Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap disalurkan melalui sistem perbankan. Pembayaran tersebut tidak dialihkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) maupun koperasi desa. Penegasan ini menjawab perhatian terhadap usulan penggunaan koperasi sebagai jalur pembayaran gaji aparatur negara.
Suahasil menyampaikan keterangan itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam, 20 Oktober. Ia mengatakan mekanisme penyaluran gaji akan tetap berjalan seperti saat ini. Dengan demikian, bank tetap menjadi saluran pembayaran yang digunakan, sementara skema melalui KDKMP atau koperasi desa bukan mekanisme yang diterapkan untuk pembayaran gaji PNS.
Pernyataan tersebut memberikan kepastian mengenai jalur pembayaran yang berlaku. Bagi para pegawai negeri, gaji tetap diterima melalui sistem perbankan sebagaimana selama ini. Suahasil tidak menyampaikan adanya perubahan terhadap mekanisme tersebut dalam keterangannya. Karena itu, penegasan pemerintah berfokus pada keberlanjutan cara pembayaran yang sudah berjalan, bukan pada penerapan jalur baru melalui koperasi.
Meski menegaskan bahwa pembayaran tetap dilakukan melalui bank, Suahasil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai usulan pembayaran gaji lewat koperasi. Ia tidak merinci latar belakang usulan itu, kemungkinan penerapannya, ataupun pembahasan yang mungkin menyertainya. Keterangan yang disampaikan di lingkungan Istana tersebut terbatas pada kepastian bahwa penyaluran gaji PNS tetap mengikuti mekanisme perbankan saat ini.
Dengan pernyataan itu, posisi pemerintah mengenai penyaluran gaji PNS menjadi jelas: pembayaran tetap melalui bank, bukan melalui KDKMP atau koperasi desa. Informasi tersebut juga membedakan usulan yang beredar dan mekanisme pembayaran yang ditegaskan oleh Menteri Keuangan. Sampai keterangan itu disampaikan, Suahasil hanya memastikan bahwa pola yang berjalan sekarang akan diteruskan, tanpa menguraikan lebih jauh usulan pembayaran melalui koperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa usulan mengenai penyaluran gaji pegawai negeri sipil melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menghadiri rapat koordinasi terbatas terkait KDKMP di Jakarta pada 14 Oktober. Dengan demikian, rencana tersebut masih berada dalam tahap pengajuan dan pembahasan antarkementerian, bukan kebijakan yang telah dipastikan berlaku. Penyampaian usulan kepada Kementerian Keuangan menjadi langkah awal untuk meminta pertimbangan mengenai kemungkinan skema pembayaran tersebut. Namun, informasi yang disampaikan belum menunjukkan bahwa proses persetujuan telah selesai ataupun bahwa keputusan pelaksanaan sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Ferry juga menyebut anggaran untuk pembayaran sedang disiapkan. Meski demikian, ia belum mengungkapkan nilai anggaran secara terperinci. Belum ada keterangan mengenai besaran dana yang akan dialokasikan, sumber anggaran, ataupun cara penghitungan kebutuhan pembayaran apabila usulan itu diteruskan. Informasi mengenai mekanisme penyaluran pun belum dijabarkan, termasuk bagaimana koperasi akan menerima atau meneruskan dana kepada para PNS. Karena rincian tersebut belum disampaikan, masyarakat belum dapat mengetahui bagaimana rencana ini akan diterapkan dalam praktik maupun pihak mana yang akan bertanggung jawab pada setiap tahap penyaluran.
Keterangan yang tersedia juga belum memerinci bentuk pengajuan yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Tidak dijelaskan apakah usulan tersebut berupa rancangan kerja sama, permohonan kajian, atau dokumen kebijakan dengan bentuk lain. Jadwal pelaksanaan belum diumumkan, sehingga belum ada kepastian kapan skema dapat dimulai apabila memperoleh persetujuan. Selain itu, pemerintah belum menyebut koperasi mana yang berpotensi dilibatkan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut. Untuk saat ini, publik hanya mengetahui bahwa usulan telah disampaikan dan anggaran sedang disiapkan. Kejelasan mengenai keputusan, tata cara pembayaran, jadwal, serta koperasi pelaksana masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait. Sampai rincian itu tersedia, rencana penyaluran gaji PNS melalui koperasi sebaiknya dipahami sebagai usulan yang masih dalam proses, bukan perubahan sistem pembayaran yang sudah berlaku.Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026 memberikan gambaran mengenai besarnya kelompok aparatur yang menjadi bagian dari layanan kepegawaian dan penggajian pemerintah. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia tercatat sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, jumlah ASN tidak dapat diperlakukan sebagai jumlah PNS saja. Pembedaan ini penting ketika membaca informasi tentang penyaluran gaji, sebab cakupan data dan ketentuan bagi setiap kelompok pegawai dapat berbeda.
Di sisi lain, data PT Taspen (Persero) menggambarkan skala layanan perusahaan bagi peserta dan penerima manfaatnya, bukan jumlah aparatur yang masih aktif bekerja. Hingga Agustus 2026, Taspen mencatat 9,13 juta peserta yang dilayani. Dari jumlah tersebut, 3,28 juta merupakan pensiunan. Angka pensiunan ini merupakan bagian dari keseluruhan peserta Taspen, sehingga tidak tepat disamakan dengan jumlah PNS maupun seluruh ASN. Kedua data tersebut memiliki cakupan dan tujuan pencatatan yang berbeda: BKN menyajikan jumlah ASN, sedangkan Taspen mencatat peserta dalam layanan perusahaan, termasuk kelompok penerima manfaat pensiun.
Untuk mendukung pelayanan kepada peserta, Taspen memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menyediakan kanal bagi peserta untuk mengakses layanan pembayaran dan kebutuhan administrasi terkait. Banyaknya titik layanan menunjukkan jangkauan operasional yang luas, tetapi tidak berarti setiap titik melayani jumlah peserta yang sama atau seluruh proses dilakukan dengan cara yang identik. Informasi mengenai jaringan ini juga perlu dibaca terpisah dari mekanisme pembayaran gaji PNS aktif. Dengan membedakan jumlah ASN, jumlah peserta Taspen, jumlah pensiunan, serta infrastruktur layanan, pembaca dapat memahami skala pengelolaan aparatur dan layanan pensiun tanpa mencampuradukkan kategori yang berbeda.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 menjadi dasar aturan yang disebut dalam pembahasan mengenai penyaluran gaji melalui rekening bank. Ketentuan tersebut mengatur tata cara penyaluran gaji pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui rekening masing-masing pada bank umum. Dengan demikian, mekanisme pembayaran gaji yang dimaksud tidak dilakukan secara terpisah dari sistem perbankan, melainkan melalui rekening pegawai pada bank umum.
Pengaturan dalam peraturan menteri itu juga menempatkan penyaluran secara terpusat sebagai bagian penting dari mekanisme pembayaran. Ruang lingkupnya mencakup tiga kelompok penerima, yakni PNS, prajurit TNI, serta anggota Polri. Penyebutan kelompok tersebut memperjelas bahwa ketentuan berlaku bagi aparatur sipil negara dan anggota institusi pertahanan maupun kepolisian yang menerima gaji melalui rekening. Peraturan ini menjadi rujukan bagi pola pembayaran yang telah berjalan melalui bank umum.
Penjelasan tersebut sejalan dengan penegasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahwa pola penyaluran gaji PNS yang berlaku melalui bank tetap dipertahankan. Pernyataan itu menegaskan kelanjutan mekanisme yang sudah diatur, yakni pembayaran secara terpusat melalui rekening pegawai pada bank umum. Karena itu, dasar regulasi yang relevan tetap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016, yang mencakup PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Ketentuan tersebut memberikan konteks atas penegasan Suahasil mengenai mekanisme penyaluran saat ini, tanpa mengubah uraian mengenai cakupan penerima maupun saluran pembayaran yang diatur. Penjelasan ini hanya menempatkan aturan tersebut sebagai landasan bagi pola penyaluran yang tetap digunakan, bukan sebagai pernyataan mengenai tindak lanjut atau waktu pengambilan keputusan atas usulan koperasi. Dengan demikian, pokok ketentuan yang dapat disampaikan adalah penyaluran gaji secara terpusat ke rekening pegawai di bank umum, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dan ditegaskan Suahasil tetap dipertahankan.
Baca juga: Menkeu Pastikan Gaji ASN Tetap Dibayar Lewat Transfer, Bukan Kopdes | Suahasil Tegaskan Gaji ASN Tetap Dibayarkan dengan Mekanisme Saat Ini | Gaji ASN Tetap Masuk Rekening Langsung, Suahasil Tegaskan Mekanismenya
