Jakarta | Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan tersebut menandai perubahan status Slamet, yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Namun, status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan perbuatan tersebut telah terjadi atau bahwa yang bersangkutan bersalah.
Perubahan status itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara untuk menilai hasil pemeriksaan dan bahan yang telah dikumpulkan. Dari proses tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa Slamet diduga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar penetapan tersangka. Kesimpulan pada tahap penyidikan ini menjadi landasan bagi langkah hukum berikutnya, sekaligus membuka ruang bagi penyidik untuk memperdalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
Dalam perkara dugaan penyadapan, penilaian terhadap unsur perbuatan melawan hukum perlu didukung oleh bukti dan keterangan yang relevan. Karena itu, pemeriksaan lanjutan dapat mencakup penelusuran metode yang diduga digunakan, pihak-pihak yang terkait, serta tujuan dan konteks tindakan yang diselidiki. Rincian tersebut penting untuk menjelaskan apakah benar terjadi akses atau pemantauan komunikasi tanpa kewenangan, dan bagaimana dugaan itu berkaitan dengan Slamet.
Penetapan tersangka juga bukan putusan pengadilan. Penyidik masih harus melengkapi berkas perkara, menguji keterangan, dan menyampaikan hasil penyidikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pada tahap selanjutnya, penuntut umum dan pengadilan memiliki peran masing-masing dalam menilai kelengkapan serta kekuatan bukti. Slamet tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan membela diri selama proses berjalan.
Dengan demikian, informasi mengenai status baru tersebut perlu disampaikan secara cermat: Polri menyatakan bahwa hasil gelar perkara menunjukkan adanya dugaan keterlibatan dan unsur yang dinilai cukup untuk menetapkan Slamet sebagai tersangka. Sebutan “dugaan” tetap penting karena proses hukum belum menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap. Perkembangan penyidikan, keterangan resmi aparat, dan tahapan peradilan akan menentukan bagaimana perkara ini dinilai lebih lanjut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan keterangan mengenai status pihak berinisial SU dalam kasus dugaan penyadapan Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan di Humas Polri pada Kamis (5/11/2026). Dalam penjelasannya, Suhermanto menyebut SU sebelumnya berstatus sebagai saksi. Setelah itu, berdasarkan hasil gelar perkara, status SU ditetapkan menjadi tersangka.
Keterangan tersebut menegaskan adanya perubahan status hukum SU dalam penanganan perkara. Suhermanto mengaitkan penetapan itu dengan hasil gelar perkara, sebagaimana disampaikan kepada publik. Dengan demikian, informasi yang disampaikan Bareskrim berfokus pada status sebelumnya dan keputusan penetapan tersangka, bukan pada uraian terperinci mengenai tindakan penyidikan lain. Pernyataan ini juga tidak memaparkan rincian tentang materi yang dibahas dalam gelar perkara ataupun bukti yang menjadi dasar keputusan tersebut.
Dalam memahami keterangan itu, penting untuk membedakan penetapan tersangka dari kesimpulan mengenai kesalahan seseorang. Status tersangka menunjukkan kedudukan seseorang dalam proses hukum setelah keputusan yang disampaikan Bareskrim, tetapi bukan putusan akhir atas perkara. Suhermanto, dalam keterangan yang disebutkan, hanya menyampaikan bahwa SU semula saksi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Karena tidak ada rincian lain yang disertakan dalam keterangan tersebut, informasi tentang proses penyidikan, bukti, atau peran SU tidak dapat ditambahkan sebagai bagian dari pernyataannya. Penyampaian ini menjadi dasar untuk menjelaskan perkembangan status SU secara terbatas, sesuai keterangan resmi yang disampaikan di Humas Polri pada Kamis tersebut. Rincian mengenai perkara tetap perlu dibedakan dari fakta yang secara eksplisit diumumkan oleh pejabat Bareskrim. Dalam hal ini, fakta yang disampaikan adalah perubahan status dari saksi menjadi tersangka setelah gelar perkara. Penjelasan tersebut menjaga agar uraian mengenai perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden tetap berpijak pada keterangan yang tersedia, tanpa mengasumsikan tahapan, alasan, atau hasil penyidikan yang tidak disebutkan oleh Suhermanto.
Dalam keterangan yang disampaikan Suhermanto, Irjen Slamet Uliandi disebut berperan sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri. Informasi tersebut menjelaskan posisi Slamet dalam organisasi itu, sebagaimana dipaparkan oleh Suhermanto. Penyebutan peran tersebut perlu dipahami sesuai batas keterangan yang tersedia: tidak ada rincian tambahan mengenai bentuk tugas pembinaan, masa jabatan, maupun kegiatan yang dilakukan dalam kapasitas tersebut. Karena itu, uraian tentang posisi itu tidak dengan sendirinya menjelaskan tindakan tertentu ataupun menunjukkan adanya keterkaitan dengan perkara yang sedang dibahas.
Selain menyebut perannya sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri, informasi yang dicantumkan juga menyatakan bahwa Slamet pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim pada 2010–2019. Rentang waktu tersebut merupakan keterangan mengenai jabatan yang pernah diembannya. Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam informasi yang tersedia mengenai lingkup pekerjaan, tanggung jawab khusus, ataupun perubahan tugas selama periode itu. Dengan demikian, penyebutan jabatan dan masa kerja tersebut hanya memberikan konteks riwayat posisi Slamet di lingkungan Bareskrim, tanpa menambahkan penafsiran mengenai aktivitasnya.
Kedua keterangan itu disampaikan sebagai informasi mengenai peran organisasi dan riwayat jabatan Slamet. Namun, sumber yang dirujuk tidak menerangkan hubungan posisi dewan pembina MC Bareskrim Polri atau jabatan Kabag Monitoring pada 2010–2019 dengan dugaan penyadapan presiden. Tidak tersedia pula penjelasan bahwa salah satu jabatan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan yang menjadi pokok perkara. Oleh sebab itu, keduanya sebaiknya dicatat sebagai latar informasi terpisah, bukan sebagai bukti mengenai keterlibatan atau hubungan sebab-akibat. Penetapan makna atas keterangan tersebut memerlukan informasi tambahan yang dapat menjelaskan konteksnya secara langsung. Tanpa penjelasan seperti itu, laporan mengenai jabatan Slamet tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kaitan apa pun dengan dugaan penyadapan yang sedang diberitakan.
Perubahan status Irjen Slamet Uliandi dari saksi menjadi tersangka menandai perkembangan penting dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dengan penetapan tersebut, posisi Slamet dalam perkara ini tidak lagi sebatas memberikan keterangan sebagai saksi, tetapi telah tercatat sebagai pihak yang berstatus tersangka. Perubahan ini menjadi penegasan utama dari informasi yang tersedia mengenai perkembangan kasus tersebut.
Meski demikian, status tersangka perlu dipahami secara tepat. Penetapan itu merupakan status dalam suatu perkara, bukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Karena itu, penyebutan Slamet sebagai tersangka tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan akhir mengenai keterlibatannya ataupun hasil perkara. Pembedaan status hukum dan putusan bersalah penting agar perkembangan tersebut diberitakan secara cermat dan tidak melampaui informasi yang telah disampaikan.
Dalam konteks pemberitaan, perubahan dari saksi ke tersangka menunjukkan bahwa kedudukan Slamet dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo telah berubah. Namun, penegasan mengenai perubahan status ini harus tetap dibatasi pada hal yang diketahui, tanpa menarik kesimpulan tentang kronologi, motif, bukti, atau hal lain yang belum tersedia. Dengan batasan tersebut, pembaca dapat memahami perkembangan perkara tanpa mencampuradukkan fakta mengenai status dengan dugaan yang masih menjadi pokok kasus.
Pada akhirnya, inti perkembangan ini adalah penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka setelah sebelumnya berstatus saksi. Perubahan itu menempatkannya dalam status hukum yang berbeda dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai vonis, tetapi tetap merupakan perubahan resmi pada posisi Slamet sebagaimana disebutkan dalam informasi kasus. Dengan demikian, status Slamet dalam perkara ini telah bergeser dari saksi menjadi tersangka, sementara uraian mengenai perkara tetap merujuk pada dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Gerindra Siapkan Konsolidasi soal Dugaan Penyadapan terhadap Presiden | Dugaan Penyadapan Presiden Bentuk Insubordinasi, Gerindra Siapkan Konsolidasi Internal | Presiden Prabowo Prihatin Dugaan Penyadapan, Ancam Kepentingan dan Kedaulatan Negara
10 kunjungan
