk pembebasan lahan, dengan total sedikitnya Rp254 miliar. Secara proporsi, biaya pembebasan lahan mencapai sekitar 78,7 persen dari total anggaran, sementara pekerjaan pembangunan sekitar 21,3 persen. Perbandingan ini membantu memberikan gambaran yang jelas bahwa sebagian besar anggaran Embung Kebagusan terserap untuk memastikan ketersediaan lahan sebelum atau dalam pelaksanaan pembangunan prasarana pengendalian banjir tersebut.
Embung Kebagusan disiapkan sebagai salah satu prasarana pengendalian aliran air di kawasan hulu Mampang. Secara teknis, embung ini memiliki kedalaman sekitar lima meter yang diukur dari bagian top capping beam. Ukuran tersebut dirancang untuk menyediakan ruang tampungan yang dapat menahan sebagian aliran ketika debit meningkat, terutama pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Kehadiran tampungan ini diharapkan membantu mengatur pelepasan air secara lebih terkendali menuju jaringan saluran di sekitarnya.
Fasilitas Embung Kebagusan dilengkapi saluran masuk dan saluran keluar untuk mendukung proses pengaliran air. Selain itu, terdapat pintu air yang berperan dalam pengaturan arus, baik ketika embung menerima limpasan maupun saat air perlu dialirkan ke bagian hilir. Pengoperasian berbagai komponen tersebut menjadi bagian penting dari pengelolaan embung, sehingga kapasitas tampungan dapat dimanfaatkan sesuai kondisi hidrologis dan kebutuhan sistem tata air.
Pembangunan di lokasi tersebut juga mencakup pembenahan saluran PHB Jowe. Penataan saluran ini diperlukan agar hubungan embung dan jaringan pengaliran di sekitarnya dapat berfungsi lebih baik. Dengan adanya perbaikan pada embung serta saluran pendukung, aliran air di kawasan hulu diharapkan menjadi lebih terarah dan tidak langsung menambah tekanan pada ruas-ruas saluran yang telah terbebani saat musim hujan.
Dalam jangka panjang, Embung Kebagusan akan bekerja bersama sejumlah embung lain dan program normalisasi Kali Krukut. Rangkaian upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi banjir pada sistem tata air Krukut-Mampang sekitar delapan persen. Target ini menempatkan embung sebagai bagian dari penanganan yang terintegrasi, bukan sebagai fasilitas yang berdiri sendiri.
Untuk pembangunan embung berikutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI juga merencanakan pemaduan pendekatan grey infrastructure dengan blue-green infrastructure. Arah tersebut diharapkan memperkuat strategi pengendalian banjir melalui kombinasi prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kawasan dan karakter sistem tata airnya.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengakui bahwa keterbatasan akses jalan menuju lokasi Embung Kebagusan menjadi salah satu kendala selama proses pembangunan. Kondisi jalan yang belum memadai memengaruhi kemudahan mobilisasi menuju area pekerjaan, termasuk pergerakan kendaraan dan kebutuhan pendukung pembangunan. Kendala tersebut menjadi catatan penting dalam pelaksanaan proyek, karena pembangunan infrastruktur pengendali air tidak hanya berkaitan dengan bangunan utama, tetapi juga memerlukan dukungan akses menuju lokasi.
Pengalaman selama pembangunan Embung Kebagusan selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi Dinas SDA DKI Jakarta. Evaluasi itu mencakup perlunya memperhatikan akses jalan sejak tahap perencanaan, sehingga kebutuhan menuju lokasi dapat diidentifikasi dan disiapkan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, aspek pendukung tidak ditempatkan sebagai kebutuhan tambahan yang baru dipertimbangkan ketika pekerjaan berlangsung, melainkan menjadi bagian dari rancangan pembangunan sejak awal.
Catatan tersebut juga akan menjadi pertimbangan dalam pembangunan embung dan waduk pada masa mendatang. Penyediaan akses jalan perlu turut dimasukkan dalam perencanaan, bersama dengan kebutuhan teknis lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengantisipasi kendala serupa pada proyek berikutnya. Dinas SDA DKI Jakarta menjadikan keterbatasan akses menuju Embung Kebagusan sebagai evaluasi infrastruktur pendukung, agar pembangunan embung maupun waduk ke depan disiapkan dengan perencanaan akses yang lebih lengkap.
Baca juga: Embung Kebagusan Dikebut, Tampung 30.000 Meter Kubik Air dan Disiapkan Jadi Ruang Publik
