KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di kediaman pribadinya yang berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda Presiden bersama jajaran terkait sektor kelautan dan perikanan.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf. Kehadiran kedua pejabat tersebut menempatkan isu kelautan dan perikanan sebagai konteks utama pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden.
Pertemuan di Hambalang tersebut berlangsung dengan melibatkan pimpinan kementerian yang menangani urusan kelautan dan perikanan. Sakti Wahyu Trenggono hadir sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan Didit Herdiawan Ashaf menjalankan perannya sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Keduanya bertemu dengan Prabowo pada waktu dan lokasi yang sama, yakni Jumat, 9 Oktober 2026, di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Lokasi kediaman pribadi Presiden di Hambalang menjadi tempat berlangsungnya pertemuan tersebut. Informasi mengenai pertemuan ini mencakup kehadiran Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dalam satu agenda. Dengan demikian, pertemuan itu memperlihatkan komunikasi langsung Presiden dan jajaran pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Rangkaian pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo menjadi tuan rumah dalam pertemuan di kediamannya, sementara Sakti Wahyu Trenggono dan Didit Herdiawan Ashaf hadir sebagai pejabat kementerian yang membidangi sektor kelautan dan perikanan. Pertemuan ini menjadi pembuka bagi pembahasan mengenai pembaruan pembangunan 100 kampung nelayan di Hambalang.
Dalam pertemuan di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto meminta pembaruan mengenai perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang sedang dipersiapkan pemerintah. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memantau tahapan persiapan dan pelaksanaan program, termasuk memastikan setiap lokasi bergerak sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Informasi itu disampaikan melalui takarir pada akun Instagram Sekretariat Kabinet yang diunggah pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam keterangan tersebut, pembahasan mengenai kampung nelayan menjadi bagian dari agenda yang menyoroti perkembangan program pembangunan serta kesiapan pemerintah dalam menyediakan kawasan yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.
Pemerintah menargetkan sebanyak 100 kampung nelayan siap beroperasi hingga akhir 2026. Target ini mencakup kesiapan kawasan untuk digunakan dan mendukung aktivitas warga, sehingga pelaksanaannya memerlukan pemutakhiran berkala. Pembaruan yang diminta Presiden dapat menjadi dasar untuk menilai capaian di masing-masing lokasi, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.
Program tersebut belum disebut telah selesai. Kampung-kampung nelayan itu masih berada dalam tahap persiapan pembangunan dan ditargetkan siap beroperasi pada batas waktu yang ditetapkan. Karena itu, informasi mengenai progres perlu dipahami sebagai laporan perkembangan, bukan pernyataan bahwa seluruh 100 kampung telah rampung atau sudah beroperasi.
Dengan adanya pemantauan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga kesinambungan proses pembangunan hingga akhir 2026. Pemutakhiran data juga penting untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan, baik dari sisi fasilitas, layanan pendukung, maupun kesiapan kawasan sebelum mulai digunakan.
Pembangunan kampung nelayan direncanakan dilengkapi sejumlah fasilitas yang secara langsung mendukung aktivitas nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam pembaruan pembangunan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam menunjang kegiatan setelah nelayan memperoleh hasil tangkapan. Fasilitas penunjang itu mencakup dermaga, pabrik es, ruang penyimpanan berpendingin atau cold storage, serta pasar.
Dermaga berfungsi sebagai infrastruktur pendukung kegiatan nelayan. Fasilitas ini berkaitan dengan aktivitas nelayan di kawasan pesisir, termasuk kebutuhan yang berhubungan dengan pergerakan dan kegiatan di area tambatan. Dengan adanya dermaga, kampung nelayan memiliki sarana yang mendukung berlangsungnya aktivitas nelayan sebagaimana direncanakan dalam pembangunan kawasan tersebut.
Pabrik es disiapkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Es yang dihasilkan dapat digunakan dalam penanganan hasil tangkapan sehingga kualitasnya tetap terjaga. Selain itu, kampung nelayan akan memiliki fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil tangkapan dalam kondisi berpendingin. Keberadaannya melengkapi fungsi pabrik es dalam mendukung penanganan hasil tangkapan nelayan.
Fasilitas lainnya adalah pasar yang menjadi tempat jual beli hasil tangkapan nelayan. Pasar tersebut disediakan sebagai ruang untuk mempertemukan hasil tangkapan dengan kegiatan perdagangan. Dengan demikian, setiap fasilitas memiliki peran yang jelas: dermaga mendukung kegiatan nelayan, pabrik es menjaga kualitas hasil tangkapan, cold storage menyediakan tempat penyimpanan berpendingin, sedangkan pasar menjadi tempat berlangsungnya jual beli hasil tangkapan. Susunan fasilitas ini menggambarkan dukungan pembangunan kampung nelayan terhadap rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan hasil tangkapan.
Pembangunan dan pembaruan 100 kampung nelayan di Hambalang ditempatkan sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan. Program tersebut diarahkan agar kawasan pesisir memiliki dukungan pembangunan yang lebih baik, baik dari sisi lingkungan permukiman maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan kampung nelayan, pemerintah menempatkan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Penguatan ekosistem kelautan dan perikanan mencakup upaya membangun keterhubungan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah pesisir, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pembaruan kampung nelayan diharapkan menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka. Tujuan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembangunan kampung nelayan sebagaimana dibahas dalam rapat.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria. Kehadiran para pejabat tersebut melengkapi pembahasan mengenai pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
