Jakarta | Presiden DAAD, Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, menjelaskan bahwa secara umum individu yang menempuh pendidikan tinggi di Jerman tidak dibebani biaya kuliah yang harus dibayarkan langsung kepada kampus. Pernyataan ini menggambarkan salah satu ciri sistem pendidikan tinggi Jerman, yang dikenal memberi akses kuliah tanpa tagihan biaya pendidikan reguler kepada banyak mahasiswa. Penjelasan tersebut disampaikan Mukherjee dalam konferensi pers pada Jumat, 22 Oktober 2026.
Namun, keterangan “secara umum” penting diperhatikan. Kebijakan tanpa biaya kuliah bukan aturan yang berlaku seragam untuk setiap mahasiswa, program studi, maupun perguruan tinggi. Ketentuan dapat berbeda menurut lokasi dan jenis institusi, serta status atau karakteristik program yang diikuti. Karena itu, calon mahasiswa sebaiknya tidak menganggap bahwa seluruh pilihan kuliah di Jerman otomatis bebas biaya. Informasi resmi dari universitas dan otoritas pendidikan terkait perlu diperiksa sebelum menentukan program, termasuk syarat penerimaan dan ketentuan biaya yang berlaku.
Istilah “bebas biaya kuliah” juga memiliki makna yang lebih terbatas daripada pendidikan tanpa biaya sama sekali. Istilah itu merujuk pada tidak adanya pungutan biaya kuliah tertentu yang dibebankan langsung kepada mahasiswa dalam kondisi yang dimaksud, bukan pada hilangnya seluruh pengeluaran selama studi. Mahasiswa tetap perlu memperhitungkan biaya lain yang berkaitan dengan kehidupan dan kegiatan akademik, seperti tempat tinggal, makan, transportasi, perlengkapan belajar, serta kebutuhan administrasi yang mungkin berlaku. Besar pengeluaran tersebut dapat bervariasi berdasarkan kota, gaya hidup, dan ketentuan kampus.
Dengan demikian, penjelasan Mukherjee perlu dipahami sebagai gambaran umum mengenai kebijakan biaya kuliah, bukan jaminan bahwa setiap orang dapat menjalani pendidikan tinggi di Jerman tanpa pengeluaran. Bagi calon mahasiswa Indonesia, pembedaan biaya kuliah dan biaya hidup membantu menyusun anggaran secara lebih realistis. Sebelum berangkat, mereka dapat membandingkan informasi setiap kampus, memastikan apakah program yang diminati memiliki pungutan khusus, serta menghitung kebutuhan selama masa studi. Pemahaman atas batas kebijakan ini memberi gambaran yang lebih utuh tentang peluang kuliah di Jerman dan biaya yang tetap perlu disiapkan.Biaya pendidikan tinggi di Jerman tidak lenyap ketika mahasiswa tidak diminta membayar uang kuliah secara langsung. Seperti dijelaskan Mukherjee, penyelenggaraan universitas tetap membutuhkan dana untuk kegiatan akademik, fasilitas, tenaga pengajar, penelitian, dan layanan bagi mahasiswa. Perbedaannya terletak pada sumber pembiayaan dan pihak yang menanggung beban tersebut. Dalam sistem yang ia uraikan, biaya itu tidak dibebankan secara pribadi kepada mahasiswa melalui pembayaran kuliah, melainkan dihimpun melalui pajak. Karena itu, pendidikan tinggi dapat tampak gratis bagi mahasiswa, meskipun secara ekonomi tetap memiliki biaya yang nyata.
Pendanaan melalui pajak berarti masyarakat luas ikut menopang pendidikan tinggi. Pemerintah menggunakan penerimaan publik untuk membiayai perguruan tinggi, sehingga kontribusi tidak bergantung hanya pada orang yang sedang kuliah atau keluarga mereka. Warga yang membayar pajak turut mendukung keberlangsungan institusi pendidikan, termasuk bagi generasi mahasiswa berikutnya. Mukherjee menekankan bahwa beban tersebut berpindah dari individu mahasiswa kepada masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, ungkapan “tidak dipungut dari mahasiswa” perlu dipahami sebagai cara pembiayaan, bukan sebagai pernyataan bahwa pendidikan sama sekali tidak membutuhkan pengeluaran.
DAAD menggambarkan prinsip ini sebagai sesuatu yang dapat dipandang seperti beasiswa bagi setiap mahasiswa. Masyarakat Jerman menyediakan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi melalui pendanaan bersama, alih-alih meminta setiap mahasiswa membayar biaya kuliah secara langsung. Perumpamaan tersebut menyoroti manfaat yang diterima individu dari keputusan kolektif: akses ke universitas didukung oleh sumber daya publik. Namun, beasiswa dalam konteks ini bukan berarti mahasiswa menerima uang tunai atau bahwa seluruh kebutuhan hidup mereka otomatis ditanggung. Yang dimaksud ialah kesempatan belajar yang pembiayaan pendidikannya ditopang masyarakat melalui pajak. Pandangan ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tinggi diperlakukan sebagai kepentingan bersama, bukan semata-mata layanan yang harus dibeli oleh mahasiswa perorangan. Jadi, biaya tetap ada, tetapi pembayarannya tersebar melalui kontribusi publik. Mahasiswa dapat memperoleh akses tanpa tagihan kuliah pribadi, sementara masyarakat menanggung pembiayaan institusi secara kolektif.Wakil Duta Besar Jerman, Oliver Sperling, menyatakan bahwa rincian sistem pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi serta cara setiap negara menyusun dan mengelola anggarannya. Karena itu, model yang berlaku di Jerman tidak serta-merta dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Kebijakan pendidikan perlu dipahami dalam konteks sumber pendanaan, prioritas pembangunan, dan pengaturan yang telah berkembang di masing-masing negara.
Sperling menyampaikan bahwa Jerman terbuka untuk berdiskusi dengan Indonesia apabila pemerintah atau pihak terkait ingin mempelajari kebijakan pendidikan tinggi yang tidak membebankan biaya kuliah kepada mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri. Diskusi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memahami bagaimana kebijakan itu dirancang, dijalankan, dan didukung oleh sistem pendanaan publik. Pertukaran informasi juga dapat membantu menjelaskan bahwa biaya pendidikan tetap ada, meskipun mahasiswa tidak membayar uang kuliah secara langsung.
Dalam dialog semacam itu, Jerman bersedia berbagi informasi mengenai sistem dan pendekatan yang digunakan, termasuk hal-hal yang berjalan baik serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pengalaman tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh daripada sekadar melihat hasil akhirnya. Aspek seperti kebutuhan anggaran, tata kelola perguruan tinggi, akses bagi mahasiswa, dan keberlanjutan pendanaan dapat menjadi bahan pembahasan sesuai kepentingan Indonesia.
Namun, keterbukaan untuk berbagi pengalaman bukan berarti Jerman mendorong Indonesia menyalin kebijakan yang sama. Sperling menegaskan bahwa keputusan mengenai pilihan kebijakan tetap menjadi kewenangan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu menilai apakah pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan fiskal, kebutuhan pendidikan, serta prioritas nasional. Penerapan kebijakan juga dapat memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi dan struktur sistem pendidikan yang ada.
Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan pendekatan serupa, tetapi juga dapat memilih rancangan yang berbeda. Pertukaran pengalaman dengan Jerman dapat menjadi sumber masukan, bukan resep yang harus diikuti. Dengan memahami manfaat, keterbatasan, dan tantangan dari berbagai model, Indonesia memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang paling sesuai dengan konteksnya sendiri. Dialog antarkedua negara dapat mendukung proses pembelajaran tersebut sekaligus memperjelas pilihan pembiayaan yang tersedia.
Perbincangan mengenai biaya kuliah di Jerman perlu menempatkan pembiayaan pendidikan tinggi dalam konteks sistem yang lebih luas. Ketika mahasiswa tidak dikenai uang kuliah pada banyak program di perguruan tinggi negeri, hal itu bukan berarti penyelenggaraan pendidikan tidak memerlukan biaya. Pengajaran, riset, fasilitas kampus, layanan administrasi, dan dukungan bagi mahasiswa tetap membutuhkan sumber pendanaan. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang membayar, melainkan bagaimana tanggung jawab tersebut dibagi pemerintah, institusi, dan mahasiswa.
Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menopang operasional perguruan tinggi, sementara institusi mengelola sumber daya untuk melaksanakan kegiatan akademik. Kebijakan biaya dapat berbeda menurut negara bagian, program studi, serta status mahasiswa. Selain kemungkinan pungutan tertentu, mahasiswa juga perlu memperhitungkan pengeluaran hidup sehari-hari, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, asuransi, dan bahan belajar. Dengan demikian, ketiadaan uang kuliah tidak seharusnya disamakan dengan seluruh pengalaman studi yang bebas biaya. Informasi tentang aturan dan kebutuhan anggaran perlu diperiksa sebelum calon mahasiswa menentukan pilihan.
Di tengah pembagian tanggung jawab tersebut, lembaga yang bergerak dalam pertukaran akademis dan pendanaan turut menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi. DAAD merupakan kependekan dari Deutscher Akademischer Austauschdienst, yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Dinas Pertukaran Akademis Jerman.
Baca juga: Kampanye Mahasiswa di Belgrade Uji Kekuatan Politik Menjelang Pemilu Serbia | Sebelas Orang Diamankan Sebelum Aksi Mahasiswa di Grahadi
