BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan data center dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan komputasi nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta memenuhi kebutuhan layanan berbasis teknologi yang terus meningkat. Namun, pengembangannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan ketersediaan sumber daya dasar.
Pernyataan itu disampaikan Meutya di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ia mengingatkan bahwa operasional data center membutuhkan dukungan energi dan air dalam jumlah besar. Karena itu, pembangunan fasilitas digital perlu memperhitungkan kapasitas pasokan di wilayah sekitar agar tidak mengurangi kecukupan energi yang juga dibutuhkan untuk layanan publik, industri, dan rumah tangga.
Selain energi, ketersediaan air menjadi perhatian penting dalam pengembangan infrastruktur komputasi. Pengelolaannya harus memastikan kebutuhan fasilitas teknologi tidak mengganggu pasokan air bagi masyarakat maupun sektor lain yang bergantung pada sumber daya tersebut. Pertimbangan mengenai daya dukung lingkungan dan kondisi lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan sejak tahap awal.
Meutya menegaskan bahwa perhatian terhadap dampak sumber daya bukan berarti pemerintah menolak pembangunan data center. Infrastruktur ini tetap memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas komputasi, memperkuat ekosistem digital, dan mendukung berbagai layanan nasional. Yang diperlukan adalah tata kelola yang mampu menempatkan kemajuan teknologi dan kepentingan publik dalam arah yang sama.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan data center diharapkan berjalan seiring dengan ketersediaan energi dan air. Setiap proyek perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa peningkatan kapasitas digital tidak menimbulkan tekanan baru terhadap layanan dasar. Keseimbangan itu menjadi landasan agar transformasi digital dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas.
Meutya menilai pembangunan data center tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proyek teknologi atau investasi infrastruktur. Keseimbangannya harus dibangun melalui kerja sama berbagai sektor, karena fasilitas tersebut membutuhkan dukungan sumber daya, jaringan, tata ruang, dan kebijakan yang saling berkaitan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, penyedia energi, pengelola sumber daya air, serta masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pendekatan bersama diperlukan agar keputusan pembangunan tidak hanya mengejar kecepatan investasi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung wilayah dalam jangka panjang.
Menurut pandangan tersebut, regulasi mengenai pembangunan data center saat ini masih tersebar di beberapa tempat dan berada dalam kewenangan berbagai lembaga. Karena itu, pembahasannya perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum izin pembangunan diterbitkan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertimbangan, termasuk mengenai standar lingkungan, penggunaan lahan, ketersediaan utilitas, keamanan infrastruktur, dan dampak sosial. Proses perizinan yang didahului koordinasi lintas sektor dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Perhitungan yang dilakukan juga perlu mencakup kebutuhan komputasi, kapasitas dan keandalan jaringan internet, serta kesesuaian lokasi pembangunan. Di sisi lain, pemerintah harus menilai kebutuhan masyarakat terhadap energi dan air, terutama di daerah yang sumber dayanya terbatas. Pertumbuhan ekonomi digital dan ekonomi kreatif tetap penting untuk didorong karena berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas layanan publik. Namun, ekspansi tersebut tidak boleh mengabaikan ketersediaan air dan energi bagi rumah tangga, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi lain. Dengan perencanaan terpadu, pembangunan data center dapat mendukung transformasi digital tanpa mengorbankan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat.
Perhatian pemerintah terhadap kebutuhan air dan energi dalam pembangunan pusat data memiliki latar yang nyata di sejumlah daerah. Salah satu contohnya adalah proyek pusat data berbasis kecerdasan artifisial milik BDX di Jatiluhur, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara kegiatan proyek tersebut karena izin pembangunan belum tersedia. Keputusan ini menunjukkan bahwa investasi teknologi berskala besar tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang, perizinan, dan perlindungan lingkungan sebelum memasuki tahap konstruksi maupun operasional.
Dalam kasus tersebut, aspek analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) menjadi bagian penting yang perlu diperiksa secara menyeluruh. Dokumen amdal seharusnya menilai potensi pengaruh proyek terhadap ketersediaan air, kualitas lingkungan, lalu lintas, limbah, serta kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi. Selain itu, proyek juga memerlukan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai dasar legal pembangunan fisik. Ketiadaan atau belum terpenuhinya dokumen tersebut dapat menjadi alasan penundaan, sekaligus menegaskan bahwa percepatan investasi tidak dapat mengabaikan prosedur pengawasan.
Persoalan lain muncul di Batam, terutama di kawasan Nongsa. Keberadaan pusat data di wilayah tersebut ditengarai berkaitan dengan keluhan masyarakat mengenai layanan air di permukiman sekitar. Warga dilaporkan mengalami air yang mati selama berbulan-bulan, sehingga aktivitas rumah tangga dan kebutuhan dasar mereka terganggu. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, keterkaitan operasional pusat data dan gangguan pasokan air itu masih berupa dugaan, bukan hubungan sebab-akibat yang telah dipastikan.
Situasi tersebut tetap perlu ditanggapi melalui pemeriksaan terbuka dan berbasis data. Pemerintah daerah, pengelola pusat data, serta penyedia layanan air perlu menjelaskan kondisi jaringan, pola penggunaan air, kapasitas pasokan, dan hasil pemantauan lingkungan. Transparansi semacam ini penting agar pembangunan infrastruktur digital tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan industri dapat berjalan beriringan dengan hak warga atas layanan dasar.
Meutya menegaskan bahwa pembangunan data center di Indonesia masih dapat dipertimbangkan, terutama karena sektor digital kreatif dan ekonomi kreatif berkembang sangat cepat. Pertumbuhan tersebut mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi yang mampu mendukung layanan digital, kecerdasan buatan, penyimpanan data, serta berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Namun, peluang investasi dan penguatan ekosistem digital perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pembangunan fasilitas berkapasitas besar tidak cukup hanya dinilai dari nilai investasi atau kemampuan teknologinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan layanan dasar.
Dalam konteks tersebut, penentuan lokasi menjadi faktor penting. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan dalam jumlah besar, serta air untuk mendukung sistem pendinginan pada peralatan. Apabila fasilitas ditempatkan di wilayah yang sudah menghadapi keterbatasan air atau tekanan terhadap jaringan energi, kebutuhan operasionalnya dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya bagi rumah tangga, fasilitas kesehatan, kegiatan pertanian, dan sektor usaha setempat. Karena itu, pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan kapasitas infrastruktur, kondisi lingkungan, rencana tata ruang, serta proyeksi kebutuhan masyarakat. Kajian dampak dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar pengembangan tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan publik.
Persoalan serupa muncul di sejumlah negara lain. Di Amerika Serikat dan Eropa, beberapa proyek data center mendapat kritik, bahkan ditolak, karena kekhawatiran mengenai penggunaan air dan listrik serta dampaknya terhadap komunitas sekitar. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ekspansi komputasi perlu disertai perencanaan sumber daya yang transparan, efisiensi teknologi, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan demikian, keputusan pembangunan di Indonesia harus menimbang kebutuhan komputasi yang terus meningkat sekaligus memastikan keberlangsungan layanan dan sumber daya yang digunakan masyarakat. Pertumbuhan digital akan lebih berkelanjutan apabila kemajuan ekonomi tidak mengorbankan akses warga terhadap air, energi, dan kualitas lingkungan.
