Jakarta | Sejumlah pejabat negara dan perwakilan badan usaha menghadiri rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah koordinasi pemerintah mengenai agenda hilirisasi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Kehadiran lintas lembaga menunjukkan pembahasan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, intelijen, serta perusahaan energi nasional.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hadir bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Turut hadir Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Sejumlah peserta dilaporkan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB.
Selain para pejabat tersebut, perwakilan PT Pertamina (Persero) juga mengikuti pertemuan. Kehadiran Pertamina memberi ruang bagi perusahaan untuk terlibat dalam koordinasi yang berkaitan dengan sektor energi dan pasokan BBM. Namun, rincian pembahasan maupun keputusan khusus mengenai distribusi BBM di Bali tidak dijelaskan dalam keterangan singkat mengenai agenda rapat.
Bahlil menyampaikan bahwa pertemuan itu merupakan rapat koordinasi terkait kementerian koordinator yang baru. Dengan demikian, forum tersebut juga menjadi bagian dari penyelarasan kerja antarlembaga di bawah lingkup koordinasi kementerian. Para peserta berasal dari institusi dengan tanggung jawab berbeda, sehingga koordinasi diperlukan untuk mempertemukan informasi, kewenangan, dan langkah kerja yang relevan.
Rapat berlangsung di kantor Bahlil dan dihadiri sejumlah pejabat pada waktu yang berdekatan. Kehadiran Wakil Ketua DPR bersama pimpinan kementerian, lembaga, kepolisian, BIN, serta Pertamina menandai luasnya pihak yang terlibat dalam agenda koordinasi. Bahlil menempatkan pertemuan tersebut dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan fungsi kementerian koordinator baru, sementara kaitannya dengan agenda hilirisasi dan pasokan energi menjadi perhatian sesuai pokok koordinasi yang melatarbelakangi pertemuan.
Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas satu agenda khusus secara terpisah. Pembicaraan berlangsung dalam kerangka koordinasi, dengan sejumlah isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan kebutuhan nasional. Di pokok yang disampaikan ialah potensi hilirisasi, yakni upaya mengolah sumber daya lebih lanjut agar menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Pembahasan itu ditempatkan sebagai bagian dari agenda bersama yang memerlukan dukungan dan koordinasi para peserta, bukan sebagai keputusan baru yang telah ditetapkan dalam rapat.
Selain hilirisasi, koordinasi juga mencakup peluang untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Bahlil turut menyoroti pentingnya upaya menambah devisa, terutama ketika kondisi global masih tidak menentu. Situasi tersebut menjadi latar bagi perlunya memperkuat berbagai potensi ekonomi nasional dan menilai langkah-langkah yang dapat mendukung kepentingan negara. Namun, uraian mengenai pokok pembicaraan itu tidak menunjukkan adanya hasil, target angka, ataupun keputusan tertentu yang disepakati dalam pertemuan. Fokusnya adalah menyampaikan isu-isu yang perlu dikoordinasikan dan meminta dukungan peserta untuk mendorongnya.
Dukungan yang diminta juga berkaitan dengan ketahanan energi dan transisi energi. Kedua hal tersebut berada dalam cakupan koordinasi yang lebih luas, bersama pembahasan mengenai hilirisasi, PNBP, serta peningkatan devisa. Ketahanan energi menjadi salah satu perhatian dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian global, sementara transisi energi memerlukan keterlibatan lintas pihak agar agenda tersebut dapat didorong secara terkoordinasi. Bahlil meminta para peserta membantu mengupayakan berbagai agenda itu sesuai peran masing-masing. Dengan demikian, keterangan mengenai pertemuan menegaskan sifatnya sebagai forum koordinasi atas sejumlah kepentingan strategis. Tidak ada penjelasan bahwa rapat menghasilkan keputusan final atau rincian pelaksanaan; yang disampaikan adalah pokok bahasan dan permintaan dukungan untuk menindaklanjuti agenda-agenda tersebut. Penekanan pada penciptaan nilai tambah, peningkatan penerimaan negara, dan penguatan devisa mencerminkan cakupan isu yang dibicarakan tanpa mengubahnya menjadi klaim tentang hasil rapat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan dari Pertamina mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Berdasarkan laporan tersebut, stok nasional berada pada kisaran 16–18 hari. Angka ini menjadi gambaran persediaan secara nasional, bukan jaminan bahwa setiap SPBU memiliki jumlah stok yang sama atau bahwa pasokan di seluruh wilayah berada dalam kondisi identik. Ketersediaan di lokasi tertentu tetap bergantung pada kebutuhan masyarakat, jadwal pengiriman, serta kelancaran penyaluran ke masing-masing daerah.
Bahlil juga mengaitkan antrean panjang di sejumlah SPBU Bali dengan hambatan distribusi, bukan semata-mata dengan jumlah stok nasional. Pasokan untuk Bali dikirim dari wilayah lain, terutama dari Jawa Timur, dan pengiriman tersebut bergantung pada kapal. Karena itu, kendala dalam rantai pengangkutan dapat memengaruhi waktu tibanya BBM di pulau tersebut dan membuat pasokan di tingkat SPBU tidak segera mengikuti kebutuhan. Penjelasan ini menempatkan persoalan Bali pada aspek logistik antardaerah, termasuk proses pemindahan BBM menuju wilayah yang memerlukan suplai.
Keterangan tersebut tidak berarti antrean atau gangguan pasokan terjadi dengan pola yang sama di semua daerah. Kondisi tiap wilayah dapat berbeda, bergantung pada sumber pasokan, jarak, moda transportasi, kapasitas penyimpanan, dan kelancaran distribusi setempat. Dengan demikian, data stok nasional perlu dibaca bersama informasi mengenai arus pengiriman serta ketersediaan aktual di SPBU. Laporan Pertamina yang diterima Bahlil menjadi salah satu dasar untuk menjelaskan situasi, sementara hambatan pengiriman menuju Bali menunjukkan pentingnya memastikan kapal dan jalur pasokan berjalan sesuai kebutuhan. Pemantauan terhadap distribusi diperlukan agar kendala dapat diketahui secara spesifik dan penanganan diarahkan pada titik yang mengalami hambatan. Pernyataan mengenai stok 16–18 hari merujuk pada tingkat nasional, sedangkan antrean di Bali berkaitan dengan pengiriman dari luar daerah; keduanya menggambarkan aspek berbeda dalam ketersediaan BBM. Pembedaan ini membantu publik memahami bahwa stok tersedia secara nasional, tetapi penyalurannya ke lokasi tertentu tetap dapat menghadapi tantangan operasional. Informasi terperinci mengenai wilayah lain tidak dapat disimpulkan hanya dari situasi Bali.
Bahlil meminta Pertamina menambah jumlah kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang melayani Bali. Instruksi tersebut ditujukan untuk mempercepat pengiriman pasokan ke pulau itu, sehingga distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat berlangsung lebih lancar. Penambahan kapal juga diharapkan membantu mencegah kondisi yang tidak diinginkan apabila kebutuhan BBM meningkat atau pengiriman mengalami hambatan. Percepatan pasokan menjadi bagian penting dari koordinasi pemerintah dan Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat maupun kegiatan ekonomi di Bali.
Selain meminta tambahan kapal, Pertamina Patra Niaga menyiapkan sejumlah langkah operasional untuk memperkuat penyaluran. Perusahaan menambah suplai BBM dan mengoptimalkan armada mobil tangki agar pengiriman dari terminal menuju SPBU dapat dilakukan lebih efektif. Terminal BBM dan SPBU juga dioperasikan selama 24 jam. Pengaturan tersebut memungkinkan kegiatan penerimaan, pemuatan, dan penyaluran berlangsung tanpa jeda, sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
Upaya itu diarahkan agar pasokan tetap tersedia dan layanan kepada konsumen berangsur normal. Pertamina menyebut kondisi pelayanan di sejumlah SPBU mulai berangsur kondusif. Perkembangan tersebut berlangsung seiring dengan penambahan suplai serta penguatan distribusi melalui armada darat dan laut. Dengan pengoperasian fasilitas selama 24 jam, perusahaan berupaya menjaga kelancaran rantai pasok, khususnya pada titik-titik yang memerlukan dukungan penyaluran lebih cepat.
Kedatangan kapal pengangkut BBM menuju Bali dioptimalkan secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026.
Baca juga: Koordinasi Hilirisasi dan Ketahanan BBM Jadi Bahasan Pertemuan Bahlil dengan Sejumlah Pejabat | Pertemuan Kabinet di Bogor: Rencana, Konfirmasi, dan Agenda yang Belum Terungkap | Pasokan BBM Bali Diperkuat, Pertamina Kerahkan 108 Mobil Tangki
