JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menyiapkan rencana pengalihan seluruh kuota impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) kepada badan usaha milik negara (BUMN). Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola bahan baku pakan nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah ingin memastikan kebutuhan industri pakan dan peternak ayam dapat dipenuhi secara lebih teratur, transparan, serta selaras dengan kepentingan ketahanan pangan.
Bungkil kedelai merupakan salah satu sumber protein utama dalam formulasi pakan unggas. Perubahan harga dan keterlambatan pasokan komoditas tersebut dapat meningkatkan biaya produksi, yang kemudian menekan margin usaha peternak. Karena itu, pengelolaan impor melalui BUMN diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan, menjaga kesinambungan pasokan, dan memberikan kepastian usaha bagi peternak ayam. Ketersediaan bahan baku pada harga yang lebih terjangkau juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen.
Pelaksanaan kebijakan ini akan memerlukan koordinasi pemerintah, BUMN, dan Kementerian Perdagangan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan kebutuhan, penetapan kuota, pengaturan waktu impor, hingga distribusi bungkil kedelai kepada industri pakan dan pelaku usaha peternakan. Pemerintah juga diarahkan membangun ekosistem peternakan yang lebih terintegrasi, sehingga kebijakan impor tidak berhenti pada pengadaan komoditas, tetapi terhubung dengan pengawasan distribusi dan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha peternak. Dengan tata kelola yang jelas, pengalihan kuota diharapkan mampu mengurangi ketidakpastian pasar dan memperkuat posisi peternak dalam menghadapi perubahan harga bahan pakan.
Pemerintah menugaskan BUMN pangan yang tergabung dalam ID Food, melalui anak usahanya, PT Berdikari, untuk menyediakan bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) bagi peternak. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya menata pasokan bahan baku pakan sekaligus mengurangi tekanan biaya yang dihadapi pelaku usaha peternakan. Dengan keterlibatan perusahaan negara, pemerintah berharap pengadaan dan distribusi SBM dapat dilakukan secara lebih terukur, sehingga kebutuhan peternak tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme impor dan perdagangan swasta.
Menteri Pertanian Amran menyampaikan perbandingan harga tersebut kepada wartawan di kediaman pribadinya di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026. Menurut dia, SBM yang disediakan Berdikari berada pada level Rp8.630 per kilogram. Harga itu lebih rendah dibandingkan harga yang masih berlaku di pasar swasta, yakni di atas Rp10.000 per kilogram. Selisih tersebut menunjukkan potensi peran BUMN dalam menghadirkan pilihan pasokan dengan harga yang lebih kompetitif bagi peternak, khususnya ketika biaya pakan menjadi salah satu komponen terbesar dalam kegiatan produksi.
Pemerintah menilai pengalihan sebagian penyediaan impor kepada BUMN dapat membantu menciptakan harga bungkil kedelai yang lebih stabil. Sebelumnya, harga komoditas tersebut mengalami fluktuasi dan pada periode tertentu berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Perubahan harga dapat meningkatkan biaya produksi, baik bagi peternak ayam maupun subsektor lain yang menggunakan pakan berbasis kedelai. Melalui ID Food dan Berdikari, pemerintah berupaya memperkuat kepastian ketersediaan bahan baku, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan manfaat pengadaan dapat diteruskan kepada peternak. Efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada konsistensi pasokan, ketepatan distribusi, dan kemampuan BUMN memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.
Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pakan peternak tidak berhenti pada pengaturan impor bungkil kedelai. Pemerintah juga memperkuat rantai pasok bahan baku pakan dari sektor hulu, terutama jagung yang menjadi salah satu komponen penting dalam formulasi pakan. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri sekaligus meningkatkan keterhubungan petani, peternak, dan lembaga pemerintah.
Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah membantu menyediakan benih jagung untuk lahan seluas 20 ribu hektare. Bantuan tersebut ditujukan kepada petani binaan peternak agar produksi jagung dapat dikembangkan secara lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan industri peternakan. Selain benih, petani juga memperoleh dukungan berupa alat pemipil jagung dan traktor. Penyediaan sarana tersebut diharapkan mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi panen, serta mengurangi kehilangan hasil setelah jagung dipanen.
Mekanisme yang direncanakan menempatkan peternak sebagai pihak yang akan membeli hasil panen jagung dari petani binaan. Pola pembelian langsung ini dapat menciptakan kepastian pasar bagi petani dan membantu peternak memperoleh bahan baku secara lebih dekat. Dengan hubungan pasok yang lebih terstruktur, biaya distribusi berpotensi ditekan, sementara kualitas dan kontinuitas jagung untuk kebutuhan pakan dapat dipantau sejak tahap produksi.
Apabila hasil panen melebihi kebutuhan peternak, kelebihan produksi akan diserap oleh Bulog. Jagung tersebut dapat disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi periode paceklik yang biasanya berlangsung pada September hingga Desember. Ketersediaan cadangan ini berperan penting dalam mencegah kekurangan bahan baku ketika produksi menurun atau distribusi terganggu. Dengan demikian, penguatan pasokan dari hulu menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga kesinambungan bahan pakan dan mendukung kestabilan usaha peternakan.
Selain mengalihkan pengelolaan impor bungkil kedelai kepada badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku dan produk pakan di dalam negeri. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai pasok yang lebih terkoordinasi, sehingga kebutuhan peternak tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme perdagangan yang berubah-ubah. Melalui BUMN, pengadaan dan penyaluran pakan dapat diarahkan agar berlangsung lebih terukur, transparan, serta menjangkau pelaku usaha yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Rencana tersebut juga mencakup penyediaan fasilitas day-old chick (DOC), atau anak ayam umur sehari, melalui BUMN. Ketersediaan DOC dan pakan ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan untuk membantu peternak memperoleh input produksi secara lebih pasti. Namun, pembangunan fasilitas itu bukan berarti BUMN akan menjalankan usaha peternakan skala kecil atau mengambil alih kegiatan peternak rakyat. Fungsinya adalah memenuhi kebutuhan peternak kecil melalui penyediaan sarana produksi, bukan menjadi pelaku usaha yang bersaing langsung dengan mereka.
Dengan dukungan pabrik pakan dan fasilitas DOC, pemerintah menargetkan pengendalian biaya produksi di tingkat peternak. Pasokan pakan yang lebih jelas dan stabil diharapkan mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan usaha, sekaligus membantu menciptakan harga yang mendukung keberlangsungan kegiatan peternakan. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih kuat offtaker dan sumber pakan, sehingga hasil produksi peternak memiliki jalur penyerapan yang lebih terhubung dengan kebutuhan pasar.
Amran berharap rangkaian kebijakan ini dapat mendorong pergerakan ekonomi melalui penguatan kegiatan produksi, distribusi, dan penyerapan hasil peternakan. Pada saat yang sama, keterhubungan penyedia input, peternak, dan offtaker diharapkan membuat usaha peternakan nasional semakin mandiri. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun melalui BUMN berperan sebagai penopang kebutuhan peternak kecil dan sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem usaha yang lebih stabil.
