Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak berubah. Pemerintah tetap menyalurkan gaji secara langsung ke rekening masing-masing pegawai, sebagaimana skema yang selama ini berjalan. Dengan penegasan tersebut, pembayaran gaji ASN tidak dialihkan melalui koperasi. Informasi ini menjawab perhatian yang muncul setelah berkembang wacana mengenai kemungkinan penggunaan koperasi sebagai perantara penyaluran gaji pegawai pemerintah. Suahasil menegaskan bahwa pola pembayaran yang berlaku saat ini tetap digunakan, sehingga pegawai menerima hak gaji melalui rekening pribadi mereka seperti sebelumnya.
Penegasan itu disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai wacana pembayaran gaji ASN lewat koperasi. Ia memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, pokok jawaban yang disampaikan adalah bahwa mekanisme yang berjalan tidak mengalami perubahan. Artinya, isu mengenai koperasi tidak menandai adanya keputusan baru untuk mengganti jalur pembayaran gaji. Pemerintah tetap memakai cara penyaluran langsung ke rekening pegawai, bukan melalui lembaga perantara. Keterangan ini memberi kejelasan mengenai kebijakan pembayaran yang menjadi perhatian para ASN.
Dengan demikian, pegawai tetap menerima gaji melalui rekening masing-masing, sementara koperasi bukan saluran pencairan gaji dalam mekanisme yang ditegaskan tersebut. Pernyataan Suahasil juga menegaskan bahwa wacana yang ditanyakan tidak mengubah pelaksanaan pembayaran saat ini. Bagi ASN, informasi utama yang perlu dicatat ialah bahwa pola penerimaan gaji tetap seperti sebelumnya: pemerintah menyalurkan pembayaran langsung ke rekening pegawai. Penjelasan ini terbatas pada kepastian mengenai mekanisme yang berlaku, yakni kelanjutan skema pembayaran langsung. Tidak ada perubahan jalur yang diumumkan dalam jawaban tersebut, dan penegasan itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan ketika merespons pertanyaan di Istana Kepresidenan.
Wacana mengenai kemungkinan koperasi terlibat dalam pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiun bermula dari pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia menyampaikan gagasan agar koperasi dapat dikembangkan sebagai unit layanan jasa yang membantu menyalurkan pembayaran tersebut. Pernyataan itu kemudian menarik perhatian karena menyentuh mekanisme penerimaan penghasilan pegawai negeri, yang selama ini umumnya berlangsung melalui rekening pada lembaga perbankan. Namun, gagasan tersebut perlu dipahami sesuai statusnya: sebuah rencana yang sedang dibicarakan, bukan perubahan tata cara pembayaran yang telah diterapkan.
Menurut Ferry, rencana itu masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Dengan demikian, belum ada ketentuan baru yang memastikan koperasi menjadi jalur pembayaran gaji ASN maupun pensiun. Pembahasan antarkementerian diperlukan untuk menilai berbagai aspek, lain kesiapan koperasi, mekanisme penyaluran dana, tata kelola, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Sampai ada keputusan resmi dan pemberitahuan dari pemerintah, pegawai tetap perlu merujuk pada mekanisme pembayaran yang berjalan serta informasi dari instansi atau pihak berwenang, bukan menganggap gagasan tersebut sebagai kebijakan operasional.
Ferry menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui rencana ini adalah memperkuat fungsi koperasi sebagai penyedia layanan, bukan semata-mata memperluas jenis usahanya. Jika kelak dinilai layak dan disetujui, layanan pembayaran dapat menjadi salah satu cara agar koperasi lebih dekat dengan kebutuhan anggotanya dan masyarakat. Gagasan tersebut juga dikaitkan dengan upaya meningkatkan daya saing koperasi terhadap perbankan, terutama dalam menawarkan akses layanan keuangan. Meski demikian, tujuan itu masih berupa arah pembahasan. Belum berarti koperasi telah ditetapkan sebagai pengganti bank, dan belum ada perubahan yang mengharuskan ASN memindahkan rekening atau menerima gaji melalui koperasi.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah untuk memperluas jalur pembayaran gaji maupun pensiun aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, informasi mengenai koperasi sebagai saluran pembayaran tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang telah berlaku. Pemerintah masih berada pada tahap mengupayakan dan menjajaki kemungkinan peran koperasi, terutama dalam pembayaran kepada para pensiunan ASN atau pegawai negeri sipil (PNS).
Dalam penjajakan tersebut, koperasi dipertimbangkan agar kelak dapat menjadi mitra pembayaran bagi pensiunan, sebagaimana PT Pos dan sejumlah bank yang telah menyediakan layanan terkait. Gagasan ini menyangkut peluang menambah pilihan mitra atau kanal bagi penerima pensiun, bukan pengumuman bahwa seluruh transaksi pensiun sudah dialihkan ke koperasi. Bentuk kerja sama, mekanisme layanan, cakupan penerima, serta waktu pelaksanaannya juga belum ditetapkan melalui keputusan resmi, sehingga masih perlu menunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.
Hal itu perlu dibedakan dari pembayaran gaji ASN yang masih berjalan melalui mekanisme saat ini. Gaji ASN tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai; wacana mengenai koperasi tidak berarti pembayaran gaji bulanan akan dialihkan atau dihentikan. Dengan kata lain, upaya menjajaki koperasi berkaitan dengan kemungkinan layanan pembayaran pensiun, sedangkan kepastian mengenai gaji ASN saat ini tetap sama. Pegawai dan masyarakat sebaiknya merujuk pada pengumuman resmi, bukan menyamakan penjajakan tersebut dengan perubahan sistem yang sudah diputuskan. Sampai ada keputusan pemerintah, belum tepat menyimpulkan bahwa koperasi telah menjadi jalur pembayaran resmi untuk gaji maupun pensiun ASN.
Pembahasan mengenai kemungkinan perubahan tata kelola koperasi perlu ditempatkan dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang masih dibahas bersama DPR. Rancangan ini memuat sejumlah gagasan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi anggota koperasi, khususnya masyarakat yang menyimpan dana. Keterangan Ferry mengenai arah pengaturan tersebut menjelaskan isi yang sedang dipertimbangkan, bukan ketentuan yang telah berlaku. Karena proses legislasi belum selesai, rumusan dan cakupan kebijakan masih dapat berubah mengikuti pembahasan pemerintah dan DPR.
Salah satu gagasan dalam rancangan adalah pembentukan badan pengawas koperasi yang berada di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usulan itu berkaitan dengan kebutuhan pengawasan yang disesuaikan dengan karakter koperasi, yang berbeda dari lembaga jasa keuangan lain. Dalam penjelasan Ferry, badan tersebut direncanakan memiliki peran mengawasi kegiatan koperasi sesuai kerangka yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Namun, kewenangan, susunan, dan mekanisme kerjanya masih merupakan materi pembahasan. Oleh sebab itu, rencana tersebut belum dapat diperlakukan sebagai perubahan kelembagaan yang sudah diterapkan.
Rancangan itu juga disebut memuat fungsi baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni perlindungan terhadap simpanan masyarakat di koperasi. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat rasa aman bagi penyimpan, tetapi bentuk perlindungan, persyaratan kepesertaan, serta batas cakupannya tetap menunggu rumusan final. Penjelasan tentang kemungkinan peran LPS harus dibaca sebagai bagian dari substansi RUU, bukan sebagai jaminan yang saat ini otomatis berlaku bagi seluruh simpanan koperasi. Proses pembahasan masih diperlukan untuk menentukan bagaimana pengaturan tersebut akan dijalankan apabila disetujui.
Dengan demikian, isu badan pengawas koperasi dan perluasan fungsi LPS merupakan rencana kebijakan dalam RUU Perkoperasian yang sedang dibicarakan di DPR. Keduanya tidak dengan sendirinya mengubah tata cara pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Mekanisme gaji ASN tetap mengikuti ketentuan dan sistem pembayaran yang berlaku sampai ada keputusan resmi yang secara khusus mengaturnya. Mengaitkan usulan pengawasan koperasi dengan perubahan penyaluran gaji ASN akan melampaui keterangan yang tersedia dan mencampuradukkan dua agenda kebijakan yang berbeda. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil pembahasan legislasi serta keputusan resmi pemerintah dan DPR.
Baca juga: Suahasil Nilai Pengelolaan MBG Makin Efisien setelah Pembenahan BGN
