Jakarta | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengakui bahwa penegakan hukum atau enforcement masih belum memenuhi ekspektasi MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Menurutnya, aspek tersebut menjadi catatan yang masih perlu diperhatikan dalam tindak lanjut atas masukan penyedia indeks global itu. Pengakuan ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan pasar modal tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi atau aturan yang berlaku, tetapi juga dengan konsistensi penerapan hukum dan tindakan terhadap pelanggaran.
OJK telah menindaklanjuti masukan MSCI pada sejumlah aspek yang dinilai penting bagi pasar. Langkah tersebut mencakup keterbukaan informasi, peningkatan transparansi, serta perhatian terhadap likuiditas pasar. Berbagai aspek itu menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kualitas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Namun, Friderica menyampaikan bahwa penegakan hukum masih menjadi satu hal yang tersisa dan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh MSCI. Dengan demikian, pekerjaan tindak lanjut belum dapat dianggap selesai hanya karena sejumlah unsur lainnya telah ditangani.
Penegakan hukum penting untuk memastikan ketentuan pasar modal diterapkan secara efektif dan dapat dipercaya oleh para pelaku maupun investor. Dalam konteks masukan MSCI, persoalan ini berkaitan dengan ekspektasi terhadap integritas serta tata kelola pasar. Penguatan keterbukaan informasi dan transparansi perlu berjalan seiring dengan tindak lanjut yang tegas atas dugaan pelanggaran, sementara kondisi likuiditas juga tetap menjadi perhatian. Pernyataan Friderica menegaskan bahwa OJK memahami adanya ruang perbaikan pada aspek tersebut dan bahwa ekspektasi MSCI masih menjadi rujukan dalam proses pembenahan.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers OJK Digiclass Sekolah Rakyat di Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/10). OJK menyatakan telah menindaklanjuti sejumlah masukan, tetapi pengakuan mengenai penegakan hukum memperjelas bagian yang masih menjadi perhatian. Karena itu, penguatan enforcement menjadi unsur penting dalam merespons catatan MSCI secara menyeluruh, bersama peningkatan keterbukaan, transparansi, dan likuiditas pasar. Penilaian atas tindak lanjut tersebut pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana aturan ditegakkan secara konsisten dan bagaimana langkah penegakan hukum mendukung kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Friderica menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyampaikan sejumlah langkah terkait penegakan hukum dalam waktu dekat. Rencana tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI), sekaligus upaya memperkuat pasar modal Indonesia. Penyampaian langkah lanjutan itu diharapkan memberi gambaran mengenai perhatian regulator terhadap pengawasan dan kepatuhan, serta upaya menjaga kepercayaan terhadap pasar.
Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang disoroti dalam upaya memperkuat integritas pasar modal. Dalam menindaklanjuti masukan MSCI, OJK menyatakan akan memaparkan langkah yang relevan secara terbuka. Namun, rincian mengenai bentuk tindakan yang akan disampaikan, maupun jadwal penyampaiannya secara lebih spesifik, belum perlu diasumsikan di luar keterangan bahwa hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Sikap tersebut menempatkan tindak lanjut pengawasan sebagai bagian penting dari agenda perbaikan pasar.
Friderica juga menyebut catatan sanksi yang pernah dijatuhkan OJK, termasuk nilai Rp1,5 triliun dalam satu kasus. Sanksi dengan nilai tersebut disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Selain itu, terdapat pula sanksi sebesar Rp500 miliar dan Rp100 miliar. Angka-angka itu menunjukkan besarnya konsekuensi yang dapat dikenakan dalam penegakan aturan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan perkara atau pihak yang terkait.
Informasi yang disampaikan mengenai sanksi tersebut perlu dipahami sesuai cakupannya. Tidak tersedia keterangan yang dapat memastikan pihak yang dikenai setiap sanksi, perkara yang menjadi dasarnya, ataupun waktu penjatuhannya. Karena itu, rincian tersebut tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kasus tertentu. OJK menyatakan akan menyampaikan langkah penegakan hukum lebih lanjut dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut masukan MSCI. Pengumuman itu menjadi bagian dari upaya regulator untuk memperkuat pasar modal Indonesia, termasuk melalui pengawasan dan penerapan aturan. Perkembangan berikutnya akan memberi penjelasan lebih lengkap tentang langkah yang disiapkan, tanpa mengubah batas informasi yang telah tersedia saat ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pembentukan komite untuk membahas isu high shareholding concentration (HSC), atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Pembentukan komite ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas masukan yang berkaitan dengan kondisi pasar modal Indonesia. HSC merujuk pada keadaan ketika kepemilikan saham suatu emiten terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu. Isu tersebut memerlukan pembahasan yang cermat karena menyangkut informasi mengenai struktur kepemilikan dan cara kondisi itu dipahami oleh para pemangku kepentingan.
Dalam pengumuman tersebut, OJK menyampaikan bahwa komite melibatkan pihak-pihak yang dinilai kredibel dan independen. Penekanan pada kredibilitas dan independensi menunjukkan pentingnya menjaga pembahasan agar dipandang memiliki dasar yang dapat dipercaya. OJK tidak hanya menyampaikan adanya pembahasan mengenai HSC, tetapi juga menegaskan bahwa pihak independen turut dilibatkan untuk mengawal isu tersebut. Dengan demikian, perhatian publik tidak semata tertuju pada pokok persoalan konsentrasi kepemilikan, melainkan juga pada siapa yang ikut memastikan pembahasannya berlangsung secara meyakinkan.
Friderica menyampaikan bahwa keberadaan pihak independen diharapkan memberi keyakinan kepada para pemangku kepentingan. Keyakinan itu berkaitan dengan pembahasan dan penentuan mengenai HSC yang mendapat pengawalan. Bagi investor dan pihak lain yang mengikuti perkembangan pasar modal, keterlibatan unsur independen dapat menjadi penanda bahwa isu tersebut ditangani dengan perhatian yang memadai. Harapan itu penting dalam konteks tindak lanjut masukan, ketika kejelasan dan kepercayaan terhadap proses menjadi bagian dari perhatian pasar.
Pengumuman OJK tersebut menjelaskan tujuan keterlibatan pihak independen, tetapi tidak dengan sendirinya memuat rincian mengenai susunan anggota, mekanisme kerja, ataupun keputusan yang akan diambil oleh komite. Karena itu, pembentukan komite sebaiknya dipahami sebagai langkah untuk membahas dan mengawal isu HSC, bukan sebagai pengumuman hasil akhir. Perkembangan selanjutnya akan menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan mengenai bagaimana pembahasan atas konsentrasi kepemilikan saham itu ditindaklanjuti. Dengan menekankan kredibilitas dan independensi, OJK menyampaikan harapan agar proses terkait HSC memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah penyesuaian untuk memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup tindak lanjut atas masukan yang disampaikan penyedia indeks global, termasuk MSCI, sebagai bagian dari upaya menjaga agar pasar berkembang dengan tata kelola yang semakin baik. Masukan dari lembaga internasional itu menjadi bahan evaluasi, bukan semata-mata penilaian terhadap posisi Indonesia dalam suatu indeks. OJK memandang pembenahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aturan, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan pengawasan dapat mendukung kegiatan pasar secara efektif. Dengan demikian, perbaikan yang ditempuh tidak hanya merespons perhatian dari luar negeri, tetapi juga memperkuat fondasi pasar modal domestik.
Tujuan pembenahan tersebut adalah membangun pasar yang kredibel, transparan, dan likuid. Ketiga unsur itu saling berkaitan: informasi yang memadai membantu pelaku pasar mengambil keputusan, penegakan aturan menjaga kepercayaan, sedangkan likuiditas mendukung transaksi yang berjalan lebih wajar. Friderica menyampaikan bahwa upaya OJK ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh investor, baik domestik maupun asing, serta mencakup investor institusi dan ritel. Perlindungan tersebut penting agar setiap kelompok investor dapat berpartisipasi dengan keyakinan bahwa pasar memiliki mekanisme yang jelas dan pengawasan yang memadai. Kualitas pasar yang lebih baik juga diharapkan memperkuat kepercayaan terhadap investasi di Indonesia dalam jangka panjang.
Di tengah proses pembenahan itu FTSE Russell menetapkan Indonesia tetap berada dalam kategori emerging market atau pasar.
Baca juga: Penegakan Hukum Jadi Pekerjaan Rumah Pasar Modal Indonesia Menurut OJK | Luhut Soroti Kepastian Hukum saat Investor Timur Tengah Mencari Destinasi Aman
