Kabupaten Deli Serdang | Memasuki musim hujan pada akhir Oktober 2026, BNPB mengimbau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Hujan dengan intensitas tinggi dapat memicu genangan hingga luapan sungai, sementara angin kencang berisiko merusak bangunan dan menumbangkan pohon. Di kawasan berbukit atau lereng, kondisi tanah yang jenuh air dapat meningkatkan ancaman longsor. Warga di daerah rawan perlu memantau informasi cuaca dan peringatan resmi, serta mengetahui jalur evakuasi dan lokasi aman sebelum keadaan darurat terjadi.
Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat sebanyak 2.247 kejadian bencana di Tanah Air hingga Jumat, 30 Oktober 2026. Kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi, yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan air. Dalam perkembangan terbaru, terdapat tambahan enam kejadian banjir di Sumatra Utara dan Aceh, serta dua kejadian cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Data itu menjadi pengingat bahwa dampak musim hujan dapat muncul di banyak daerah, sehingga kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya setelah bencana terjadi.
BNPB mengingatkan warga agar membersihkan saluran air di sekitar rumah, mengamankan barang penting, dan menyiapkan tas darurat berisi dokumen, obat-obatan, air minum, serta kebutuhan dasar. Masyarakat sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon atau dekat papan reklame saat angin kencang, dan tidak menerobos arus banjir, baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan. Apabila hujan lebat berlangsung lama, warga di dekat sungai, lereng, atau kawasan yang kerap tergenang perlu bersiap mengikuti arahan petugas dan mengungsi lebih awal bila diminta. Informasi resmi dari BNPB, BPBD, dan pemerintah setempat hendaknya menjadi rujukan, sementara kabar yang belum terverifikasi tidak disebarkan. Kesiapsiagaan keluarga dan kepatuhan terhadap peringatan dapat membantu mengurangi risiko serta melindungi keselamatan warga.
Menurut keterangan BNPB, dampak banjir paling parah dalam laporan yang dibahas tercatat di Sumatra Utara. Angka yang disampaikan menggambarkan dampak di dua wilayah, yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Di Kabupaten Deli Serdang, banjir merendam 7.327 rumah dan berdampak pada 7.615 kepala keluarga. Sementara itu, di Kota Medan, banjir mengganggu aktivitas 2.405 kepala keluarga. Data tersebut menunjukkan skala dampak banjir pada permukiman serta kegiatan keluarga di kedua wilayah, sebagaimana dicatat BNPB. Penyajian angka secara terpisah membantu pembaca memahami informasi tiap daerah tanpa mencampurkan jumlah rumah yang terendam dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak.
Di Kabupaten Deli Serdang, jumlah rumah yang disebut terendam mencapai 7.327 unit. BNPB juga mencatat bahwa dampak di wilayah tersebut mencakup 7.615 kepala keluarga. Kedua angka ini merujuk pada ukuran yang berbeda: satu menunjukkan rumah yang terendam, sedangkan satu lagi menunjukkan kepala keluarga yang terdampak. Karena itu, angka-angka tersebut sebaiknya dibaca sesuai keterangannya masing-masing, bukan dijumlahkan atau dianggap sebagai ukuran yang sama. Informasi yang tersedia menyebutkan besaran dampak tersebut, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai korban, kerusakan lain, ataupun keadaan di setiap lokasi. Fokus pada data yang tercatat menjaga gambaran tetap sesuai keterangan resmi.
Untuk Kota Medan, BNPB menyebut banjir mengganggu aktivitas 2.405 kepala keluarga. Keterangan ini menggambarkan dampak terhadap kegiatan keluarga, dan tidak menyatakan jumlah rumah yang terendam di kota tersebut. Dengan demikian, data Medan perlu dibedakan dari data Kabupaten Deli Serdang, yang secara khusus mencakup rumah terendam serta kepala keluarga terdampak. Kedua catatan itu memberi gambaran bahwa banjir memengaruhi warga di lebih dari satu wilayah Sumatra Utara, tetapi ukuran dampak yang dilaporkan tidak sepenuhnya seragam. Pembaca dapat merujuk pada masing-masing angka menurut wilayah dan kategorinya, tanpa menarik kesimpulan tambahan di luar informasi BNPB yang tersedia. Angka-angka tersebut merupakan pokok keterangan mengenai dampak banjir terberat yang tercatat di provinsi itu.
Aceh berada dalam status siaga menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi ini perlu diperhatikan karena curah hujan tinggi dapat meningkatkan risiko genangan, banjir, dan gangguan aktivitas masyarakat. Selain Aceh, sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga ditetapkan berstatus tertentu menyusul dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman. Informasi yang tersedia tidak merinci nama status bagi wilayah-wilayah tersebut, sehingga statusnya tidak dapat dipastikan lebih jauh.
Di tengah kewaspadaan terhadap hujan, BNPB turut memberikan arahan khusus mengenai potensi banjir pesisir atau rob. Arahan itu disampaikan melalui surat Direktur Peringatan Dini nomor B-79/BNPB/PDIN/BP.03.02/10/2026. Potensi rob berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk fase bulan purnama pada 26 Oktober 2026, fase perigee pada 29 Oktober 2026, serta dinamika oseanografi. Kombinasi kondisi tersebut dapat memengaruhi ketinggian muka air laut dan meningkatkan kemungkinan air laut menggenangi kawasan pesisir.
Wilayah pesisir yang masuk zona risiko meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ancaman juga perlu diwaspadai di Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, serta Maluku. Daftar ini mencakup kawasan pesisir di berbagai pulau, sehingga dampak rob dapat berbeda menurut kondisi setempat, karakter pantai, dan dinamika laut yang berlangsung.
Warga di wilayah yang disebutkan sebaiknya mengikuti pembaruan informasi cuaca dan peringatan resmi dari BNPB maupun instansi terkait. Masyarakat pesisir dapat mengamankan barang penting, menghindari aktivitas di tepi pantai saat kondisi laut memburuk, serta memperhatikan jalur menuju tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan juga perlu menyampaikan informasi secara cepat, terutama kepada kelompok rentan. Kesiapsiagaan terhadap hujan lebat dan rob secara bersamaan membantu warga memahami bahwa ancaman dapat datang dari daratan maupun laut. Pantau perkembangan kondisi dan patuhi arahan petugas setempat tanpa mengabaikan tanda bahaya di lingkungan sekitar.
BNPB meminta BPBD dan masyarakat pesisir meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob, terutama ketika air laut mencapai pasang maksimum. Pada periode tersebut, kegiatan di pantai perlu dibatasi untuk mengurangi paparan warga terhadap genangan dan kondisi laut yang dapat berubah. Pembatasan ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan sebelum dampak rob meluas, bukan hanya langkah ketika air telah memasuki permukiman. BPBD bersama unsur setempat perlu menyampaikan arahan tersebut kepada warga pesisir agar mereka memahami waktu yang perlu diwaspadai.
Selain membatasi aktivitas pantai, BNPB mengimbau pelayaran ditunda apabila gelombang laut tinggi. Warga yang memiliki perahu perlu mengamankan sarana tersebut, sementara aset produktif masyarakat juga perlu dijaga agar tidak mudah terdampak. Pengamanan perahu dan aset menjadi perhatian penting bagi keluarga pesisir yang menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan laut. Langkah ini perlu dilakukan sebelum kondisi memburuk, sehingga kerugian terhadap sarana kerja dan sumber penghidupan dapat ditekan. Imbauan tersebut menempatkan keselamatan dan perlindungan aset sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman rob.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan tempat pengungsian sebagai bagian dari rencana menghadapi keadaan darurat. Kesiapan lokasi tersebut mendukung proses evakuasi apabila warga perlu meninggalkan kawasan terdampak. Di sisi pencegahan, drainase pesisir perlu dibersihkan dan tanggul pantai diperkuat. Kedua upaya itu merupakan pekerjaan kesiapsiagaan yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak genangan dan memperkokoh perlindungan kawasan pesisir. Pemerintah daerah juga diminta menyiagakan personel serta logistik untuk mendukung evakuasi darurat.
