Makassar | Partai Hanura tidak menjadikan pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu sebagai fokus utama. Sikap tersebut berkaitan dengan posisi partai yang saat ini tidak memiliki perwakilan di DPR, setelah gagal memperoleh kursi pada Pemilu 2024. Bagi Hanura, perhatian organisasi lebih diarahkan pada penguatan kader dan struktur partai sebagai bagian dari upaya menghadapi kontestasi politik mendatang.
Sekretaris Jenderal Hanura, Patrice Rio Capella, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait besaran ambang batas parlemen. Menurutnya, MK memutuskan ambang batas tersebut tidak boleh lebih dari maupun sama dengan 4 persen. Dengan demikian, ketentuan yang akan digunakan perlu dirumuskan sesuai dengan putusan tersebut, bukan sekadar mempertahankan angka yang berlaku sebelumnya.
Meski demikian, Rio menyebut perumusan aturan selanjutnya diserahkan kepada DPR sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Artinya, DPR memiliki ruang untuk menentukan ketentuan dalam undang-undang dengan tetap memperhatikan batas dan arahan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanura memandang proses pembahasan itu sebagai kewenangan lembaga legislatif, terlebih partai tersebut tidak memiliki wakil di DPR yang dapat terlibat langsung dalam pembahasan.
Pernyataan Rio disampaikan setelah konsolidasi tim task force Hanura di Dalton Hotel Makassar, Rabu (21/10). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa partai tidak menempatkan isu ambang batas sebagai agenda yang paling mendesak bagi Hanura. Fokus internal, menurut arah penjelasannya, lebih tertuju pada konsolidasi organisasi dan persiapan politik agar partai dapat kembali bersaing untuk memperoleh dukungan pemilih. Pembahasan aturan pemilu tetap menjadi perhatian dalam konteks perkembangan politik nasional, tetapi bukan prioritas kerja Hanura saat ini. Dengan memisahkan posisi partai dari perumusan teknis di parlemen, Hanura menekankan bahwa langkah yang dianggap penting adalah memperkuat kesiapan organisasi, sementara keputusan mengenai besaran ambang batas berada dalam proses legislasi DPR sesuai kerangka putusan MK.
Hanura menatap Pemilu 2029 dengan keyakinan bahwa partai dapat memperoleh suara nasional lebih dari empat persen. Ambang tersebut dipandang sebagai sasaran yang realistis sekaligus ukuran penting bagi kesiapan organisasi dan kerja politik di seluruh wilayah. Patrice menyebut target melewati empat persen sebagai dasar persiapan partai menghadapi pemilu mendatang. Dengan sasaran yang jelas, jajaran partai diharapkan memiliki arah bersama dalam menyusun prioritas, memperluas jangkauan, dan menggerakkan dukungan pemilih. Keyakinan itu perlu diterjemahkan menjadi kerja yang terencana, konsisten, dan dapat dijalankan oleh seluruh tingkatan kepengurusan. Pencapaian target akan bergantung pada kemampuan partai membangun hubungan dengan masyarakat serta menjaga kesinambungan kegiatan politik hingga masa pemungutan suara.
Hanura tidak ikut membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR. Dalam keadaan tersebut, partai menyatakan akan memusatkan upaya pada penguatan organisasi, bukan menjadikan proses legislasi sebagai tumpuan utama persiapan. Langkah ini menempatkan pembenahan struktur sebagai pekerjaan mendasar untuk menghadapi kontestasi nasional. Penguatan yang dimaksud perlu menjangkau kepengurusan hingga tingkat bawah, sehingga organisasi tidak hanya hadir di pusat atau wilayah tertentu. Struktur yang aktif dapat membantu menyampaikan agenda partai, mengenali kebutuhan masyarakat setempat, serta menghubungkan aspirasi warga dengan kerja politik Hanura. Cakupan organisasi yang merata juga diharapkan membuat koordinasi antarkader lebih terarah dan memungkinkan kegiatan partai berlangsung secara berkelanjutan di berbagai daerah.
Organisasi yang kuat dinilai dapat menopang kerja para calon legislatif, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kampanye. Dukungan struktur di tingkat bawah berpotensi membantu calon menjangkau pemilih secara lebih dekat, menjelaskan program, dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang konsisten. Karena itu, target suara di atas empat persen berkaitan erat dengan kesiapan kader dan pembagian peran di dalam partai. Persiapan tidak cukup dilakukan menjelang hari pemungutan suara; diperlukan kerja yang teratur serta koordinasi pengurus dan calon di setiap daerah. Dengan menjadikan target tersebut sebagai pijakan, Hanura berupaya mengarahkan konsolidasi organisasi pada tujuan yang terukur. Hasil akhirnya tetap ditentukan oleh respons pemilih, tetapi kesiapan struktur menjadi salah satu modal yang ingin diperkuat sebelum Pemilu 2029.
Konsolidasi Hanura diarahkan untuk memperkuat organisasi secara merata, dari tingkat pusat hingga kecamatan. Jangkauan yang hendak ditata mencakup 38 provinsi, 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan sekitar 7.300 kecamatan. Skala tersebut menuntut koordinasi yang konsisten serta pembagian peran yang jelas di setiap wilayah. Dengan struktur yang lebih aktif dan terhubung, partai berharap dapat membangun kerja politik yang berkelanjutan, sekaligus menjangkau masyarakat hingga tingkat lokal.
Patrice menyebut sasaran perolehan suara perlu dibangun pada setiap jenjang organisasi, yakni PAC, DPC, DPD, hingga DPP. Masing-masing tingkatan diharapkan mampu memperoleh suara setidaknya satu persen sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional. Sasaran itu menjadi dorongan agar pengurus tidak hanya memiliki struktur formal, tetapi juga menjalankan fungsi organisasi, memperkuat komunikasi dengan warga, serta menggerakkan kader di wilayah masing-masing. Capaian di tingkat lokal dipandang sebagai fondasi penting untuk memperbesar dukungan secara nasional.
Di Sulawesi Selatan, Hanura menetapkan sasaran yang lebih terukur, yaitu memperoleh satu kursi DPR RI. Untuk mencapainya, partai membidik satu dari tiga daerah pemilihan yang ada di provinsi tersebut. Penentuan fokus wilayah menjadi bagian dari strategi agar sumber daya organisasi dan kerja kader dapat diarahkan secara lebih efektif. Penguatan kepengurusan, pemetaan dukungan, dan kegiatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mengejar target itu. Konsolidasi di seluruh tingkatan diharapkan membantu menyatukan langkah kader di daerah pemilihan, tanpa mengabaikan penguatan organisasi di wilayah lain. Dengan demikian, target kursi di Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai bagian dari agenda nasional yang bertumpu pada kerja terstruktur, jangkauan organisasi yang luas, dan peningkatan dukungan pemilih.
Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, menyoroti keaktifan kader, pengurus, dan ketua DPC sebagai tantangan internal yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, penguatan partai tidak cukup hanya melalui susunan kepengurusan formal. Setiap kader dan pengurus perlu hadir, terlibat dalam kegiatan organisasi, serta menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten. Keaktifan di tingkat daerah dinilai penting karena menjadi dasar bagi partai untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan mempersiapkan kerja politik yang berkelanjutan menjelang Pemilu 2029.
Andi menyatakan telah mengusulkan pergantian sejumlah ketua DPC kabupaten dan kota yang dinilai malas, kurang fokus, atau telah berulang kali diingatkan agar memperbaiki kinerja. Usulan tersebut, menurutnya, diperlukan agar kepemimpinan di tingkat cabang dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar bersedia bekerja. Ia juga menegaskan bahwa masih terdapat calon lain yang memiliki loyalitas tinggi dan dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut. Pergantian bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan langkah untuk mendorong disiplin, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam menggerakkan organisasi di wilayah masing-masing.
Kondisi perolehan Hanura di Sulawesi Selatan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Partai memiliki satu kursi di DPRD provinsi dan 20 kursi di DPRD kabupaten/kota. Andi berharap capaian itu dapat ditingkatkan, dengan sasaran agar seluruh daerah pemilihan di Sulawesi Selatan terisi oleh wakil Hanura. Untuk mencapainya, kader dan pengurus perlu bekerja keras, menjaga kekompakan, serta memastikan struktur partai aktif sampai ke tingkat daerah. Konsistensi menjalankan tugas, memperluas hubungan dengan warga, dan menyiapkan calon yang memiliki loyalitas menjadi bagian dari upaya memperkuat peluang partai.
Baca juga: Hanura Perkuat Konsolidasi Kader Sulawesi Utara, Bidik Kursi pada Pemilu 2029 | Polri Bersama Masyarakat Terus Perkuat Silahturahmi, Kapolda PBD Gelar Subuh Keliling | PELNI Resmikan Gedung Baru Kantor Cabang Sorong, Serui dan Kupang: Perkuat Pelayanan dan Konektivitas di Indonesia
