Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta industri pusat data atau data center menghitung kebutuhan air serta dampak lingkungannya secara cermat sebelum membangun fasilitas. Menurut AHY, rencana pembangunan perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di lokasi, bukan hanya kebutuhan operasional perusahaan. Perhitungan sejak awal dinilai penting agar pengembangan infrastruktur digital tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan maupun pasokan air bersih bagi masyarakat.
AHY menyampaikan peringatan tersebut setelah rapat koordinasi mengenai swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menyoroti bahwa fasilitas data center membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, sementara kebutuhan air masyarakat terus meningkat. Pada saat yang sama, berbagai sektor industri juga memerlukan sumber daya yang sama untuk mendukung kegiatan mereka. Persaingan kebutuhan tersebut membuat ketersediaan air perlu diperhitungkan secara menyeluruh dalam setiap rencana pembangunan.
Karena itu, pendirian pusat data tidak seharusnya dilakukan tanpa kajian terperinci mengenai penggunaan air dan konsekuensi terhadap lingkungan sekitar. Kajian tersebut perlu membantu memastikan apakah pasokan setempat memadai, bagaimana kebutuhan fasilitas akan dipenuhi, serta apakah pemanfaatannya berpotensi memengaruhi akses warga terhadap air bersih. Pertimbangan ini penting terutama ketika pembangunan berlangsung di wilayah dengan sumber air terbatas atau ketika kebutuhan rumah tangga dan kegiatan ekonomi setempat sedang bertambah.
Pesan AHY menempatkan perencanaan sumber daya sebagai bagian penting dari pengembangan infrastruktur digital. Investasi pusat data dapat mendukung kebutuhan teknologi, tetapi pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi. Dengan menghitung kebutuhan air secara realistis sebelum pembangunan dimulai, pemerintah dan pelaku industri dapat menilai dampak yang mungkin muncul serta menyiapkan langkah pengelolaan yang sesuai. Pendekatan tersebut juga membantu mencegah keputusan pembangunan mengabaikan daya dukung wilayah, sekaligus menjaga agar kebutuhan air bersih warga tidak tersisih oleh pertumbuhan fasilitas industri. Peringatan itu menegaskan perlunya keseimbangan perkembangan pusat data, kelangsungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan air bagi berbagai pihak.
AHY menempatkan kebutuhan air dan energi sebagai bagian penting dalam pembahasan pembangunan data center. Menurut pandangannya, perhatian terhadap penggunaan sumber daya ini tidak terbatas pada Indonesia, melainkan telah menjadi persoalan yang dibicarakan secara global. Seiring berkembangnya layanan digital, pusat data berperan dalam mendukung aktivitas yang semakin luas. Namun, pertumbuhan tersebut juga membawa kebutuhan nyata terhadap sumber daya. Karena itu, pembicaraan mengenai kemajuan industri digital perlu mencakup pertimbangan tentang air dan energi, tidak hanya peluang ekonomi atau manfaat teknologi. Perspektif ini membantu menempatkan pembangunan infrastruktur digital dalam konteks yang lebih luas, yaitu hubungan perkembangan industri dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Perhatian terhadap isu tersebut, sebagaimana disampaikan AHY, juga muncul di negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan penggunaan sumber daya bukan persoalan yang hanya dihadapi oleh negara tertentu atau oleh Indonesia saja. Berbagai negara menaruh perhatian pada cara industri menggunakan air dan energi, termasuk industri yang bertumpu pada teknologi digital. Dengan demikian, diskusi tentang data center menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar mengenai arah pertumbuhan industri dan dampaknya. Pandangan tersebut mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat kebutuhan sumber daya sebagai pertimbangan bersama, sekaligus menghindari anggapan bahwa perkembangan digital berlangsung terpisah dari isu lingkungan.
AHY juga menekankan bahwa perhatian terhadap air dan energi berlaku bagi beragam jenis industri, termasuk sektor digital. Perkembangan layanan dan infrastruktur digital patut dibahas bersama konsekuensi penggunaan sumber daya yang menyertainya. Membicarakan pertumbuhan industri digital secara utuh berarti mengakui manfaatnya sekaligus mempertimbangkan kebutuhan yang muncul dalam proses pembangunan dan operasional. Pendekatan ini tidak menempatkan kemajuan teknologi sebagai sesuatu yang harus diabaikan, tetapi mendorong agar kemajuan tersebut dipertimbangkan dengan cermat. Dalam konteks pembangunan data center, isu air, energi, dan dampak lingkungan perlu hadir dalam percakapan sejak awal, sehingga pertumbuhan industri dapat dinilai bersama dengan tanggung jawab mengelola sumber daya secara bijaksana.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola air secara adil ketika kebutuhan industri berkembang, termasuk untuk pembangunan dan operasional pusat data. Pemenuhan kebutuhan usaha tidak boleh menciptakan persaingan yang merugikan masyarakat setempat atau mengurangi akses warga terhadap layanan dasar. Karena itu, perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber air, kondisi lingkungan, kebutuhan wilayah, serta kapasitas infrastruktur sebelum izin dan penggunaan air ditetapkan. Pengawasan juga penting agar pemakaian sesuai ketentuan dan dampaknya dapat diketahui. Dengan tata kelola yang terbuka, pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat, tanpa menganggap bahwa pertumbuhan industri harus selalu mengorbankan kebutuhan warga atau kelestarian lingkungan.
Pembagian air perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang jelas. Rumah tangga harus memperoleh akses yang cukup untuk minum, sanitasi, dan kegiatan sehari-hari. Pertanian memerlukan pasokan untuk menjaga produksi pangan, sementara peternakan membutuhkan air untuk ternak dan kebersihan. Industri juga memerlukan air untuk proses operasional, tetapi kebutuhannya perlu dihitung bersama dampak dan pilihan efisiensi yang tersedia. Prinsip proporsionalitas bukan berarti semua sektor menerima jumlah yang sama; alokasi perlu menyesuaikan kondisi setempat, kebutuhan dasar, musim, serta daya dukung sumber air. Koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan pengguna dapat membantu mencegah rebutan sumber daya serta memastikan keputusan alokasi mempertimbangkan kelompok yang paling bergantung pada air.
Pengelolaan semacam ini semakin relevan seiring bertambahnya populasi dan meluasnya kegiatan ekonomi, termasuk layanan digital yang membutuhkan infrastruktur fisik dan energi. AHY mengingatkan agar transformasi digital tidak menghadapi kendala baru berupa krisis air. Ia memandang ekonomi dan keuangan digital akan menjadi arus utama ekonomi Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Peringatan tersebut menegaskan pentingnya menyiapkan kebutuhan air sejak tahap perencanaan, bukan setelah fasilitas beroperasi. Pemerintah dan pelaku usaha dapat menilai pilihan lokasi, memakai teknologi hemat air, mendaur ulang air sesuai kelayakan, serta memantau pemakaian secara berkala. Langkah antisipatif memungkinkan ekspansi ekonomi digital berjalan seiring dengan perlindungan kebutuhan warga dan sektor produktif lain, tanpa menyatakan bahwa krisis air telah terjadi.
Kebutuhan air untuk mengoperasikan sebuah pusat data tidak dapat disamaratakan. Setiap fasilitas memiliki skala dan kapasitas yang berbeda, sehingga jumlah air yang dibutuhkan juga dapat berbeda. Perbedaan kapasitas tersebut menjadi pertimbangan penting ketika pembangunan pusat data direncanakan. Dengan memahami kebutuhan masing-masing fasilitas sejak awal, perencanaan dapat memperhitungkan penggunaan sumber daya secara lebih cermat serta menempatkan dampak lingkungan sebagai bagian dari pembahasan, bukan sebagai hal yang baru diperhatikan setelah pembangunan berlangsung.
AHY menekankan pentingnya memperhitungkan aspek lingkungan sejak tahap awal pembangunan. Perencanaan yang dimulai sejak awal memungkinkan kebutuhan fasilitas dan kondisi lingkungan dipertimbangkan bersama. Dalam konteks penggunaan air, hal ini berarti pengambil keputusan perlu melihat bahwa kebutuhan tiap pusat data bergantung pada kapasitasnya, sehingga pemahaman terhadap skala fasilitas menjadi relevan dalam membahas dampaknya. Penekanan tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa industri digital membutuhkan infrastruktur, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan perlu memperhatikan konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat.
Pendekatan yang mempertimbangkan lingkungan sejak perencanaan awal diarahkan untuk menjaga agar pengembangan pusat data tidak berlangsung dengan mengabaikan kebutuhan dasar. AHY menyampaikan pentingnya memastikan perkembangan industri digital dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan.
Baca juga: Pramono Soroti Ego Pemimpin dan Kepercayaan dalam Pembangunan Jakarta | KPK Tahan Lima Tersangka dalam Kasus OTT di Lingkungan BNPB | Gotong Royong, Anggota Kodim 1808/Mansel Bersama Masyarakat Bersihkan Lokasi Pembangunan MCK
