Jakarta | BMKG menyatakan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan telah menjauhi Jakarta sejak Sabtu, 17 Oktober 2026. Asap tersebut sempat terdeteksi memasuki wilayah ibu kota pada Jumat siang. Namun, keberadaannya berada di lapisan atmosfer, sehingga tidak berdampak langsung pada kegiatan warga di permukaan. Keterangan ini menjelaskan pergerakan asap berdasarkan pemantauan atmosfer, bukan penilaian menyeluruh atas kualitas udara Jakarta.
Pada Sabtu pagi, asap karhutla tidak lagi terdeteksi di langit Jakarta. Perubahan tersebut diperkuat oleh citra satelit Himawari 9 yang dipantau pada Minggu, 18 Oktober, pukul 16.00 WIB. Citra itu menunjukkan asap dari Kalimantan telah bergeser sepenuhnya ke arah Sumatra. Dengan demikian, pantauan BMKG menggambarkan bahwa sebaran asap yang sebelumnya terlihat mendekati ibu kota telah menjauh, sementara arah pergerakannya beralih ke wilayah lain.
Meski asap karhutla telah bergeser, kondisi udara Jakarta pada Minggu masih tercatat tidak sehat. Data IQAir menunjukkan indeks kualitas udara mencapai 151, dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 sebesar 55,6 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menggambarkan kualitas udara berdasarkan pengukuran saat itu dan tetap perlu diperhatikan warga, khususnya kelompok yang lebih rentan terhadap paparan polusi. Perubahan posisi asap karhutla tidak serta-merta berarti tingkat pencemaran di Jakarta telah membaik.
Karena itu, dua informasi ini perlu dibaca secara terpisah: BMKG melaporkan bahwa asap dari Kalimantan tidak lagi berada di atas Jakarta, sedangkan data IQAir mencatat udara ibu kota masih berada dalam kategori tidak sehat. Keduanya mengukur hal berbeda—pemantauan sebaran asap dan kualitas udara pada suatu waktu—sehingga data mengenai pergeseran asap tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan penyebab angka polusi yang tercatat. Warga dapat mengikuti pembaruan resmi kualitas udara dan mengambil langkah perlindungan sesuai kondisi, terutama bila mengalami gangguan pernapasan atau termasuk kelompok sensitif.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali melakukan penyemprotan water mist sebagai salah satu upaya meredam kabut polusi. Langkah tersebut disiapkan ketika kualitas udara di ibu kota masih menjadi perhatian, meskipun asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan telah bergeser. Penyemprotan ini merupakan bagian dari respons pemerintah untuk membantu mengurangi polutan di udara, sekaligus menjaga perhatian publik terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan warga.
Pada Minggu, 18 Oktober 2026, Rano menegaskan bahwa water mist bukan satu-satunya cara untuk menangani polusi. Pernyataan itu menempatkan penyemprotan sebagai salah satu langkah, bukan solusi tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan kualitas udara. Penanganan polusi memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor dan tidak cukup bergantung pada satu metode. Karena itu, langkah penyiraman kabut air perlu dipahami sebagai upaya tambahan dalam menghadapi kondisi udara yang buruk, sementara pemerintah tetap perlu melihat persoalan secara lebih luas. Penyampaian tersebut juga tidak menetapkan bahwa satu sumber tertentu menjadi penyebab utama polusi yang sedang terjadi di Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kualitas udara memburuk dalam beberapa hari terakhir. Ia mengaku sempat berniat menyampaikan kondisi tersebut kepada publik tiga hari sebelumnya, tetapi kemudian mengurungkan niat. Pramono menjelaskan bahwa ia khawatir pernyataan itu memicu pro-kontra mengenai penyebab polusi. Sikap tersebut menunjukkan kehati-hatian dalam membahas sumber pencemaran udara, terutama ketika faktor penyebabnya masih dapat menimbulkan perdebatan. Pramono tidak menyalahkan pihak lain dan tidak memastikan bahwa polusi Jakarta disebabkan oleh asap karhutla dari wilayah lain. Dengan demikian, informasi mengenai memburuknya kualitas udara disampaikan tanpa menunjuk pihak atau daerah tertentu sebagai penyebabnya.
Rencana mengaktifkan kembali water mist tetap menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemprov DKI dalam merespons kabut polusi. Namun, sebagaimana ditekankan Rano, masyarakat sebaiknya tidak menganggap penyemprotan itu sebagai satu-satunya penanganan. Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan kualitas udara secara cermat, sembari menghindari kesimpulan yang belum dipastikan mengenai asal polutan. Penjelasan para pejabat tersebut menyoroti dua hal: kondisi udara Jakarta memburuk dan respons pemerintah mencakup upaya penyemprotan, tetapi penyebabnya tidak dipastikan berasal dari asap kebakaran di luar wilayah ibu kota.
Di tengah kondisi udara yang masih tidak sehat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan layanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kesiapsiagaan tersebut disampaikan Rano Karno, yang menjelaskan bahwa Gubernur telah memerintahkan rumah sakit dan puskesmas agar bersiaga. Langkah ini merupakan upaya antisipasi terhadap risiko kesehatan yang dapat berkaitan dengan paparan udara buruk, bukan pernyataan bahwa lonjakan kasus ISPA telah terjadi.
Pramono menyebut 31 rumah sakit, 44 puskesmas, serta 292 puskesmas pembantu telah disiagakan. Jaringan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan layanan ketika mengalami gangguan pernapasan. Dengan melibatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pemerintah menyiapkan dukungan di berbagai titik layanan di Jakarta. Warga yang merasa mengalami keluhan pernapasan dapat mencari bantuan dari fasilitas kesehatan, sementara kesiapan petugas dan layanan menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap situasi kualitas udara.
Pramono juga menyatakan pemerintah akan membantu warga yang terkena ISPA, termasuk apabila mereka membutuhkan peralatan untuk menangani gangguan pernapasan. Dukungan itu menunjukkan bahwa persiapan tidak hanya mencakup kesiapan fasilitas, tetapi juga kemungkinan kebutuhan warga yang terdampak. Pemerintah menyampaikan kesiapsiagaan sebagai langkah berjaga-jaga seiring perhatian terhadap udara tidak sehat. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang siaga perlu dipahami sebagai kapasitas antisipasi, bukan bukti bahwa kasus ISPA sedang meningkat. Warga dapat memanfaatkan layanan kesehatan apabila membutuhkan pemeriksaan atau bantuan terkait keluhan pernapasan.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan tren kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berubah sepanjang 2026. Jumlah kasus meningkat pada Februari, kemudian menurun hingga Juni. Setelah itu, angka kembali naik pada Juli dan terus bertambah sampai September. Pola tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah perubahan kondisi kualitas udara dan cuaca di Jakarta serta wilayah sekitarnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut terdapat 278.000 kasus ISPA pada September. Sementara itu, hingga 15 Oktober tercatat 39.320 kasus. Angka Oktober tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring berlanjutnya pencatatan kasus pada sisa bulan. Karena itu, data bulanan perlu dipantau secara berkala agar perubahan tren dapat dikenali dan direspons dengan tepat.
Ani menjelaskan bahwa dinamika kasus ISPA tidak dipengaruhi satu penyebab saja. Kualitas udara merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan, tetapi kondisi iklim dan cuaca juga dapat berperan. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk di kawasan aglomerasi Jakarta dan daerah sekitarnya turut memengaruhi pola paparan serta penyebaran penyakit. Berbagai faktor ini membuat jumlah kasus dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga kenaikan angka tidak bisa langsung dikaitkan hanya dengan satu kondisi.
Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, Dinkes DKI memperkuat pemantauan tren kasus dan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh penanganan saat dibutuhkan. Edukasi pencegahan juga terus disampaikan, termasuk ajakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Masyarakat diimbau menerapkan etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Penggunaan masker dianjurkan saat sedang sakit maupun ketika berada di lingkungan padat.
Baca juga: Respons Kesehatan untuk Warga di Wilayah Terdampak Karhutla | Perpanjangan SIM Keliling di Jakarta: Lima Titik Layanan dan Syaratnya | Respons Kesehatan Diperkuat di Tengah Karhutla Sumatera dan Kalimantan
