Jakarta | Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga 23 Oktober 2026, sebanyak 13.284.093 keluarga telah tercatat dalam program perlindungan sosial digital. Angka tersebut menggambarkan jumlah keluarga yang sudah masuk dalam pencatatan program pada batas waktu yang disebutkan. Informasi itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Jumat. Dengan demikian, data yang disampaikan merujuk pada perkembangan pendaftaran sampai 23 Oktober, bukan jumlah yang dinyatakan untuk waktu setelah tanggal tersebut.
Pendaftaran keluarga dilakukan melalui dua jalur, yaitu dengan bantuan agen perlinsos dan secara mandiri. Kedua cara tersebut menjadi sarana bagi keluarga untuk tercatat dalam program. Keterangan mengenai jalur pendaftaran ini disampaikan bersamaan dengan angka jumlah keluarga yang telah terdaftar. Masyarakat yang mengikuti proses melalui agen dapat mendaftar dengan bantuan agen perlinsos, sedangkan jalur mandiri memungkinkan pendaftaran dilakukan sendiri. Tidak ada rincian tambahan mengenai persyaratan, tahapan teknis, maupun mekanisme pemeriksaan yang disampaikan dalam informasi tersebut.
Penyebutan jumlah keluarga dan pilihan cara pendaftaran memberikan gambaran ringkas mengenai pelaksanaan program perlindungan sosial digital hingga tanggal pelaporan. Angka 13.284.093 menunjukkan capaian pencatatan yang dinyatakan oleh Menteri Sosial, sementara keterangan tentang dua jalur menjelaskan bagaimana keluarga dapat masuk ke dalam pendataan. Informasi ini penting dibaca sesuai konteksnya: angka tersebut adalah catatan sampai 23 Oktober 2026, dan pendaftaran dapat dilakukan melalui agen perlinsos atau secara mandiri. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Jumat, tanpa keterangan tanggal lain untuk acara tersebut. Rincian yang tersedia tidak menyebutkan pembagian jumlah keluarga menurut jalur pendaftaran, sehingga tidak dapat dipastikan berapa yang mendaftar melalui agen dan berapa yang melakukannya secara mandiri. Karena itu, angka total dan keterangan mengenai metode pendaftaran menjadi pokok informasi yang disampaikan pada kesempatan tersebut.
Pemutakhiran data penerima manfaat tidak hanya bergantung pada pencatatan pemerintah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menyampaikan usulan maupun sanggahan mengenai keluarga yang tercantum dalam data perlindungan sosial. Kanal partisipasi ini memberi ruang bagi warga untuk melaporkan keadaan yang mereka ketahui, termasuk apabila ada keluarga yang dinilai layak tetapi belum terdaftar, atau informasi penerima yang perlu diperiksa kembali.
Hingga 23 Oktober 2026, tercatat sebanyak 84.281 sanggahan dan 641.222 usulan agar keluarga terkait dapat masuk sebagai keluarga penerima manfaat. Angka tersebut menggambarkan dua bentuk masukan yang berbeda. Sanggahan dapat disampaikan untuk menanggapi data yang dianggap tidak sesuai, sedangkan usulan dapat diajukan bagi keluarga yang dinilai memenuhi kondisi untuk memperoleh perlindungan sosial. Setiap masukan menjadi bagian dari proses pembaruan data, bukan dengan sendirinya penetapan bahwa suatu keluarga langsung menerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Partisipasi warga dinilai penting karena informasi yang mereka berikan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kondisi keluarga di lapangan. Data yang tercatat secara administratif perlu terus diperiksa dan diperbaiki agar lebih mencerminkan situasi masyarakat yang sebenarnya.
Informasi dari warga menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki data perlindungan sosial. Usulan dan sanggahan dapat membantu menunjukkan bagian data yang perlu ditinjau, sekaligus mendukung proses verifikasi dan pemutakhiran. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat berkontribusi pada usaha memperbaiki ketepatan pencatatan keluarga yang membutuhkan perhatian. Pemerintah tetap perlu menelaah masukan tersebut melalui proses yang berlaku sebelum perubahan data dilakukan.
Warga yang menyampaikan informasi sebaiknya memberikan keterangan secara jelas dan sesuai keadaan yang diketahui. Ketelitian dalam memberikan masukan membantu proses pemeriksaan berjalan lebih terarah. Pada saat yang sama, partisipasi perlu dipahami sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, bukan jaminan otomatis bahwa usulan akan disetujui atau sanggahan akan langsung mengubah status penerima. Data yang lebih baik diharapkan mendukung pelaksanaan perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran.
Kementerian Sosial mencatat sebanyak 816.674 orang telah terlibat sebagai agen perlindungan sosial digital. Mereka menjalankan peran membantu masyarakat dalam proses pendaftaran sekaligus menyampaikan informasi mengenai program. Kehadiran agen diharapkan memudahkan warga memahami tahapan yang perlu ditempuh, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan ketika mengakses layanan secara digital. Peran tersebut juga mendukung penyebaran penjelasan mengenai tujuan dan mekanisme program di lingkungan setempat.
Di kelompok yang disebutkan, terdapat 176.755 relawan dari masyarakat umum. Keterlibatan warga ini dapat membantu menjangkau lingkungan sekitar dan memberikan penjelasan awal kepada calon pendaftar. Relawan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga mereka berpotensi membantu menjawab pertanyaan dasar serta mengarahkan warga untuk memperoleh informasi yang tepat. Dukungan semacam ini penting ketika akses terhadap informasi atau penggunaan layanan daring belum merata.
Kelompok lain yang tercatat meliputi 123.769 pegawai pemerintah daerah. Rincian yang disebut mencakup aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, camat, dan lurah. Dengan keberadaan mereka di tingkat daerah hingga wilayah yang lebih dekat dengan warga, informasi terkait pendaftaran dapat diteruskan melalui saluran pemerintahan setempat. Mereka juga dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan petugas atau layanan yang relevan apabila diperlukan.
Kemensos turut mencatat 42.018 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat 48.712 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 29.749 Bhabinkamtibmas. Kehadiran unsur pendamping dan aparat kewilayahan tersebut memperluas dukungan penyampaian informasi serta bantuan pendaftaran di berbagai komunitas. Masing-masing kelompok dapat berinteraksi dengan warga melalui peran dan jaringan yang telah dimiliki.
Angka-angka tersebut menggambarkan ragam pihak yang disebut dalam pencatatan Kemensos, bukan rincian lengkap seluruh kategori agen. Karena itu, jumlah pada setiap kelompok sebaiknya dibaca sesuai keterangan yang tersedia dan tidak dianggap sebagai daftar yang mencakup seluruh 816.674 orang. Secara keseluruhan, keterlibatan berbagai unsur menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial digital didukung oleh jaringan yang melampaui satu jenis organisasi atau profesi. Agen membantu menjembatani kebutuhan warga dengan informasi dan proses pendaftaran, sementara rincian kategori lain tidak dapat dipastikan dari angka-angka tersebut saja.
Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, sebanyak 48.676 ketua RT dan RW tercatat sebagai agen yang membantu proses pendataan di lingkungan masing-masing. Angka tersebut menunjukkan bahwa perangkat masyarakat setempat menjadi bagian dari upaya menjangkau keluarga dan memperbarui informasi secara lebih dekat. Peran mereka dapat mencakup membantu warga memahami proses, menyampaikan informasi mengenai pendataan, serta mengarahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kehadiran agen di tingkat lingkungan juga diharapkan memudahkan komunikasi warga dan pelaksana program. Namun, jumlah yang telah tercatat belum dengan sendirinya memastikan seluruh warga memperoleh penjelasan yang cukup. Keterlibatan aktif dan penyampaian informasi yang jelas tetap diperlukan agar pendataan berjalan dengan baik.
Saifullah Yusuf menilai keterlibatan ketua RT dan RW masih perlu ditingkatkan. Mereka berada dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungan, sehingga memiliki posisi penting dalam membantu menyampaikan informasi. Ia menekankan perlunya sosialisasi yang terus dilakukan agar tugas agen dipahami dan jangkauan program dapat diperluas. “Ini perlu terus kita sosialisasikan,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa RT dan RW merupakan ujung tombak dalam menjangkau warga. Pernyataan tersebut menempatkan pengurus lingkungan sebagai penghubung yang dapat membantu menjelaskan tujuan pendataan, menjawab pertanyaan dasar, dan meneruskan informasi kepada pihak terkait.
Baca juga: Sebaran Hotspot Karhutla 23 Oktober 2026: Kalimantan Tengah Catat Angka Tertinggi | CKG Catat 109,3 Juta Pemeriksaan, Kemenkes Dorong Pengobatan Lanjutan | Ramalan 12 Shio Jumat, 23 Oktober 2026: Peluang Macan dan Kelinci, dalam Keuangan
