Yogyakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah mengamankan 14 orang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan perkara yang sedang ditangani. Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita uang tunai dan logam mulia sebagai bagian dari barang bukti awal.
Informasi mengenai penyitaan itu disampaikan Budi Prasetyo di Yogyakarta pada hari yang sama. Berdasarkan keterangan awal, uang tunai yang diamankan memiliki nilai sekitar Rp1,4 miliar. Nilai tersebut masih bersifat awal dan menjadi bagian dari proses penghitungan serta verifikasi lebih lanjut oleh penyidik. KPK perlu memastikan jumlah, asal, dan keterkaitan uang itu dengan perkara yang menjadi dasar pelaksanaan operasi.
Dalam OTT tersebut, KPK turut menemukan sejumlah logam mulia. Namun, nilai ekuivalen logam mulia itu belum dapat dipastikan karena masih dalam proses pemeriksaan. Penyidik akan melakukan identifikasi terhadap jenis, berat, kadar, dan nilai setiap barang sebelum menyampaikan perhitungan resmi kepada publik.
Penyitaan uang dan logam mulia menjadi langkah awal dalam rangkaian penanganan perkara. Setelah pengamanan dilakukan, KPK memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk memeriksa para pihak, mengklarifikasi barang bukti, serta menentukan status hukum mereka. Keterangan mengenai kronologi lengkap, pihak yang terlibat, dan konstruksi perkara diharapkan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai.
Perkembangan OTT di lingkungan BNPB ini masih bersifat dinamis. Karena itu, angka nilai uang maupun logam mulia dapat mengalami penyesuaian berdasarkan hasil penghitungan dan pemeriksaan lanjutan. KPK juga akan mendalami hubungan barang bukti yang disita dan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.
Keterangan Budi Prasetyo menyebutkan bahwa KPK mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Barang bukti tersebut mencakup uang sebesar Rp1,4 miliar serta logam mulia. Rincian mengenai logam mulia menjadi salah satu bagian yang masih ditangani oleh tim penyidik melalui proses pendataan dan pengecekan.
Logam mulia yang diamankan terdiri atas beberapa emas batangan dan sejumlah tabungan emas. Namun, KPK belum menyampaikan berapa jumlah keseluruhan emas batangan maupun tabungan emas yang ditemukan. Informasi yang tersedia sejauh ini baru menjelaskan bentuk umum barang bukti tersebut, tanpa perincian lengkap mengenai keseluruhan kepemilikannya.
Selain jumlah, nilai total logam mulia itu juga belum diumumkan. Tim KPK masih melakukan inventarisasi untuk memastikan seluruh barang bukti tercatat secara tepat. Proses tersebut diperlukan agar setiap emas batangan dan tabungan emas dapat diperiksa serta dihitung nilai ekuivalennya berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan.
Dengan demikian, angka Rp1,4 miliar yang telah disebutkan tidak dapat dijadikan sebagai nilai keseluruhan barang bukti logam mulia. Nilai tersebut merupakan informasi mengenai uang yang diamankan, sedangkan nilai emas batangan dan tabungan emas masih menunggu hasil pengecekan. KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut sebelum proses pendataan selesai dan perhitungan nilai ekuivalen ditetapkan.
Penundaan penyampaian rincian tersebut menunjukkan bahwa keterangan mengenai barang bukti masih bersifat sementara. KPK perlu mencocokkan hasil pemeriksaan fisik dan pencatatan terhadap seluruh logam mulia yang diamankan. Setelah tahapan itu rampung, lembaga antirasuah diharapkan dapat menyampaikan jumlah serta nilai keseluruhannya secara lebih jelas. Sampai saat ini, informasi yang dapat dipastikan hanya berupa keberadaan beberapa emas batangan dan sejumlah tabungan emas, sementara total dan nilainya masih dalam proses verifikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Seluruh pihak tersebut dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Pengamanan itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian tindakan awal penegakan hukum, sehingga status hukum setiap orang masih menunggu hasil pemeriksaan serta keputusan resmi KPK.
Salah satu pihak yang disebut turut diamankan ialah Sekretaris Utama BNPB, dr. apt. Rustian. Selain pejabat tersebut, pihak yang menjalani pemeriksaan mencakup pejabat pembuat komitmen (PPK) dan sejumlah pihak lain dari unsur swasta. Keterlibatan mereka dalam pemeriksaan belum dengan sendirinya menunjukkan adanya kesalahan atau peran tertentu dalam perkara. KPK masih perlu mendalami hubungan para pihak, rangkaian peristiwa, serta dugaan transaksi yang menjadi dasar pelaksanaan OTT.
KPK menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah terkonfirmasi sebagai dugaan tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan. Pernyataan itu menjadi dasar bagi lembaga antirasuah untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 orang yang diamankan, sekaligus menelusuri barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut. Dalam proses ini, KPK memiliki waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diperiksa.
Setelah pemeriksaan awal selesai, KPK akan menyampaikan perkembangan perkara, termasuk pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka apabila bukti permulaan yang cukup telah diperoleh. Sampai keputusan tersebut diumumkan secara resmi, seluruh pihak yang diamankan tetap harus dipandang sebagai orang yang sedang menjalani proses pemeriksaan. Penetapan status hukum akan didasarkan pada hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamanan terhadap 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukan pada sejumlah lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, lembaga antirasuah itu belum menyampaikan secara terperinci lokasi penangkapan masing-masing pihak maupun rangkaian peristiwa yang mendahului pengamanan.
KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tersebut. Informasi mengenai dugaan perbuatan, hubungan antarorang yang diamankan, serta barang bukti yang ditemukan masih dalam proses pendalaman. Juru bicara atau pimpinan KPK menyatakan bahwa keterangan lebih lengkap akan disampaikan setelah pemeriksaan awal dan analisis terhadap barang bukti selesai dilakukan. Karena itu, publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani.
Ke-14 orang tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka berasal dari unsur BNPB maupun pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai dugaan transaksi, peran setiap individu, serta relevansi uang tunai dan logam mulia yang turut diamankan dalam kegiatan penindakan. Status masing-masing pihak masih belum ditentukan.
Pada malam 13 Oktober 2026, KPK dijadwalkan menggelar ekspos di tingkat pimpinan. Forum tersebut akan membahas hasil pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para pihak, termasuk kemungkinan peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Identitas lengkap orang-orang yang diamankan maupun pihak lain yang diduga berkaitan juga belum disampaikan kepada publik. KPK memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menetapkan langkah berikutnya dan akan mengumumkannya melalui keterangan resmi.
Baca juga: KPK Amankan 14 Orang dalam OTT di Lingkungan BNPB, Sestama Rustian Termasuk | KPK Gelar Ekspos Setelah OTT di Lingkungan BNPB, Detail Perkara Menunggu Pengumuman Resmi | KPK Gelar Ekspos Setelah OTT di Lingkungan BNPB
