JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Perindustrian M Sarmuji menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia memerlukan koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, agenda tersebut mencakup banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari investasi, ketersediaan infrastruktur, penguatan industri komponen, kebijakan energi, hingga penyusunan regulasi dan insentif. Karena itu, percepatan pengembangan kendaraan listrik tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.
Koordinasi diperlukan agar kebijakan yang diterbitkan tidak berjalan sendiri-sendiri atau menimbulkan tumpang tindih. Dukungan Kementerian Perindustrian, misalnya, perlu dihubungkan dengan kebijakan sektor perdagangan, keuangan, energi, transportasi, lingkungan hidup, serta investasi. Keselarasan itu akan membantu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, baik produsen kendaraan, pemasok komponen, pengembang baterai, maupun perusahaan penyedia infrastruktur pengisian daya.
Dengan kerja bersama, pemerintah dapat menyusun langkah yang lebih terukur untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Pendekatan terpadu juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekosistem tidak hanya berorientasi pada penjualan kendaraan, tetapi turut mendorong transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah industri nasional. Koordinasi lintas kementerian menjadi landasan agar setiap program berjalan konsisten dan memberikan dampak yang lebih kuat bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Industri kendaraan listrik tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan perakitan atau produksi kendaraan. Di balik setiap mobil, bus, maupun sepeda motor listrik terdapat rantai industri yang panjang dan saling berkaitan. Rantai tersebut mencakup penyediaan bahan baku, pengolahan mineral, pembuatan komponen, produksi baterai, perakitan kendaraan, pengembangan perangkat lunak, hingga layanan purnajual. Karena itu, penguatan sektor ini memerlukan kebijakan yang melihat seluruh ekosistem secara terpadu.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ketersediaan bahan baku harus didukung oleh kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab serta fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral di dalam negeri. Hasil pengolahan itu kemudian perlu dihubungkan dengan industri komponen, termasuk pembuatan sel baterai, sistem penggerak, pengendali elektronik, dan berbagai perangkat pendukung lainnya. Keterhubungan antarsektor akan meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan peluang bagi industri nasional.
Produksi baterai menjadi salah satu bagian strategis karena berpengaruh besar terhadap biaya, performa, dan daya saing kendaraan listrik. Pengembangan kapasitas baterai perlu berjalan bersamaan dengan riset, penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan limbah dan daur ulang. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menyediakan sumber daya mineral, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi dan berkelanjutan.
Ekosistem yang kuat juga harus memperhatikan sisi konsumen. Dukungan berupa infrastruktur pengisian daya, standar keselamatan, skema pembiayaan, insentif, dan layanan pemeliharaan dapat mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Kebutuhan konsumen pada akhirnya menjadi penggerak bagi pertumbuhan industri dari hulu hingga hilir.
Sarmuji menekankan bahwa seluruh mata rantai itu harus terhubung agar Indonesia membangun industri kendaraan listrik yang utuh. Tanpa keterpaduan tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, sementara bahan baku dan potensi industrinya belum menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Koordinasi lintas kementerian menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat pengembangan industri kendaraan listrik. Sektor ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan manufaktur, tetapi juga bergantung pada kesiapan energi, arah kebijakan investasi, serta dukungan fiskal. Karena itu, kebijakan yang disusun secara terpisah berisiko menimbulkan ketidaksinkronan dan mengurangi efektivitas upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Perhatian utama diarahkan pada penyelarasan kebijakan sektor energi dan insentif fiskal. Ketersediaan energi yang mendukung kegiatan industri perlu berjalan seiring dengan kepastian kebijakan ekonomi. Penyelarasan tersebut diperlukan agar pelaku usaha memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai arah pengembangan industri, sementara pemerintah dapat memastikan bahwa berbagai kebijakan antarsektor saling memperkuat, bukan berjalan dengan sasaran yang berbeda.
M Sarmuji berpandangan bahwa kebijakan fiskal perlu dipertimbangkan dalam perspektif jangka panjang. Pertimbangan itu penting karena pembangunan industri kendaraan listrik membutuhkan waktu, proses investasi, dan penguatan kapasitas produksi secara bertahap. Kebijakan fiskal tidak cukup dinilai hanya dari dampak jangka pendek terhadap penerimaan atau pengeluaran negara, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan fondasi industri yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pada tahap awal pengembangan industri, insentif dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menarik investasi. Kehadiran investasi diharapkan mendorong perluasan produksi sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap prospek industri kendaraan listrik nasional. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih terencana, bukan sekadar meningkatkan aktivitas produksi dalam waktu singkat.
Pengembangan industri juga perlu dihubungkan dengan pembangunan rantai pasok domestik. Investasi dan peningkatan produksi akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila diikuti penguatan keterlibatan industri dalam negeri. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai energi dan kebijakan fiskal perlu ditempatkan dalam kerangka jangka panjang, sehingga setiap langkah pemerintah mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang kokoh, terintegrasi, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
M Sarmuji menekankan bahwa penguatan industri kendaraan listrik perlu bertumpu pada pemanfaatan potensi mineral yang tersedia di dalam negeri. Indonesia memiliki sumber daya mineral penting yang dapat menjadi bahan dasar berbagai komponen kendaraan listrik, termasuk baterai dan perangkat pendukungnya. Pengelolaan sumber daya tersebut secara terarah akan membantu membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi, sehingga kebutuhan industri tidak terlalu bergantung pada bahan baku maupun produk dari luar negeri.
Pemanfaatan mineral domestik juga dipandang penting untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Alih-alih mengekspor bahan mentah, pengembangan pengolahan dan manufaktur di dalam negeri dapat mendorong terbentuknya berbagai kegiatan produksi lanjutan. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari penjualan komoditas, tetapi juga dari pengembangan teknologi, produksi komponen, perakitan kendaraan, serta tumbuhnya sektor pendukung yang berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik.
Menurut Sarmuji, meningkatnya investasi dan aktivitas industri akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Perkembangan industri berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, baik pada tahap pengolahan mineral maupun dalam proses manufaktur dan distribusi. Di saat yang sama, kapasitas manufaktur nasional dapat meningkat melalui pembangunan fasilitas produksi, penguatan keterampilan tenaga kerja, dan transfer pengetahuan. Ekspansi kegiatan usaha tersebut juga berpeluang memperluas basis penerimaan negara pada masa mendatang.
Karena itu, dukungan pada tahap awal diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan investasi dan produksi di Indonesia. Sarmuji menyatakan, “Dukungan pada tahap awal diberikan agar investasi tumbuh, produksi berkembang, dan lapangan kerja tercipta di dalam negeri.”
