Geger Pecinan 1740: Ketakutan, Perlawanan, dan Pembantaian di Batavia

oleh -61 Dilihat
oleh
Geger Pecinan 1740: Ketakutan, Perlawanan, dan Pembantaian di Batavia

Jakarta | Geger Pecinan adalah pembantaian massal terhadap warga Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740, ketika belasan ribu orang diperkirakan kehilangan nyawa. Peristiwa ini tidak muncul dalam ruang hampa. Sebelum kekerasan pecah, kota kolonial tersebut telah menghadapi tekanan ekonomi, perubahan jumlah penduduk, dan kecemasan politik yang berkembang di penguasa maupun masyarakat. Memahami keadaan Batavia pada masa itu membantu menjelaskan bagaimana ketegangan yang menumpuk dapat berujung pada tragedi besar.

Jumlah warga Tionghoa di Batavia meningkat dalam beberapa dekade sebelum 1740. Banyak pendatang datang dari pesisir selatan Tiongkok, lain untuk bekerja, berdagang, atau mencari peluang hidup di pusat kolonial yang sedang berkembang. Perkiraan jumlah mereka tidak seragam. Dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), Benny G. Setiono menyebut jumlah warga Tionghoa saat itu berkisar dari sekitar 4.000 hingga belasan ribu orang. Rentang tersebut perlu dipahami sebagai perkiraan, bukan angka pasti, sebab catatan penduduk pada masa kolonial memiliki keterbatasan dan tidak selalu mencakup seluruh komunitas.

Pertumbuhan penduduk berlangsung ketika kegiatan ekonomi Batavia mengalami kelesuan. Perdagangan yang melemah dan berkurangnya kesempatan kerja membuat persaingan untuk memperoleh penghasilan semakin terasa. Sebagian warga Tionghoa bekerja sebagai pengrajin, pedagang, buruh, maupun produsen gula, sehingga perubahan ekonomi berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial memandang pertambahan penduduk dengan curiga dan mengkhawatirkan ketertiban serta pengendalian kota. Kebijakan pengawasan dan pembatasan mobilitas kemudian memperbesar ketidakpastian, terutama bagi orang-orang yang status tinggalnya dianggap tidak jelas.

Dalam suasana seperti itu, persoalan ekonomi mudah dipadukan dengan prasangka terhadap kelompok tertentu. Warga Tionghoa kerap dijadikan sasaran tuduhan, sementara kekhawatiran atas keamanan kota memperkuat tindakan represif pemerintah. Tekanan ekonomi bukan penyebab tunggal pembantaian, tetapi menjadi bagian dari latar yang memperuncing hubungan sosial dan politik. Ketika rumor, ketakutan, dan kebijakan koersif saling menguatkan, ruang bagi penyelesaian damai menyempit. Batavia memasuki Oktober 1740 dengan ketegangan yang telah terbentuk lama, dan masyarakat Tionghoa menanggung akibat paling mematikan dari krisis tersebut.

Di tengah meningkatnya ketegangan di Batavia pada 1740, Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier mendorong kebijakan untuk mengurangi jumlah warga Tionghoa di kota itu. Salah satu langkah yang dibicarakan adalah memindahkan sebagian dari mereka ke wilayah lain, termasuk Sri Lanka, yang saat itu berada di bawah kekuasaan VOC. Rencana tersebut muncul ketika pemerintah kolonial semakin khawatir terhadap besarnya populasi Tionghoa dan kondisi keamanan kota. Namun, pemindahan bukan sekadar urusan administratif: bagi warga yang terdampak, kebijakan itu menimbulkan kecemasan mengenai keselamatan, tempat tinggal, dan masa depan keluarga mereka.

Ketidakpastian menjadi semakin besar ketika beredar kabar bahwa pengiriman ke luar Batavia hanyalah kedok. Menurut kabar tersebut, warga Tionghoa yang dinaikkan ke kapal sebenarnya akan dibuang ke tengah laut, bukan dipindahkan ke tempat tujuan. Ancaman semacam itu mudah menyebar dalam suasana penuh kecurigaan, terutama karena kebijakan VOC disertai pengawasan dan tindakan keras. Meski demikian, kebenaran kabar tentang pembuangan tersebut tidak dapat dipastikan berdasarkan catatan sejarah yang dikutip sumber. Karena itu, kabar itu perlu dibedakan dari fakta yang terdokumentasi; yang dapat dipastikan adalah bahwa isu tersebut beredar dan memperdalam rasa takut terhadap pemerintah kolonial.

Ketakutan itu turut mendorong sebagian warga Tionghoa untuk melakukan perlawanan. Sejumlah orang mempersenjatai diri dan menyerang sasaran yang berkaitan dengan VOC, termasuk pabrik gula. Aksi tersebut berlangsung dalam konteks ketegangan yang telah terbentuk akibat kebijakan pemindahan, rumor, dan tekanan terhadap komunitas Tionghoa. VOC merespons dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadapi para pemberontak serta mengamankan wilayah yang dianggap terancam. Bentrokan pun memperburuk situasi. Puluhan tentara VOC dilaporkan tewas, sebuah kabar yang semakin menguatkan pandangan pemerintah bahwa krisis harus ditangani dengan tindakan militer. Dengan demikian, rencana pemindahan dan rumor yang menyertainya menjadi bagian dari rangkaian sebab yang memicu keresahan dan perlawanan, meskipun bukan satu-satunya faktor dalam konflik yang kemudian berkembang.Ketegangan di Batavia berubah menjadi kekerasan terbuka ketika kebijakan penguasa VOC beralih dari pengawasan terhadap warga Tionghoa ke pengerahan pasukan di kawasan tempat mereka tinggal. Dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), sejarawan M.C. Ricklefs mencatat bahwa pada 9 Oktober 1740 Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman warga Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Operasi itu berlangsung di tengah suasana penuh kecurigaan dan kecemasan, ketika isu tentang pemberontakan serta ancaman terhadap Batavia memperburuk hubungan pemerintah kolonial dan penduduk Tionghoa.

Penyisiran tersebut menjadi awal dari rangkaian kekerasan yang jauh melampaui penangkapan atau pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap mencurigakan. Sehari kemudian, pada 10 Oktober, pembantaian besar-besaran pecah. Warga Tionghoa yang ditemukan menjadi sasaran, tanpa pembedaan usia maupun jenis kelamin. Kekerasan menyebar di berbagai bagian kota dan kawasan permukiman, sementara kemampuan penduduk untuk mencari perlindungan sangat terbatas. Peristiwa itu menunjukkan betapa cepat ketakutan, kebijakan represif, dan tindakan bersenjata dapat berujung pada kekerasan massal terhadap kelompok sipil.

Skala tragedi tergambar dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang diterbitkan dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia menggambarkan jalan-jalan, gang-gang, dan kanal-kanal di Batavia dipenuhi mayat. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pembantaian tidak hanya berlangsung dalam bentrokan terorganisasi, tetapi juga meninggalkan korban di ruang-ruang kehidupan sehari-hari kota. Kanal, yang biasanya menjadi bagian penting dari tata kota Batavia, turut menjadi saksi akibat kekerasan itu. Catatan Schwarzen memberikan kesan tentang luasnya kehancuran yang terlihat, sedangkan uraian Ricklefs membantu menempatkan penyisiran pasukan pada 9 Oktober sebagai titik penting dalam perubahan situasi. Dalam rentang waktu yang singkat, operasi militer berubah menjadi pembunuhan massal yang menimpa warga Tionghoa secara luas.

Pembantaian yang menyertai Geger Pecinan tidak berhenti pada satu hari. Kekerasan berlanjut hingga 22 Oktober 1740, sementara rumah-rumah warga Tionghoa di Batavia dijarah dan dihancurkan. Api, perampasan, dan pengusiran membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal serta harta benda dalam waktu singkat. Jumlah korban jiwa tidak dapat dipastikan secara tepat karena sumber-sumber sejarah memberikan angka dan gambaran yang berbeda. Namun, tragedi ini diperkirakan menewaskan belasan ribu warga Tionghoa, menjadikannya salah satu peristiwa dengan dampak kemanusiaan paling besar dalam sejarah Batavia pada masa VOC.

Kerusakan tidak hanya berupa kehilangan nyawa. Rumah dan tempat usaha yang diserbu turut menghapus sumber penghidupan serta memutus ikatan sosial warga. Banyak penyintas harus mencari perlindungan, sedangkan sebagian lainnya tercerai-berai dari keluarga. Gambaran tentang kehancuran tersebut juga melekat dalam ingatan kota dan kemudian dikaitkan dengan sejumlah nama tempat. Salah satu yang kerap dibicarakan adalah Kali Angke, meskipun asal-usul namanya tidak memiliki penjelasan tunggal yang dapat dipastikan.

Dalam Betawi: Queen of the East (2002), Alwi Shahab menyebut sebuah versi yang menghubungkan nama Angke dengan bahasa Hokkien: “ang” berarti merah dan “ke” berarti sungai. Menurut penafsiran ini, nama Kali Angke dapat dimaknai sebagai sungai merah, lalu dikaitkan dengan darah yang mengalir dalam pembantaian. Hubungan tersebut sebaiknya dipahami sebagai salah satu cerita asal-usul, bukan kesimpulan sejarah yang telah disepakati. Ada pula versi lain yang mengaitkan nama Angke dengan tokoh Tubagus Angke.

Baca juga: Perampokan De Javasche Bank: Jejak Dua Bersaudara Gentis dari Batavia hingga Bogor