Palu | Mahfud MD menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sudah tepat secara hukum. Penilaian tersebut berkaitan dengan cara majelis hakim menilai bukti administrasi pendidikan formal yang diajukan dalam perkara yang diperiksa. Karena itu, persoalan utamanya tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya dokumen, tetapi juga kedudukan dokumen tersebut sebagai bukti yang dapat menunjukkan pemenuhan pendidikan formal.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sertifikat dan transkrip nilai yang diajukan tidak setara dengan ijazah sekolah menengah atas. Perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai kekuatan administrasi pendidikan yang disampaikan dalam perkara. Sertifikat dan transkrip nilai memiliki bentuk serta fungsi yang berbeda dari ijazah, sehingga keduanya tidak dapat begitu saja ditempatkan pada kedudukan yang sama dalam pembuktian pendidikan formal.
Penilaian MK tersebut menunjukkan bahwa dokumen pendidikan perlu dilihat berdasarkan status dan kesetaraannya, bukan semata-mata berdasarkan isi atau keberadaannya. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim memeriksa apakah dokumen yang diajukan dapat diperlakukan sebagai bukti yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas. Pertimbangan itu menjadi dasar bagi penilaian hukum terhadap administrasi pendidikan yang berkaitan dengan Gibran.
Mahfud menyebut putusan tersebut tepat karena majelis hakim telah menerapkan ukuran pembuktian yang sesuai terhadap dokumen pendidikan yang diajukan. Pokok persoalannya berada pada pembuktian administrasi pendidikan formal dalam perkara di MK. Dengan menegaskan bahwa sertifikat dan transkrip nilai tidak setara dengan ijazah sekolah menengah atas, putusan itu memberikan batas yang jelas mengenai jenis dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan jenjang pendidikan formal.
Dalam pemeriksaan perkara yang menjadi perhatian publik, Mahfud MD menyebut majelis hakim tidak menemukan dokumen pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran dalam berkas pembuktian. Keterangan tersebut merujuk pada materi yang diperiksa selama persidangan, bukan pada penilaian berdasarkan pemberitaan atau dugaan yang berkembang di luar perkara. Dokumen fisik yang selama ini dicari publik juga disebut tidak tercantum sebagai alat bukti yang diajukan dan dinilai oleh hakim.
Selain ijazah atau dokumen setingkat SMA, persidangan disebut tidak memperlihatkan surat resmi yang membuktikan penyetaraan pendidikan luar negeri ke dalam jenjang pendidikan formal Indonesia. Penyetaraan bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan proses yang memerlukan pengajuan, pemeriksaan dokumen, serta penerbitan keputusan oleh instansi berwenang. Apabila tahapan tersebut tidak didukung berkas yang dapat diverifikasi, pengesahan jenjang pendidikan tidak dapat dianggap terbukti dalam konteks hukum perkara.
Mahfud menegaskan, persoalan itu berkaitan dengan kendala administrasi dan prosedur penyetaraan yang tidak terdokumentasi secara memadai dalam persidangan. Karena itu, hakim tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup untuk menyatakan keberadaan atau keabsahan dokumen yang dimaksud. Ketiadaan berkas dalam lembar pembuktian harus dipahami sebagai temuan dari pemeriksaan hakim terhadap alat bukti, bukan sebagai kesimpulan yang dibangun dari asumsi. Putusan tersebut dengan demikian didasarkan pada dokumen yang benar-benar diajukan, diperiksa, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Mahfud MD menjelaskan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara terkait dokumen pendidikan Gibran harus dibaca berdasarkan fungsi dan kekuatan pembuktian masing-masing dokumen. Dalam proses persidangan, terdapat dokumen berupa certificate of attendance atau sertifikat kehadiran, serta transkrip nilai. Namun, keberadaan kedua dokumen tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan menengah.
Menurut penilaian hakim MK, sertifikat kehadiran hanya menunjukkan bahwa pemiliknya pernah mengikuti kegiatan, program, atau pembelajaran tertentu. Dokumen itu dapat menggambarkan partisipasi dan kemungkinan kompetensi dalam bidang tertentu, tetapi tidak memuat keterangan resmi mengenai kelulusan dari jenjang SMA. Karena itu, sertifikat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti ijazah pendidikan menengah.
Hal serupa berlaku untuk transkrip nilai. Rincian nilai memang dapat memberikan informasi mengenai mata pelajaran atau kemampuan yang dinilai dalam suatu program. Akan tetapi, transkrip nilai tidak otomatis memiliki fungsi yang sama dengan ijazah. Ijazah merupakan dokumen yang secara khusus menerangkan bahwa peserta didik telah menuntaskan jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga yang berwenang.
Penjelasan Mahfud menekankan perbedaan bukti keikutsertaan, bukti kompetensi tertentu, dan bukti kelulusan formal. Dalam konteks hukum, perbedaan fungsi itu penting karena bobot sebuah dokumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh isi, penerbit, serta tujuan penerbitannya. Dengan demikian, sertifikat kehadiran dan transkrip nilai tetap dapat menjadi bagian dari rangkaian dokumen yang diperiksa, tetapi keduanya tidak dapat disamakan dengan ijazah SMA. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahfud menilai putusan MK telah tepat ketika membedakan nilai pembuktian setiap dokumen tanpa memperluas maknanya sebagai bukti kelulusan.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang mempersoalkan kelulusan sekolah Gibran setelah seluruh rangkaian pemeriksaan perkara diselesaikan dalam ranah hukum konstitusi. Putusan tersebut menandai berakhirnya penilaian MK terhadap dalil pemohon mengenai keabsahan dokumen pendidikan serta dugaan pelanggaran administratif yang dikaitkan dengan pencalonan.
Dalam persidangan, proses pembuktian dinilai telah mencapai tahap yang memadai untuk menentukan perkara. Namun, tuduhan mengenai adanya pelanggaran administrasi tidak didukung berkas otentik yang dapat diverifikasi secara hukum. Ketiadaan dokumen asli atau bukti yang memenuhi standar pembuktian membuat dalil tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti di hadapan majelis hakim.
Pertimbangan itu menjadi salah satu dasar bagi MK untuk tidak mengabulkan permohonan. Lembaga tersebut memeriksa perkara sesuai kewenangan konstitusionalnya, termasuk menilai hubungan bukti, dalil pemohon, dan persoalan keabsahan pencalonan. Dengan selesainya pemeriksaan, ruang penanganan di MK atas isu tersebut dinyatakan berakhir melalui putusan yang telah dibacakan.
Meski demikian, berakhirnya pemeriksaan di MK tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan yang dipersoalkan. Penanganan lebih lanjut, apabila masih terdapat aspek administratif atau dugaan pelanggaran dalam bidang lain, disebut dilimpahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai peraturan. Instansi tersebut dapat menilai perkara berdasarkan prosedur, bukti, dan ruang lingkup tugasnya sendiri.
Isu dokumen pendidikan Gibran pada awalnya muncul dalam perselisihan hasil pemilu dan kemudian menjadi perhatian dalam penilaian keabsahan pencalonan. Karena itu, pembahasannya bersinggungan dengan aspek konstitusional, administratif, dan penyelenggaraan pemilu. Putusan MK hanya menetapkan posisi perkara dalam kewenangan lembaga tersebut, sedangkan proses pada instansi berikutnya mengikuti aturan serta mekanisme yang berlaku.
