KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mendorong seluruh kader untuk memperkuat empati dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi internal yang berlangsung di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa keberadaan partai harus dirasakan melalui kerja nyata, kepedulian, serta manfaat yang dapat diterima warga secara langsung.
Kegiatan konsolidasi itu dirangkai dengan bakti sosial dan diikuti jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus meneguhkan komitmen kader agar tidak berjarak dari persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat. Menurut pesan yang disampaikan Said, pelayanan sosial dan kehadiran di tengah warga merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik partai.
Dalam rangkaian bakti sosial, pengurus menyalurkan paket bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 dan 2. Kelompok tersebut menjadi sasaran prioritas karena berada dalam kondisi sosial ekonomi yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Selain itu, paket bantuan juga diberikan kepada 20 anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian partai terhadap kelompok yang memerlukan pendampingan.
Ratusan warga hadir dan menerima tali asih secara langsung dari Said Abdullah bersama jajaran pengurus PDI Perjuangan. Penyaluran bantuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, dengan warga berkesempatan berinteraksi langsung dengan para tokoh yang hadir. Kegiatan tersebut turut melibatkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Dewanti Rumpoko, dan Saifudin Zuhri. Kehadiran mereka memperkuat pesan bahwa konsolidasi organisasi dapat berjalan beriringan dengan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui agenda ini, PDI Perjuangan berupaya menegaskan pentingnya kader untuk terus turun ke lapangan, mendengar aspirasi warga, dan memastikan program partai memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menyampaikan bantuan sembako sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Bantuan tersebut disiapkan dalam jumlah keseluruhan 1.000 paket. Namun, pada kegiatan yang berlangsung saat itu, paket yang telah dibagikan berjumlah 310 paket. Perbedaan angka tersebut penting dicermati karena penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, bukan seluruh paket sekaligus.
Setiap paket yang disalurkan berisi beras, minyak, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Selain bahan pangan, penerima juga mendapatkan uang tunai senilai Rp200 ribu. Kombinasi bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi warga, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun membantu pengeluaran rumah tangga yang mendesak. Penyerahan 310 paket menjadi bagian awal dari total bantuan yang telah disiapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.
Sementara itu, paket sembako yang belum dibagikan akan disalurkan melalui DPC di seluruh Kabupaten Malang. Mekanisme tersebut ditujukan agar penerima bantuan tersebar secara merata di berbagai wilayah. Dengan demikian, jumlah 1.000 paket merupakan total paket yang disiapkan, sedangkan 310 paket adalah jumlah yang telah diserahkan dalam kegiatan tersebut. Penyaluran secara bertahap melalui jaringan DPC di seluruh Kabupaten Malang menjadi langkah untuk memperluas jangkauan bantuan sesuai pembagian yang telah direncanakan.
Said Abdullah menjelaskan bahwa penyaluran paket kepada warga tidak semestinya dipahami hanya sebagai agenda pembagian bantuan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk terima kasih dan tali asih yang mempertemukan partai dengan masyarakat secara lebih dekat. Melalui kegiatan sosial, kader didorong untuk hadir, mendengarkan, serta memahami situasi warga, bukan sekadar datang untuk menyampaikan sesuatu secara seremonial.
Ia menyatakan kurang menyukai istilah “bantuan” karena kata tersebut dapat menempatkan masyarakat seolah-olah hanya sebagai penerima. Said lebih memilih istilah “tali asih” yang dinilai mencerminkan rasa terima kasih sekaligus kepedulian yang berkelanjutan. Tali asih, dalam pemahaman itu, bukan hanya pemberian material, melainkan ungkapan penghargaan atas hubungan yang telah terjalin partai dan rakyat. Sikap tersebut juga menjadi pengingat bagi kader untuk memelihara empati serta membangun hubungan yang tidak berhenti setelah kegiatan selesai.
Perhatian partai terutama diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 dan 2, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan kebutuhan yang relatif lebih besar. Namun, kepedulian itu tidak boleh dijalankan dengan cara yang merendahkan martabat penerima. Said menekankan agar rakyat tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek dalam kegiatan politik. Mereka harus dipandang sebagai subjek, mitra, dan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, kedekatan dengan warga perlu diwujudkan melalui kehadiran yang tulus, komunikasi dua arah, serta kesediaan memahami kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat kepercayaan, bukan sekadar momentum untuk menunjukkan aktivitas organisasi.
Said Abdullah mendorong PDIP membangun paradigma baru yang menempatkan masyarakat sebagai penentu keberadaan partai. Dalam pandangan tersebut, partai tidak boleh memosisikan diri sebagai institusi yang hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik. Keberadaan partai harus terus diukur dari manfaat, perhatian, dan kedekatannya dengan kehidupan warga. Rakyat bukan sekadar kelompok yang memberikan suara dalam pemilu, melainkan pemilik kehormatan utama yang harus dihormati, didengar, dan dilayani secara konsisten.
Prinsip itu berlaku bagi seluruh unsur partai, tanpa terkecuali. Anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta jajaran struktur organisasi hingga tingkat paling bawah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Setiap kader perlu memahami bahwa jabatan politik dan posisi organisasi merupakan amanah. Karena itu, kewenangan yang dimiliki seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kebutuhan warga, bukan menciptakan jarak partai dan basis sosialnya.
Menurut Said, kedekatan dengan warga tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial, kunjungan singkat, atau penyaluran tali asih. Aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari pengabdian, tetapi tidak boleh menggantikan komunikasi yang lebih bermakna. Kader perlu menyediakan ruang yang terbuka dan berkelanjutan agar masyarakat dapat berbicara mengenai persoalan yang dihadapi, menyampaikan kebutuhan, serta mengutarakan keluhan tanpa merasa diabaikan. Mendengar secara langsung menjadi dasar penting untuk memahami kondisi sosial secara utuh.
Kader memang dipilih oleh rakyat, tetapi mandat tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti memberi perhatian setelah pemilihan selesai. Justru, dukungan masyarakat menuntut tanggung jawab yang lebih besar untuk hadir dan bekerja secara nyata. Dengan membangun empati, membuka saluran dialog, dan merespons aspirasi secara sungguh-sungguh, PDIP dapat memperkuat kepercayaan publik. Paradigma ini menegaskan bahwa kekuatan partai bersumber dari hubungan yang hidup dengan warga, bukan semata-mata dari struktur, jabatan, atau perolehan suara.
