Jakarta | Partai Hanura mulai membenahi organisasi dan mengonsolidasikan kekuatan kader sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029 dan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 2031. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan struktur partai di berbagai tingkatan bergerak lebih terkoordinasi, sekaligus memperkuat kesiapan politik di daerah. Hanura juga ingin menyiapkan kader potensial yang dapat diusung untuk mengisi jabatan eksekutif, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara.
Agenda itu disampaikan Patrice Rio Capella, Ketua Tim Task Force DPP Hanura, setelah konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat (23/10). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan arah kerja organisasi dan membahas kebutuhan partai dalam menghadapi tahapan politik mendatang. Konsolidasi melibatkan unsur pengurus dan wakil partai di lembaga legislatif daerah, sehingga pembenahan internal dapat berjalan seiring dengan penguatan komunikasi politik di tingkat lokal.
Dalam kerangka persiapan itu, Hanura menempatkan pengembangan kader sebagai salah satu perhatian. Partai perlu mengenali potensi kader di daerah, memperkuat kapasitas mereka, serta membangun kesiapan untuk berkompetisi secara terukur. Penyiapan calon untuk jabatan kepala daerah tidak hanya berkaitan dengan pencalonan, tetapi juga dengan konsistensi kerja organisasi dan kedekatan kader dengan masyarakat. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam upaya tersebut, sejalan dengan konsolidasi yang melibatkan kepengurusan kabupaten dan kota.
Pembenahan organisasi juga menjadi landasan bagi partai untuk menjaga kesinambungan kerja setelah konsolidasi berlangsung. Dengan struktur yang lebih solid dan komunikasi antartingkat yang terarah, Hanura berharap dapat mengoptimalkan peran kader serta mengukur peluang politik di setiap daerah. Persiapan menuju Pemilu 2029 dan pilkada 2031 masih memerlukan proses panjang, termasuk evaluasi dan penguatan jaringan. Karena itu, konsolidasi di Kendari dipandang sebagai bagian dari langkah awal untuk menyatukan kerja pengurus dan menyiapkan kader yang berpeluang tampil dalam kontestasi eksekutif daerah.Belum adanya kader Hanura yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara pada periode sebelumnya menjadi catatan penting bagi partai. Kondisi tersebut tidak semata dipandang sebagai hasil kontestasi politik, tetapi juga sebagai bahan untuk menilai kesiapan internal dalam mengusung kader. Evaluasi ini memberi ruang bagi Hanura untuk melihat kembali bagaimana proses penjaringan, pembinaan, dan penempatan kader dijalankan sebelum pemilihan berlangsung. Dengan menelaah pengalaman tersebut, partai dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki agar kader memiliki bekal lebih memadai untuk bersaing dalam pemilihan eksekutif di masa mendatang.
Menurut Rio Capella, kader pada saat itu belum dipersiapkan untuk menghadapi pemilu eksekutif atau pilkada. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya membangun kesiapan politik jauh sebelum tahapan pemilihan dimulai. Kader yang berpotensi maju membutuhkan pembinaan yang terarah, pemahaman mengenai proses politik, serta dukungan organisasi yang konsisten. Tanpa persiapan sejak awal, partai berisiko memasuki kontestasi dengan calon yang belum cukup siap menghadapi tantangan pencalonan maupun tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Karena itu, pengalaman sebelumnya menjadi pengingat bahwa peluang politik perlu ditopang oleh perencanaan dan kerja kaderisasi yang berkelanjutan.
Evaluasi tersebut mendorong Hanura membenahi kaderisasi sekaligus menyiapkan langkah politik lebih awal. Pembenahan dapat diarahkan pada pengenalan dan pengembangan kader yang memiliki kapasitas serta kesiapan untuk mengikuti pemilihan, disertai pemantauan proses pembinaan secara berkesinambungan. Persiapan dini juga membantu organisasi menyusun strategi secara lebih terukur, bukan hanya bergerak ketika tahapan pilkada telah dekat. Dengan menjadikan pengalaman terdahulu sebagai bahan belajar, Hanura berupaya memperkuat fondasi internal agar kader tidak hanya tersedia, tetapi juga siap menghadapi persaingan politik. Arah ini menempatkan evaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesiapan partai dalam menghadapi kontestasi berikutnya.
Dalam menyiapkan langkah menuju Pilkada 2031, Hanura berencana menilai potensi kader di Sulawesi Tenggara melalui survei dan proses pematangan politik. Langkah ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pengenalan publik, penerimaan masyarakat, serta kesiapan masing-masing kader menghadapi kontestasi. Survei dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan partai, bukan satu-satunya penentu dalam menetapkan sosok yang akan didorong. Hasil penilaian juga perlu dibaca bersama perkembangan politik daerah dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan pendekatan tersebut, partai dapat menyusun persiapan secara lebih terukur, sekaligus memberi waktu bagi kader untuk memperkuat kapasitas, rekam jejak, dan hubungan dengan warga sebelum tahapan pemilihan dimulai.
Pematangan kader dipandang sebagai proses yang berlangsung bertahap. Selain mengukur peluang elektoral, Hanura perlu membangun konsolidasi organisasi, memperkuat komunikasi politik, serta menyiapkan kader agar memahami persoalan dan aspirasi masyarakat setempat. Proses ini dapat mencakup evaluasi terhadap pengalaman politik, kemampuan mengelola pemerintahan, dan kesiapan bekerja sama dengan berbagai unsur di daerah. Dengan demikian, hasil survei berfungsi sebagai masukan untuk mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki, bukan sebagai jaminan kemenangan. Kader yang dinilai memiliki potensi tetap perlu menjalani pembinaan dan menunjukkan komitmen secara konsisten. Persiapan sejak dini juga memberi ruang bagi partai untuk menyesuaikan strategi apabila dinamika politik dan preferensi pemilih berubah menjelang 2031.
Rio menyatakan optimistis bahwa konsolidasi dan pematangan tersebut dapat membuka peluang bagi Hanura untuk mendorong satu atau dua kader menjadi kepala daerah di Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2031. Angka itu merupakan harapan atau target yang disampaikan Rio, bukan hasil yang telah dicapai ataupun kepastian pencalonan. Peluang tersebut, menurut arah pernyataannya, bergantung pada proses persiapan, penilaian potensi, dan perkembangan politik ke depan. Karena itu, target tersebut perlu dipahami sebagai dorongan bagi partai untuk bekerja lebih terencana dalam membangun kesiapan kader. Keputusan akhir mengenai figur yang akan diusung tetap memerlukan pertimbangan politik dan organisasi pada waktunya, termasuk memperhatikan aspirasi masyarakat serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan.
Penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan menjadi salah satu agenda penting Hanura dalam menyiapkan organisasi menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi tidak hanya diarahkan pada koordinasi pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, tetapi juga pada pembentukan kepengurusan yang mampu menjangkau masyarakat lebih dekat. Dengan struktur yang tertata sampai tingkat bawah, partai diharapkan memiliki landasan kerja yang lebih kuat untuk menjalankan program dan membangun komunikasi politik secara berkelanjutan.
Sulawesi Tenggara menjadi provinsi ke-25 yang dikunjungi tim task force DPP Hanura dalam rangkaian agenda konsolidasi nasional. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk meninjau perkembangan organisasi sekaligus mendengarkan laporan dari pengurus daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa penataan struktur dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah, dengan perkembangan masing-masing daerah menjadi bahan evaluasi bagi partai dalam mempersiapkan agenda politik mendatang.
Berdasarkan laporan pengurus daerah, pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan di Sulawesi Tenggara telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Capaian tersebut menjadi modal awal bagi penyelesaian konsolidasi organisasi di wilayah itu. Rio berharap seluruh kepengurusan kecamatan dapat terbentuk dan rampung pada akhir November 2026. Harapan tersebut menempatkan penyelesaian struktur sebagai sasaran kerja yang jelas, sekaligus mendorong pengurus untuk menjaga koordinasi dan menuntaskan bagian yang masih belum terbentuk.
Bagi Hanura, kepengurusan yang lengkap bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun kesiapan partai secara menyeluruh. Organisasi di tingkat kecamatan dapat membantu memperkuat hubungan dengan warga serta mendukung kerja kader di daerah.
Baca juga: Sulawesi Utara Puncaki Kejurnas Pacuan Kuda Pordasi 2026
