Depok | Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Asep, informasi tersebut tidak benar. Ia menyampaikan klarifikasi itu melalui pesan tertulis pada Minggu, 8 November, untuk meluruskan kabar yang ramai diperbincangkan.
Isu tersebut mengaitkan kedua mantan Kapolri dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Namun, Asep menegaskan bahwa Tito dan Idham tidak masuk dalam daftar tersangka perkara itu. Dengan demikian, unggahan yang menyebut keduanya telah menjadi tersangka tidak sesuai dengan keterangan Bareskrim.
Klarifikasi ini disampaikan di tengah beredarnya berbagai narasi di platform media sosial mengenai perkembangan penanganan perkara. Informasi yang menyangkut dugaan tindak pidana dan status seseorang dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru apabila disebarkan tanpa konfirmasi. Karena itu, keterangan resmi dari aparat penegak hukum menjadi rujukan penting untuk membedakan fakta penanganan perkara dari klaim yang belum terverifikasi.
Asep tidak membenarkan klaim bahwa Tito Karnavian maupun Idham Azis telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa status hukum seseorang perlu merujuk pada pengumuman atau dokumen resmi, bukan sekadar unggahan yang beredar. Hingga klarifikasi disampaikan, inti keterangan Bareskrim adalah bahwa kedua mantan Kapolri itu tidak tercantum sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya.
Publik diimbau mencermati sumber informasi sebelum membagikan kabar serupa. Apabila terdapat perkembangan baru dalam penyidikan, keterangan dari pihak berwenang dapat memberikan konteks mengenai status perkara dan pihak-pihak yang terkait. Bantahan Asep menjadi penegasan bahwa kabar penetapan Tito dan Idham sebagai tersangka, sebagaimana beredar di media sosial, tidak benar.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, Bareskrim baru mengumumkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terkait informasi elektronik. Karena itu, penyebutan nama dalam daftar resmi perlu dibedakan dari berbagai kabar yang beredar mengenai pihak lain. Status yang disampaikan merujuk pada pengumuman penyidik pada saat itu, bukan pada dugaan atau spekulasi yang belum dikonfirmasi.
Nama pertama yang tercantum ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Daftar itu juga menyebut Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Dua nama lainnya adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan mantan Kadiv Tik Polri Irjen Slamet Uliandi. Keempat nama dan jabatan tersebut merupakan orang-orang yang diumumkan Bareskrim dalam kaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Daftar tersangka tersebut berbeda dari kabar yang mengaitkan mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis dengan perkara penyadapan. Berdasarkan informasi yang dirangkum dalam keterangan itu, keduanya tidak termasuk dalam empat nama yang diumumkan sebagai tersangka. Dengan demikian, kabar yang menyebut Tito atau Idham perlu dibaca secara cermat dan tidak disamakan dengan pernyataan resmi mengenai daftar tersangka.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana, penting membedakan status tersangka dari sekadar disebut, diperiksa, atau dikaitkan dalam pemberitaan. Pengumuman penyidik menjadi rujukan untuk mengetahui siapa saja yang telah ditetapkan dalam tahap tersebut, sementara perkembangan berikutnya dapat berubah sesuai proses hukum. Keterangan mengenai empat nama ini sebaiknya dipahami berdasarkan waktu penyampaiannya dan tidak diperluas menjadi klaim tentang pihak lain tanpa konfirmasi otoritas yang berwenang. Pembaca juga dapat memeriksa pembaruan resmi dari Bareskrim apabila terdapat perkembangan baru, agar informasi yang beredar tetap sesuai dengan status penanganan perkara dan tidak mencampuradukkan nama-nama yang hanya muncul dalam kabar dengan orang yang benar-benar diumumkan sebagai tersangka.
Dalam perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan, polisi menyampaikan keterangan mengenai status penahanan sejumlah pihak yang disebut dalam proses penyidikan. Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Informasi tersebut menjelaskan tempat penahanan ketiganya, tanpa mengubah status perkara atau menjadi kesimpulan mengenai keterlibatan pihak lain yang tidak disebutkan dalam keterangan.
Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan. Alasannya, ia sedang sakit. Perbedaan perlakuan tersebut dijelaskan berdasarkan kondisi yang disampaikan terkait dirinya, bukan sebagai pernyataan bahwa penyidikan terhadap dugaan penyadapan telah selesai. Keterangan mengenai penahanan dan kondisi kesehatan merupakan bagian dari informasi yang tersedia dalam perkembangan perkara ini.
Selain menyampaikan status para pihak, penyidik juga memaparkan temuan awal mengenai dugaan sasaran penyadapan. Berdasarkan temuan sementara polisi, dugaan tersebut tidak hanya menyasar Prabowo. Pihak lain yang disebut sebagai kemungkinan korban mencakup sejumlah kelompok dengan latar belakang berbeda, lain para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, serta tokoh masyarakat.
Temuan awal itu memperluas gambaran mengenai dugaan sasaran, tetapi belum dengan sendirinya menetapkan siapa saja yang benar-benar menjadi korban atau memastikan lingkup peristiwa secara menyeluruh. Karena itu, keterangan tersebut perlu dipahami sebagai hasil awal penyidikan yang masih dapat berkembang seiring pemeriksaan dan pengumpulan informasi. Polisi belum menyampaikan jumlah korban maupun rincian teknis penyadapan dalam bahan keterangan yang tersedia, sehingga angka dan detail semacam itu tidak dapat dipastikan dari informasi ini.
Pemisahan status penahanan dan temuan mengenai kemungkinan sasaran penting untuk menjaga ketepatan pemberitaan. Penahanan tiga orang serta tidak ditahannya Slamet Uliandi karena sakit merupakan informasi prosedural yang berbeda dari temuan awal tentang pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran. Keduanya tidak boleh disimpulkan sebagai bukti final mengenai pelaku, motif, metode, atau jumlah pihak terdampak. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil penyidikan dan keterangan resmi berikutnya. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, uraian yang tersedia terbatas pada status penahanan tersebut dan kelompok pihak yang disebut dalam temuan awal polisi, tanpa rincian tambahan yang belum dikonfirmasi.
Dalam perkara yang diberitakan, para tersangka dikenai sangkaan berdasarkan sejumlah ketentuan hukum. Salah satu pasal yang disebut ialah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut dicantumkan bersama ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Penyebutan pasal dan ancaman hukumannya merujuk pada informasi mengenai sangkaan yang disampaikan dalam perkara ini. Dengan demikian, ketentuan itu menjadi salah satu dasar hukum yang disebutkan terhadap para tersangka, di samping pasal-pasal lain yang juga tercantum. Rincian mengenai penerapan pasal tersebut mengikuti keterangan yang tersedia dalam sumber pemberitaan, tanpa menambahkan uraian tentang unsur ataupun pembuktian perkara.
Selain ketentuan tersebut, sangkaan juga merujuk pada Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ancaman pidana penjara yang disebutkan untuk pasal tersebut adalah paling lama enam tahun. Rumusan “dan/atau” menunjukkan bahwa ayat yang dicantumkan dalam sangkaan dapat berupa ayat (1), ayat (2), atau keduanya, sebagaimana tercatat dalam informasi perkara. Pasal lain yang turut disebut ialah Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan UU ITE itu memiliki ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Ketiga rujukan tersebut merupakan pasal-pasal yang disebut sebagai dasar sangkaan terhadap para tersangka dalam perkara penyadapan ini.
Informasi mengenai ancaman pidana tersebut menjelaskan rentang hukuman maksimum yang dicantumkan untuk masing-masing pasal, bukan keterangan mengenai putusan pengadilan. Status pasal-pasal itu dalam pemberitaan adalah sebagai sangkaan, sehingga uraian ini membedakannya dari penetapan kesalahan atau vonis.
Baca juga: Demian Aditya dan Sara Wijayanto Tegaskan Perceraian Tanpa KDRT maupun Orang Ketiga | Panglima TNI Bersama Kalemdiklat Polri Pimpin Wisuda 1.944 Taruna TNI-Polri | Jokowi Hormati Putusan MK dan Tegaskan Gibran Telah Menuntaskan Pendidikan S1
170 kunjungan
