JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Partai Golkar telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai figur yang akan didukung untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Menurut Doli, keputusan itu menunjukkan bahwa partainya sudah memiliki arah dukungan yang jelas untuk kontestasi kepemimpinan nasional mendatang.
Doli menjelaskan, sikap Golkar terhadap Prabowo bukan keputusan yang baru diambil menjelang tahapan Pemilu 2029. Ia menyebut dukungan tersebut telah menjadi posisi politik partai sejak akhir 2024. Dengan demikian, Golkar telah lebih dahulu menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon presiden, meskipun seluruh proses pencalonan masih harus mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Penetapan Prabowo sebagai kandidat presiden menjadi bagian dari langkah awal Golkar dalam mempersiapkan agenda politik menuju Pilpres 2029. Partai tersebut masih akan membahas sejumlah hal lanjutan, termasuk sosok yang berpotensi mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Pembahasan mengenai pasangan calon belum menjadi keputusan final karena masih menunggu perkembangan dinamika politik, komunikasi antarpartai, serta proses internal yang akan dilakukan Golkar.
Doli menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden akan dibicarakan pada waktu yang tepat. Untuk saat ini, fokus utama Golkar adalah memastikan dukungan terhadap Prabowo sebagai calon presiden. Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai telah mengambil posisi sejak lebih awal, kendati pendaftaran dan tahapan resmi pencalonan presiden masih berada dalam rangkaian proses yang akan berlangsung ke depan.
Golkar belum menetapkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2029. Pembahasan mengenai sosok cawapres juga belum menjadi agenda utama partai, karena fokus politik saat ini masih berada pada penetapan Prabowo sebagai kandidat capres. Dengan demikian, berbagai nama yang mungkin muncul dalam pemberitaan atau percakapan publik belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi Golkar maupun koalisi pengusung.
Menurut Doli, penentuan calon wakil presiden pada umumnya dilakukan ketika tahapan pendaftaran pasangan capres dan cawapres mulai mendekat. Waktu tersebut dinilai lebih tepat untuk menilai perkembangan peta politik, tingkat dukungan antarpartai, serta kebutuhan pasangan yang akan dibentuk. Proses yang terlalu dini berisiko mengabaikan perubahan konstelasi politik dan dinamika komunikasi di partai-partai yang memiliki kepentingan dalam pemilu.
Pembahasan cawapres nantinya tidak hanya menjadi kewenangan satu partai. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung perlu dilibatkan untuk menyampaikan pandangan, mempertimbangkan kekuatan politik masing-masing, dan menyepakati strategi pencalonan. Selain masukan dari partai koalisi, keputusan akhir juga akan mempertimbangkan sikap serta pilihan Prabowo sebagai calon presiden. Karena itu, proses pemilihan pendampingnya kemungkinan berlangsung melalui komunikasi dan pembahasan bersama, bukan penunjukan sepihak.
Sampai ada pengumuman resmi dari Golkar, koalisi, atau Prabowo, belum ada nama cawapres yang dapat disebut sebagai pasangan yang telah ditetapkan. Pernyataan mengenai kemungkinan figur tertentu masih berada pada ranah wacana dan simulasi politik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa partai masih membuka ruang untuk membaca perkembangan politik sebelum mengambil keputusan yang mengikat.
Di luar pembahasan mengenai persiapan menuju Pemilihan Presiden 2029, Partai Golkar saat ini menempatkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai prioritas kerja politik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menetapkan Prabowo Subianto sebagai kandidat pada kontestasi mendatang tidak serta-merta membuat seluruh perhatian partai beralih pada agenda pencalonan. Golkar masih memandang keberlangsungan pemerintahan yang sedang berjalan sebagai tanggung jawab yang perlu dikawal bersama.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan bahwa tugas partainya bukan semata-mata mencalonkan Prabowo kembali untuk Pilpres 2029. Menurut dia, Golkar juga memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan. Dukungan itu ditempatkan sebagai bagian dari peran partai dalam pemerintahan, sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap agenda politik yang telah disepakati.
Karena itu, fokus Golkar saat ini diarahkan pada upaya membantu agar seluruh program pemerintah dapat terlaksana. Partai tersebut ingin memastikan agenda pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, dengan manfaat yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Penekanan ini membuat pembicaraan mengenai kandidat wakil presiden untuk mendampingi Prabowo pada 2029 belum menjadi prioritas utama dalam kerja politik Golkar.
Pembahasan mengenai cawapres masih akan menyusul pada waktu yang dianggap tepat. Untuk saat ini, Golkar memilih berkonsentrasi pada dukungan politik dan kerja pemerintahan bersama Prabowo-Gibran. Dengan demikian, agenda Pilpres 2029 tetap menjadi bagian dari arah politik jangka panjang, tetapi pelaksanaannya berjalan berdampingan dengan fokus utama partai, yaitu membantu pemerintahan yang sedang berkuasa menuntaskan program-programnya serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Dave Laksono, atau yang akrab disapa Doli, menyampaikan bahwa peluang Gibran Rakabuming Raka untuk kembali diusung sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2029 patut dipertimbangkan. Penilaian tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Apabila pemerintahan saat ini dinilai berhasil memenuhi harapan masyarakat, menjaga stabilitas, dan menjalankan program pembangunan secara efektif, posisi Gibran sebagai bagian dari pemerintahan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan politik bagi partai.
Doli mengingatkan bahwa pemerintahan sekarang dipimpin oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, evaluasi terhadap capaian pemerintahan akan berpengaruh terhadap pembahasan mengenai kemungkinan keberlanjutan pasangan atau figur yang berada di dalamnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana pencalonan Gibran kembali belum merupakan keputusan resmi Partai Golkar. Pembahasan mengenai pasangan calon masih memiliki tahapan panjang dan akan dipengaruhi perkembangan politik, hasil kerja pemerintah, serta aspirasi masyarakat.
Untuk saat ini, Doli menyatakan Golkar ingin memusatkan perhatian pada upaya membantu menyukseskan pemerintahan yang berjalan. Partai tersebut tidak ingin terlalu dini mengambil langkah pencalonan ketika mandat pemerintahan saat ini masih harus dijalankan dan dievaluasi. Kerja politik, koordinasi, serta dukungan terhadap agenda pemerintah dinilai lebih penting sebelum partai membahas komposisi pasangan calon secara lebih terperinci.
Dalam proses politik mendatang, Golkar tetap dapat merekomendasikan sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi calon pendamping. Rekomendasi tersebut dapat berasal dari internal partai maupun tokoh yang memiliki rekam jejak dan dukungan politik memadai. Namun, kewenangan akhir untuk menentukan calon wakil presiden berada pada Prabowo sebagai calon presiden. Dengan demikian, usulan partai akan menjadi bahan pertimbangan, sedangkan keputusan final mengenai cawapres tetap menjadi hak Prabowo.
