Menkes Budi Gunadi Sadikin: Kekurangan Dokter dan Antrean Layanan Terjadi di Berbagai Negara

Jakarta | Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kekurangan dokter dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan bukan persoalan yang hanya dihadapi negara berkembang. Menurutnya, tantangan tersebut juga dirasakan hampir semua negara, termasuk negara-negara maju. Karena itu, persoalan ketersediaan tenaga medis dan kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan tidak tepat jika dipandang sebagai masalah yang terbatas pada satu kelompok negara saja. Keterangan itu disampaikan Budi saat ditemui di Jakarta Utara pada Jumat (30/10/2026). Pokok pernyataannya berangkat dari pengamatan atas kondisi kesehatan di berbagai belahan dunia, bukan penegasan bahwa keadaan yang ia bahas sedang terjadi di Indonesia.

Budi menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan pertemuannya dengan menteri kesehatan dari berbagai negara. Dalam perjumpaan itu, ia memperoleh gambaran bahwa banyak pemerintah menghadapi tantangan serupa dalam memenuhi kebutuhan dokter serta memastikan layanan dapat diakses. Pengalaman bertukar pandangan dengan para pejabat kesehatan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis dan hambatan memperoleh perawatan merupakan isu lintas negara. Tingkat pembangunan maupun kapasitas sistem kesehatan yang berbeda tidak serta-merta menghilangkan persoalan itu. Negara maju pun, sebagaimana disampaikan Budi, masih berhadapan dengan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan dokter dan menjangkau masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pernyataan itu menempatkan kekurangan dokter sebagai tantangan global yang perlu dipahami melalui konteks masing-masing negara. Meski persoalan dasarnya dapat serupa, situasi dan bentuk kendala yang dihadapi setiap sistem kesehatan tidak selalu sama. Budi tidak sedang menyatakan bahwa seluruh negara mengalami kondisi dengan tingkat keparahan atau penyebab yang identik. Inti keterangannya adalah bahwa persoalan tenaga kesehatan dan akses bukan hal eksklusif bagi negara berkembang. Dengan merujuk pada komunikasi bersama para menteri kesehatan, ia menggambarkan isu tersebut sebagai perhatian luas di tingkat internasional. Penekanan ini membantu membedakan gambaran umum yang ia sampaikan dari klaim mengenai keadaan layanan kesehatan di Indonesia.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ia telah bertemu dan berbicara dengan 72 menteri kesehatan dari berbagai negara. Pengalaman itu menjadi dasar bagi pandangannya mengenai ketersediaan dokter di sejumlah negara. Dari rangkaian percakapan tersebut, ia menyampaikan bahwa para menteri yang ditemuinya sama-sama mengungkapkan kekurangan dokter. Dengan demikian, menurut Budi, persoalan kekurangan tenaga medis bukan hanya muncul di satu negara, tetapi juga menjadi perhatian di berbagai tempat yang tercakup dalam pertemuannya.

Budi juga menyimpulkan bahwa tidak ada negara yang memiliki dokter berlebih. Pernyataan tersebut merangkum kesan yang ia peroleh setelah berbicara dengan 72 menteri kesehatan itu. Ia tidak menggambarkan situasi negara tertentu secara terpisah, melainkan menyampaikan kesimpulan umum dari pengalaman pertemuan tersebut. Karena itu, klaimnya perlu dipahami sesuai cakupan yang ia sebutkan: para menteri yang ia temui menyampaikan kekurangan dokter, dan dari percakapan itu ia menilai tidak ada negara dengan jumlah dokter yang berlebih.

Pengalaman tersebut turut menunjukkan bahwa masalah ketersediaan dokter dan antrean layanan kesehatan dapat dibahas sebagai tantangan yang dirasakan lintas negara. Namun, pernyataan Budi tidak merinci negara mana saja yang terlibat, besaran kekurangan tenaga dokter, ataupun penyebab yang mendasarinya. Ia juga tidak menyebut perbandingan jumlah dokter antarnegeri. Inti pesannya adalah bahwa dalam pertemuannya dengan 72 menteri kesehatan, ia mendengar keluhan yang serupa mengenai kekurangan dokter, lalu menyimpulkan bahwa tidak ada negara yang memiliki dokter berlebih. Batas informasi ini penting agar kesimpulan tersebut tidak diperluas melampaui apa yang disampaikan.

Selain persoalan kekurangan tenaga kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa para menteri juga menyoroti kesulitan sebagian warga dalam memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Keluhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya fasilitas, tetapi juga dengan seberapa cepat seseorang dapat mengakses pemeriksaan maupun tindakan medis yang dibutuhkan. Keterbatasan kapasitas layanan dapat membuat pasien menunggu, sekalipun sistem kesehatan di negaranya telah berkembang. Pengalaman ini menunjukkan bahwa akses kesehatan memiliki banyak sisi: ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lain, fasilitas yang memadai, serta kemampuan layanan untuk menangani pasien tepat waktu.

Sebagai contoh, Budi menyebut Denmark, negara yang dikenal memiliki tingkat pembangunan tinggi. Menurut keterangannya, warga di sana masih dapat menghadapi antrean panjang untuk memperoleh tindakan medis. Artinya, setelah pasien dinilai memerlukan penanganan tertentu, mereka mungkin tidak langsung mendapatkannya dan harus menunggu giliran. Contoh ini menggambarkan bahwa waktu tunggu dapat menjadi persoalan tersendiri dalam pelayanan kesehatan, terlepas dari reputasi atau kemajuan suatu negara. Budi menggunakan pengalaman tersebut untuk menunjukkan bahwa tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasien juga dibicarakan oleh para menteri dari berbagai negara.

Penjelasan mengenai Denmark itu tidak seharusnya ditafsirkan sebagai gambaran keadaan layanan kesehatan di Indonesia. Fungsinya adalah memperlihatkan bahwa negara maju pun tidak otomatis memiliki jumlah tenaga kesehatan yang selalu mencukupi atau mampu menyediakan setiap tindakan tanpa waktu tunggu. Kebutuhan pasien dapat meningkat, sementara kapasitas tenaga, fasilitas, dan layanan memiliki batas. Karena itu, penilaian terhadap sistem kesehatan tidak cukup hanya berdasarkan status ekonomi suatu negara. Pengalaman pasien dalam mengakses layanan, termasuk lamanya menunggu tindakan, juga menjadi ukuran penting. Contoh yang disampaikan Budi menegaskan bahwa pemerataan akses dan ketepatan waktu merupakan tantangan yang dapat muncul di beragam sistem kesehatan, meskipun bentuk dan penyebabnya berbeda-beda.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa sejumlah negara mengatur pelayanan dengan memilah pasien menurut tingkat urgensi kondisi mereka. Dalam sistem tersebut, penilaian mengenai kebutuhan medis menjadi dasar untuk menentukan siapa yang memperoleh penanganan lebih dahulu. Pasien dengan kondisi yang dianggap mendesak masuk ke kelompok prioritas, sedangkan pasien yang tidak termasuk kategori itu dapat ditempatkan dalam antrean layanan. Dengan demikian, ketersediaan layanan tidak selalu berarti setiap pasien dapat segera menjalani tindakan, karena urutan penanganan disesuaikan dengan urgensi yang telah dinilai.

Menurut Budi, pasien nonprioritas di negara-negara yang ia bahas bisa menghadapi waktu tunggu yang cukup panjang sebelum memperoleh tindakan. Ia menyebut rentang sekitar satu, dua, hingga tiga bulan, bergantung pada antrean dan pengelompokan kebutuhan pasien. Keterangan itu menunjukkan bahwa masa tunggu dapat berbeda-beda, tetapi pasien yang tidak dipandang paling mendesak tetap harus menanti giliran. Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran tentang pengalaman layanan di berbagai negara, bukan sebagai waktu tunggu yang seragam bagi semua pasien atau semua jenis tindakan. Pemilahan berdasarkan urgensi menjadi bagian dari cara mereka mengelola antrean.

Penjelasan itu menempatkan persoalan antrean sebagai isu yang juga dihadapi di negara-negara maju. Budi menyatakan bahwa kondisi tersebut menjadi tekanan bagi para menteri kesehatan di negara-negara itu. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan prioritas dan waktu tunggu bukan hanya persoalan di satu tempat, melainkan turut menjadi perhatian bagi para pejabat yang bertanggung jawab atas layanan kesehatan. Dalam keterangannya, Budi menyoroti kenyataan bahwa pasien dengan tingkat urgensi berbeda dapat memperoleh urutan penanganan yang berbeda pula, sehingga sebagian pasien harus menunggu lebih lama. Ia secara khusus mengaitkan situasi antrean itu dengan tekanan yang dialami para menteri kesehatan di negara maju, tanpa menyebut bahwa seluruh pasien mengalami waktu tunggu yang sama atau menetapkan satu angka sebagai patokan universal.