Malang | Pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi disambut dengan rasa lega oleh para korban. Keputusan tersebut dinilai memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan kembali menjalani hukuman setelah sebelumnya memperoleh kesempatan untuk berada di luar lembaga pemasyarakatan melalui skema pembebasan bersyarat.
Setelah keputusan itu berlaku, Mas Bechi kembali menjalani masa pidananya sebagai warga binaan di Lapas Kelas I Malang. Kembalinya ia ke lapas menjadi penanda bahwa proses pelaksanaan hukuman terus berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan. Bagi para korban, kabar tersebut setidaknya menghadirkan perasaan lebih tenang karena statusnya kembali berada dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan.
Rasa lega itu tidak berarti pengalaman yang dialami para korban menjadi mudah dilupakan. Perkara ini berkaitan dengan pemerkosaan terhadap santriwati, sehingga dampaknya tidak berhenti pada putusan atau lamanya hukuman. Trauma yang ditanggung para korban memiliki dimensi pribadi dan psikologis yang tidak dapat diukur hanya melalui perubahan status hukum pelaku.
Karena itu, pencabutan pembebasan bersyarat dipandang sebagai langkah yang penting, tetapi belum dapat dianggap menghapus seluruh beban yang dirasakan para korban. Kembali menjalani hukuman memberikan kepastian mengenai posisi Mas Bechi sebagai warga binaan, sementara pemulihan korban tetap menjadi persoalan tersendiri. Perasaan lega muncul karena keputusan tersebut menjawab kekhawatiran atas pelaksanaan hukuman, bukan karena trauma yang mereka alami telah berakhir.
Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa keputusan dalam sistem pemasyarakatan dapat berdampak langsung terhadap rasa aman korban. Ketika pembebasan bersyarat dicabut, para korban memperoleh penguatan bahwa perkara tersebut masih diperlakukan secara serius. Namun, penghukuman tetap memiliki batas dalam menjawab luka batin. Dukungan dan perhatian terhadap korban tetap diperlukan agar kebutuhan pemulihan mereka tidak terabaikan di tengah perkembangan proses hukum.
Salah satu korban yang disebut berinisial FPA mengaku sedikit lega setelah terpidana kembali menjalani hukuman di penjara. Kembalinya pelaku ke balik jeruji, menurutnya, setidaknya memberikan rasa aman dan menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Namun, kelegaan itu tidak serta-merta menghapus pengalaman buruk yang telah dialami para korban maupun dampak yang muncul setelah peristiwa tersebut.
Bagi FPA, perasaan lega tersebut hanya menjadi bagian kecil dari pergulatan panjang yang harus dihadapi korban. Selama ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan proses hukum, tetapi juga dengan beban psikologis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ingatan mengenai kejadian yang menimpa mereka dapat terus muncul dan meninggalkan luka batin, meskipun pelaku telah kembali menerima hukuman.
Ia menilai hukuman penjara tidak setimpal dengan trauma yang harus ditanggung para korban hingga akhir hayat. Masa pidana yang dijalani pelaku memiliki batas waktu, sedangkan penderitaan korban tidak selalu berhenti ketika putusan dijatuhkan atau ketika terpidana kembali masuk penjara. Rasa takut, tekanan emosional, serta kesulitan untuk memulihkan kepercayaan diri menjadi dampak yang harus mereka hadapi dalam jangka panjang.
Pernyataan FPA memperlihatkan adanya perbedaan yang jelas kelegaan karena terpidana kembali dipenjara dan kenyataan bahwa korban tetap membawa trauma seumur hidup. Penahanan kembali pelaku memang dapat mengurangi kekhawatiran tertentu, tetapi tidak mengembalikan kondisi psikologis korban seperti sebelum peristiwa terjadi. Karena itu, rasa lega yang dirasakan FPA tidak dapat dipahami sebagai tanda bahwa penderitaan para korban telah berakhir. Perasaan tersebut hadir bersamaan dengan luka yang masih melekat dan proses pemulihan yang panjang.
Menurut keterangan korban, surat pencabutan pembebasan bersyarat Mas Bechi sebenarnya telah diterbitkan pada 30 September 2026. Informasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan administratif mengenai pencabutan status pembebasan bersyarat sudah dibuat sebelum kabar mengenai kembalinya terpidana ke lembaga pemasyarakatan mencuat. Korban menilai tanggal penerbitan surat itu penting untuk memperjelas rangkaian proses yang berlangsung setelah keputusan pencabutan ditetapkan.
Setelah surat tersebut diterbitkan, Mas Bechi kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Malang. Kembalinya Mas Bechi ke lembaga pemasyarakatan itu dipandang sebagai tindak lanjut dari pencabutan pembebasan bersyarat, meskipun keterangan mengenai proses administratif lainnya tidak dirinci dalam informasi yang tersedia. Dengan demikian, hubungan surat pencabutan dan keberadaannya kembali di Lapas Kelas I Malang disampaikan berdasarkan keterangan korban, bukan sebagai penambahan informasi di luar sumber tersebut.
Di sisi lain, korban menyoroti singkatnya masa pidana yang telah dijalani jika dibandingkan dengan total vonis tujuh tahun penjara. Berdasarkan keterangan yang disebutkan, Mas Bechi baru menjalani sekitar tiga tahun masa pidana. Angka tersebut disampaikan secara hati-hati karena menunjukkan perkiraan durasi yang telah dijalani, bukan rincian administratif lengkap mengenai perhitungan masa hukuman. Perbandingan masa pidana sekitar tiga tahun dan vonis tujuh tahun menjadi salah satu alasan korban mempertanyakan pemberian pembebasan bersyarat sebelumnya.
Bagi korban, pencabutan pembebasan bersyarat dan kembalinya Mas Bechi ke Lapas Kelas I Malang belum menghapus dampak yang mereka rasakan. Mereka menilai masa hukuman yang telah dijalani tetap perlu dilihat dalam konteks vonis keseluruhan serta trauma yang masih berlangsung. Karena itu, penerbitan surat pada 30 September 2026 dipandang sebagai bagian penting dari kronologi, tetapi tidak serta-merta menjawab seluruh keberatan korban mengenai lamanya pidana yang telah dijalani.
Korban mempertanyakan dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada Mas Bechi pada Agustus 2025. Menurut keterangan korban, perhitungan remisi umum dan remisi khusus saja semestinya belum cukup untuk membuat terpidana memperoleh kesempatan keluar lebih awal. Karena itu, keputusan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan yang digunakan dalam proses pembebasan bersyarat tersebut.
Keberatan itu disampaikan karena korban melihat adanya jarak besaran hukuman yang harus dijalani dan waktu ketika Mas Bechi dinyatakan dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Menurut keterangan korban, remisi umum dan remisi khusus yang disebutkan belum seharusnya menghasilkan pengurangan masa pidana hingga memungkinkan pembebasan pada Agustus 2025. Korban meminta agar dasar keputusan itu dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan dugaan yang semakin besar.
Dalam keterangannya, korban menduga terdapat remisi sakit berlanjut yang turut memungkinkan terpidana keluar lebih awal. Dugaan tersebut muncul karena perhitungan remisi umum dan remisi khusus, menurut korban, belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai waktu pemberian pembebasan bersyarat. Namun, hal itu disampaikan sebagai dugaan dan bukan sebagai kepastian mengenai jenis remisi yang menjadi dasar keputusan.
Korban juga menilai bahwa penjelasan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat penting untuk menjawab pertanyaan publik serta pihak-pihak yang terdampak. Tanpa keterangan yang jelas, keputusan pada Agustus 2025 dinilai menyisakan persoalan, terutama terkait perhitungan yang mendahului pemberian kesempatan bebas lebih awal. Karena itu, korban menekankan perlunya penjelasan mengenai apakah remisi umum dan remisi khusus telah dihitung seluruhnya, serta apakah ada remisi sakit berlanjut yang menurut dugaannya ikut berperan dalam keputusan tersebut.
