Jakarta | Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kemajuan ibu kota belum menghapus tantangan tersebut, meskipun Jakarta merupakan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan berbagai layanan publik. Di tengah perkembangan kota, masih ada warga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Karena itu, penanganan kemiskinan tetap perlu ditempatkan sebagai agenda penting dalam pembangunan Jakarta.
Selain kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian serius. Pramono menyebut rasio Gini Jakarta berada pada angka 0,45 dan menilai angka tersebut perlu diturunkan. Rasio Gini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan: semakin tinggi nilainya, semakin lebar jarak kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Angka itu menjadi penanda bahwa pertumbuhan dan aktivitas ekonomi kota belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tantangannya tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat menjangkau warga secara lebih luas.
Pandangan tersebut disampaikan Pramono dalam acara Kearney 100 Years of Impact yang mengangkat tema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together”. Forum itu menempatkan masa depan Jakarta dalam konteks perjalanan menuju usia 500 tahun dan cita-cita menjadi kota global. Namun, pembahasan tentang daya saing dan posisi internasional kota juga perlu disertai perhatian pada kondisi warganya. Upaya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan menjadi bagian penting dari pembentukan kota yang inklusif, bukan sekadar kota yang berkembang secara fisik atau ekonomi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan sosial tetap harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Rasio Gini 0,45 memberi gambaran mengenai pekerjaan yang masih perlu dilakukan untuk mempersempit kesenjangan, sementara kemiskinan menunjukkan perlunya dukungan yang mampu menjawab kebutuhan warga. Kedua persoalan ini saling berkaitan: ketimpangan dapat membatasi kesempatan kelompok tertentu, sedangkan kemiskinan dapat membuat akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar semakin sulit. Karena itu, agenda pembangunan Jakarta perlu memperhatikan pemerataan kesempatan dan manfaat, sejalan dengan ambisi kota menuju masa depan yang lebih maju.
Pendidikan menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan warga dalam meningkatkan kualitas hidup. Dukungan biaya pendidikan ditujukan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak dan mahasiswa untuk melanjutkan studi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut beasiswa yang disediakan pemerintah daerah menjangkau sekitar 707.000 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA, serta sekitar 15.800 mahasiswa. Cakupan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan dukungan pendidikan di ibu kota sekaligus peran bantuan publik dalam menjaga agar akses belajar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih luas.
Pramono juga menyampaikan rencana untuk mulai menyediakan beasiswa bagi pendidikan tinggi jenjang S1, S2, dan S3 pada tahun depan. Skema yang disiapkan, menurutnya, akan disamakan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Perluasan ini dimaksudkan agar dukungan tidak berhenti ketika penerima menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah, tetapi dapat berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi dan pascasarjana. Dengan peluang pendanaan yang lebih beragam, warga diharapkan memiliki ruang untuk mengejar pendidikan sesuai kemampuan dan cita-cita, tanpa sepenuhnya dibatasi oleh kondisi keuangan keluarga. Rencana tersebut juga memperluas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa yang ingin melanjutkan studi.
Dalam pandangan Pramono, pendidikan dapat membantu keluarga kurang mampu memutus rantai ketidakberuntungan yang berlangsung antargenerasi. Kesempatan belajar yang lebih baik berpotensi membuka jalan menuju keterampilan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Ia turut menjelaskan bahwa program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S1, kini diperbolehkan mencakup jenjang S1 hingga S3. Perubahan sasaran ini sejalan dengan rencana memperluas beasiswa dan memberi dukungan kepada lebih banyak warga yang memenuhi ketentuan program. Melalui akses pendidikan yang lebih panjang, pemerintah berharap peluang untuk berkembang tidak hanya tersedia bagi keluarga yang mampu membiayai studi secara mandiri, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan bantuan agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup.Komitmen terhadap pemerintahan yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi salah satu upaya Pramono dalam membangun kepercayaan publik. Keterbukaan bukan hanya disampaikan sebagai prinsip, tetapi juga perlu diwujudkan melalui informasi yang dapat diakses dan dipahami masyarakat. Dengan mengetahui bagaimana pemerintah memperoleh dan menggunakan dana, warga memiliki dasar yang lebih jelas untuk menilai kebijakan serta kinerja pemerintah daerah.
Pramono menyampaikan bahwa masyarakat dapat melihat penerimaan pajak harian sekaligus pengeluaran pemerintah. Informasi tersebut diharapkan membuat pengelolaan anggaran lebih mudah dipantau, bukan sekadar tercantum dalam laporan yang sulit dijangkau. Akses terhadap data pendapatan dan belanja dapat membantu warga memahami prioritas pemerintah, sekaligus mendorong pertanggungjawaban yang lebih kuat. Menurutnya, transparansi berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan, karena masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana uang publik dikelola. Keterbukaan juga memberi ruang bagi pengawasan dan masukan dari warga, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat terus diperbaiki.
Di samping tata kelola anggaran, persoalan sampah menjadi tantangan besar bagi Jakarta. Ibu kota menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari, sehingga penanganannya membutuhkan sistem yang tepat dan berkelanjutan. Volume tersebut menuntut lebih dari sekadar pengangkutan dan penumpukan; pengurangan, pengolahan, serta pemanfaatan sampah perlu direncanakan secara terintegrasi. Jika pengelolaan tidak ditingkatkan, beban terhadap tempat pemrosesan akhir dan lingkungan perkotaan akan terus bertambah.
Untuk menjawab persoalan itu, Pramono menyebut rencana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah, yakni di Bantargebang, Tunjungan atau Kamal Muara, serta Sunter. Rencana tersebut diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat, mengingat skala pengelolaan sampah Jakarta memerlukan koordinasi dan sumber daya yang memadai. Ia juga menyebut keberadaan RDE Rorotan sebagai bagian dari pembahasan penanganan sampah. Pengembangan fasilitas semacam ini tetap perlu disertai pengawasan, teknologi yang sesuai, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai dampaknya.
Pramono berharap berbagai langkah tersebut dapat membuat sampah tidak lagi menjadi masalah bagi Jakarta pada 2028–2029. Target itu menuntut konsistensi kebijakan, kerja sama antarpemerintah, serta partisipasi warga dalam mengurangi dan memilah sampah. Dengan pengelolaan yang terukur dan akuntabel, upaya menangani sampah dapat berjalan seiring dengan komitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka.
Di samping pembenahan pendidikan dan transportasi publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan langkah untuk menghadapi dua persoalan perkotaan yang telah lama dirasakan warga, yaitu banjir dan kemacetan. Dalam upaya mengurangi risiko banjir, pemerintah melanjutkan penanganan sungai, termasuk normalisasi sejumlah aliran yang membutuhkan perbaikan kapasitas dan kondisi fisik. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Kebun Melati di Tanah Abang. Pekerjaan di kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memperbaiki sistem pengendalian air, sehingga aliran dapat bergerak lebih baik ketika hujan deras terjadi. Penanganan pada satu titik saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang saling berkaitan di berbagai wilayah kota. Karena itu, upaya pencegahan perlu berjalan seiring dengan kesiapan penanggulangan ketika genangan muncul. Pemprov DKI menyatakan komitmen untuk meneruskan kedua langkah tersebut, dengan harapan kejadian banjir tidak terus berulang dan dampaknya terhadap aktivitas warga dapat ditekan.
Pada saat yang sama, pengurangan kemacetan membutuhkan pilihan perjalanan yang dapat diandalkan dan mudah dijangkau. Pemprov DKI merencanakan perbaikan layanan transportasi umum, termasuk menghadirkan Transjabodetabek untuk memperkuat perjalanan Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.
Baca juga: Aiman Witjaksono Tak Hadiri Sidang Perkara Dokter Tifa di PN Jakarta Timur | Sidang Gugatan Surat Keterangan Gibran Memanas, Penggugat Tinggalkan Ruang PTUN Jakarta | Rangkaian Peristiwa yang Menewaskan Suporter Remaja di Jalan Jakarta–Bogor
