Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, berencana memeriksa kembali luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut akan dilakukan setelah ia dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pemeriksaan ulang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kebakaran, sekaligus memastikan informasi tentang luas area terdampak ditelaah secara cermat.
Kristomei menyampaikan bahwa tahap awal yang akan ditempuh adalah melakukan konsolidasi dan memeriksa data serta fakta yang tersedia. Ia belum menyampaikan angka hasil verifikasi maupun memastikan perubahan pada perkiraan luas lahan terbakar. Karena itu, data yang beredar saat ini perlu dipandang sebagai informasi yang masih akan ditinjau, bukan sebagai hasil pemeriksaan akhir yang telah dipastikan oleh BNPB.
Dalam proses tersebut, BNPB akan membandingkan pemantauan satelit dengan sumber informasi lain. Perbandingan ini dapat membantu menilai apakah pengamatan dari berbagai sumber memberikan gambaran yang selaras mengenai lokasi dan luas area yang terdampak. Pemeriksaan silang juga penting agar penentuan cakupan karhutla tidak hanya bertumpu pada satu jenis data, terutama ketika lembaga perlu menyusun pemahaman menyeluruh tentang kondisi di lapangan.
Rencana itu masih berada pada tahap konsolidasi dan pengumpulan bahan pemeriksaan. Kristomei menyebut bahwa data dan fakta yang tersedia akan menjadi dasar untuk meninjau kembali perkiraan luas kebakaran, dengan mencocokkan hasil pemantauan satelit serta informasi pendukung lainnya. BNPB belum mengumumkan kesimpulan dari proses tersebut, sehingga luas lahan yang terbakar belum dapat dinyatakan telah terverifikasi melalui pemeriksaan yang dimaksud.
Setelah penelaahan dilakukan, informasi yang telah diperiksa dapat menjadi bahan bagi BNPB dalam memahami perkembangan karhutla dan menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi yang terukur. Namun, rencana mencocokkan data tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa hasil akhir sudah diketahui. Publikasi angka yang telah diverifikasi perlu menunggu pemeriksaan dan konsolidasi selesai, serta keterangan resmi dari BNPB mengenai metode dan temuan yang diperoleh.
Untuk memperkirakan luas wilayah yang masih terbakar, pemerintah akan membandingkan data Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) dengan hasil pemantauan NASA. Kedua sumber tersebut menjadi bahan pemeriksaan sebelum angka mengenai area terdampak disampaikan secara resmi. Pencocokan diperlukan agar gambaran kebakaran tidak hanya bertumpu pada satu sumber data, melainkan mempertimbangkan hasil pemantauan yang tersedia dari masing-masing sistem.
Kepala BNPB Kristomei menyampaikan bahwa pemeriksaan juga akan mencakup dampak kebakaran, selain perkiraan luas lahan yang masih terbakar. Dengan demikian, peninjauan tidak terbatas pada jumlah atau sebaran area, tetapi turut melihat konsekuensi yang ditimbulkan oleh karhutla. Informasi dari Sipongi dan pemantauan NASA akan menjadi bagian dari bahan yang digunakan untuk menilai kondisi tersebut. Hasil pengecekan kemudian akan diumumkan kepada masyarakat.
Proses pencocokan data penting untuk memberikan keterangan yang lebih terukur kepada publik. Perbedaan hasil pemantauan dapat ditelaah terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan mencerminkan hasil pemeriksaan, bukan perkiraan yang belum dikonfirmasi. Namun, bahan sumber yang tersedia belum mencantumkan angka luas lahan yang dipastikan masih terbakar setelah pemeriksaan. Karena itu, besaran wilayah terdampak belum dapat disebutkan pada tahap ini. Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi setelah proses pengecekan selesai. Sampai hasil tersebut disampaikan, belum ada angka akhir mengenai luas lahan yang masih terbakar yang dapat dijadikan acuan. Langkah ini juga memberi ruang bagi BNPB untuk menjelaskan hasil penilaian dampak bersama perkiraan luasan secara lebih jelas. Dengan mengandalkan pemeriksaan terhadap kedua sumber, pemerintah dapat menyajikan informasi yang telah ditinjau sebelum menjadi rujukan bagi masyarakat. Kepastian angka dan rincian dampak tetap bergantung pada hasil verifikasi yang sedang dilakukan.
Dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai kondisi kebakaran yang masih ditangani di sejumlah daerah. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan bahwa upaya pemadaman oleh satuan tugas (satgas) di lapangan masih berlangsung. Laporan tersebut menggambarkan luasan lahan yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan dan menjadi perhatian dalam koordinasi penanganan karhutla.
Menurut Suharyanto, lahan yang masih dalam proses pemadaman mencapai 639,23 hektare. Angka itu merujuk pada area yang sedang ditangani petugas, bukan keseluruhan lahan yang terdampak kebakaran sepanjang periode tersebut. Satgas di lapangan terus melakukan pemadaman, sementara pemerintah memerlukan pemantauan perkembangan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan situasi terkini. Luasan yang dilaporkan juga memberi gambaran tentang beban kerja tim di daerah, terutama pada lokasi yang api atau titik panasnya masih memerlukan penanganan langsung.
Lahan terbakar yang dilaporkan tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar wilayah terdampak, menurut Suharyanto, merupakan lahan gambut. Karakteristik gambut membuat penanganan kebakaran memerlukan perhatian khusus, sebab api dapat merambat atau bertahan di bawah permukaan tanah dan tidak selalu terlihat dari atas. Karena itu, kegiatan pemadaman dan pemantauan perlu dilakukan berkelanjutan, termasuk untuk memastikan titik api yang telah ditangani tidak kembali menyala. Sebaran antardaerah tersebut juga menjadi dasar penting bagi koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satgas. Dalam perkembangan berikutnya, data luasan dapat dicocokkan dengan informasi satelit untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai area terdampak. Namun, laporan dalam rapat itu menegaskan bahwa ratusan hektare masih berada dalam penanganan, sehingga kerja lapangan tetap menjadi prioritas. Pemeriksaan data dan pemadaman berjalan sebagai bagian dari respons yang saling melengkapi terhadap karhutla.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terluas dalam laporan tersebut tercatat di Provinsi Kalimantan Tengah. Temuan titik api baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian, terutama karena lokasi kebakaran mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Kondisi ini mendorong petugas untuk memusatkan upaya penanganan di kawasan tersebut, sekaligus memantau perkembangan titik api lain yang berpotensi meluas. Informasi mengenai luas area terdampak diperlukan agar langkah pemadaman dan pengendalian dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa hingga 12 Oktober 2026, luas area terbakar di lokasi itu mencapai 513,89 hektare. Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi tim dalam menangani kebakaran di kawasan taman nasional dan sekitarnya.
Suharyanto juga menjelaskan karakteristik lahan yang terbakar. Area tersebut merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam memahami kondisi kebakaran dan menentukan penanganan yang sesuai dengan jenis lahan. Meski tidak berada di lahan gambut, kebakaran dengan cakupan ratusan hektare tetap memerlukan perhatian serius, sebab api dapat mengancam kawasan hutan, habitat satwa, serta wilayah yang digunakan atau dihuni masyarakat. Penanganan juga membutuhkan koordinasi lintas unsur agar perkembangan api dapat dipantau dan sumber daya dapat dikerahkan secara tepat. Pada hari laporan disampaikan, Pangdam Kalimantan Tengah disebut telah memimpin langsung penanganan di lapangan. Kehadiran pimpinan di lokasi menunjukkan bahwa upaya pengendalian dilakukan dengan keterlibatan langsung unsur terkait, sambil menyesuaikan tindakan dengan kondisi aktual dan kebutuhan petugas.
Dalam menghadapi karhutla, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kristomei menegaskan bahwa prinsip tersebut perlu menjadi dasar penanganan bencana, baik ketika mengantisipasi ancaman maupun saat merespons kejadian yang sudah berlangsung.
Baca juga: Presiden Lantik Sejumlah Wakil Menteri, Kepala BNPB, dan Pejabat Militer di Istana Negara | Kasum TNI Pimpin Rakor Penanganan Karhutla dan Teknologi Modifikasi Cuaca | Kabut Asap Karhutla Mengganggu Operasional Bandara Kualanamu
