Jakarta | Survei Poltracking Indonesia mencatat bahwa bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi alasan paling banyak dipilih oleh responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 16,5 persen responden menyebut aspek tersebut sebagai alasan kepuasan mereka. Temuan ini menempatkan penyaluran bantuan sebagai faktor yang paling menonjol di alasan yang disampaikan dalam survei.
Alasan berikutnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dipilih oleh 15 persen responden. Selisih kedua jawaban itu sebesar 1,5 poin persentase. Angka tersebut menunjukkan bahwa MBG juga menjadi pertimbangan penting bagi sebagian responden dalam menilai kinerja pemerintah, meskipun bantuan yang dipandang tepat sasaran berada di urutan pertama.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran merupakan alasan paling banyak disampaikan oleh responden yang puas, dengan angka 16,5 persen, disusul MBG sebesar 15 persen. Keterangan itu menggambarkan alasan yang diberikan oleh kelompok responden yang menyatakan puas, bukan persentase tingkat kepuasan secara keseluruhan. Karena itu, kedua angka tersebut perlu dibaca sebagai pilihan alasan dalam survei, bukan sebagai ukuran langsung dukungan seluruh masyarakat terhadap masing-masing program.
Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek bantuan sosial dan program pemenuhan gizi sama-sama masuk dalam pertimbangan responden ketika menjelaskan kepuasan terhadap pemerintahan saat ini. Penilaian mengenai ketepatan sasaran bantuan menyoroti bagaimana manfaat program pemerintah dirasakan oleh penerima, sementara MBG muncul sebagai program yang memperoleh perhatian tersendiri. Data yang disampaikan Poltracking memberi gambaran mengenai alasan yang paling sering dikaitkan dengan kepuasan dalam survei tersebut. Namun, hasil itu tidak dengan sendirinya menjelaskan pengalaman setiap responden atau dampak program secara lebih luas. Untuk memahami gambaran lengkapnya, angka alasan kepuasan perlu ditempatkan bersama temuan survei lainnya, termasuk metode, cakupan responden, dan indikator yang digunakan.Survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen. Angka tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Dengan demikian, lebih dari separuh responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah, meskipun tingkat kepuasan itu belum mencakup seluruh masyarakat yang disurvei. Hasil ini memberikan gambaran mengenai bagaimana warga menilai kinerja pemerintahan pada saat survei dilakukan.
Selain kepuasan, survei tersebut mengukur kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan tercatat mencapai 64,8 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase kepuasan. Perbedaan kedua angka ini menjadi salah satu temuan penting karena menunjukkan bahwa penilaian terhadap hasil kerja pemerintah dan keyakinan kepada pemerintah bukanlah hal yang sepenuhnya sama. Responden dapat tetap percaya kepada pemerintah meskipun tingkat kepuasan mereka terhadap kinerjanya lebih rendah.
Hanta Yuda menyoroti selisih tersebut dengan menyatakan bahwa kepercayaan publik lebih tinggi daripada kepuasan. Menurutnya, temuan ini menandakan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih relatif lebih kuat. Dengan kata lain, capaian kepuasan sebesar 55,3 persen perlu dibaca bersama tingkat kepercayaan sebesar 64,8 persen, bukan sebagai ukuran tunggal untuk menilai hubungan pemerintah dengan masyarakat. Kedua indikator itu menangkap dimensi penilaian publik yang berbeda.
Kepercayaan yang lebih tinggi dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan menjelaskan agenda kerjanya kepada masyarakat. Namun, angka tersebut tidak serta-merta berarti semua responden puas atau seluruh kebijakan mendapat dukungan tanpa catatan. Pemerintah tetap perlu memperhatikan kelompok yang belum merasa puas, sekaligus menjaga keyakinan publik melalui pelaksanaan program dan komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan kedua indikator pada survei berikutnya juga penting untuk melihat apakah kepercayaan tersebut diikuti peningkatan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan.
Survei nasional Poltracking yang menjadi dasar pembahasan kepuasan terhadap pemerintah dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Rentang waktu tersebut menunjukkan periode pengumpulan data yang dicantumkan dalam informasi survei, bukan tanggal publikasi hasilnya. Dalam pelaksanaannya, survei melibatkan 1.220 responden. Jumlah itu menjadi konteks penting ketika membaca temuan mengenai alasan masyarakat menyatakan puas, termasuk pandangan terkait bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan menyebut periode dan jumlah peserta secara jelas, pembaca dapat memahami cakupan dasar data yang digunakan dalam laporan survei ini.
Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin terbagi sama, yakni 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Pembagian yang seimbang ini merupakan bagian dari profil responden yang disampaikan dalam keterangan survei. Informasi tersebut membantu memberikan gambaran tentang susunan peserta yang diwawancarai, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan pandangan setiap kelompok atau memastikan bahwa pendapat laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama. Karena itu, data komposisi ini sebaiknya dibaca sebagai keterangan tentang siapa yang tercakup dalam survei, bukan sebagai hasil analisis terpisah mengenai kepuasan berdasarkan jenis kelamin.
Responden berasal dari populasi warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Kriteria usia yang digunakan adalah lebih dari 17 tahun, atau sudah menikah. Dengan demikian, cakupan responden yang disebutkan dalam informasi survei berfokus pada warga negara yang memenuhi salah satu kriteria tersebut. Keterangan ini penting untuk menempatkan hasil survei dalam konteks populasi yang dituju, yakni warga yang memiliki hak pilih dan memenuhi ketentuan usia atau status perkawinan yang dinyatakan. Informasi yang tersedia tidak mencantumkan karakteristik responden lainnya, sehingga rincian tambahan mengenai latar belakang peserta tidak dapat disimpulkan dari profil ini. Secara keseluruhan, periode pelaksanaan, jumlah responden, komposisi jenis kelamin, serta kriteria kelayakan memberikan gambaran faktual mengenai dasar survei Poltracking tanpa menambahkan asumsi tentang peserta maupun proses pengumpulan datanya.
Pengumpulan data dalam survei Poltracking dilakukan melalui metode multistage random sampling. Dalam metode ini, pemilihan sampel berlangsung secara bertahap dengan proses pengacakan pada tahapan pemilihan yang relevan. Dengan demikian, responden yang diwawancarai bukan dipilih semata-mata berdasarkan kemudahan untuk ditemui, melainkan berasal dari proses pemilihan sampel secara acak. Desa atau kelurahan terpilih menjadi bagian dari pelaksanaan lapangan, sebelum responden di dalamnya ditentukan secara acak. Pendekatan bertahap tersebut digunakan untuk menyusun sampel survei, sementara wawancara dilaksanakan langsung kepada orang-orang yang terpilih. Penjelasan mengenai proses ini memberi gambaran tentang bagaimana data dihimpun, tanpa mengubahnya menjadi penafsiran terhadap jawaban responden.
Wawancara tatap muka dilakukan oleh pewawancara terlatih kepada responden terpilih secara acak. Pelaksanaan wawancara dibantu teknologi aplikasi, yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data di lapangan. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap desa atau kelurahan terpilih. Ketentuan tersebut menjelaskan jumlah wawancara yang ditangani pada tingkat wilayah terpilih, bukan jumlah keseluruhan responden dalam survei. Pewawancara mendatangi responden dan mengajukan pertanyaan secara langsung, sedangkan bantuan aplikasi mendukung pelaksanaan proses tersebut. Kombinasi pemilihan sampel bertahap, penentuan responden secara acak, serta wawancara langsung menjadi unsur teknis yang perlu diketahui saat membaca laporan survei. Keterangan ini berfokus pada prosedur, bukan pada penilaian terhadap hasilnya.
Survei mencantumkan toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Toleransi kesalahan atau batas galat merupakan ukuran statistik yang menunjukkan rentang ketidakpastian dalam estimasi survei, sesuai dengan rancangan dan pelaksanaan penelitian. Tingkat kepercayaan 95 persen menjelaskan tingkat keyakinan yang digunakan dalam penyajian ukuran tersebut. Kedua angka ini perlu dibaca sebagai keterangan metodologis, bukan sebagai jaminan bahwa setiap jawaban individu mencerminkan pandangan seluruh kelompok.
Baca juga: Relawan MMP Wafat, Korban Jiwa Kebakaran Bromo Menjadi Lima | Tiga Faktor yang Membuka Jalan Pembiayaan Proyek Sampah Menjadi Listrik di Indonesia | Pemerintah Benahi Program MBG, dari Kerja Sama Yayasan hingga Pengawasan Dapur
