Yogyakarta | Desakan publik untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti mengenai ijazah setara SMA milik Gibran. Putusan tersebut menjadi pemicu munculnya kembali perdebatan mengenai kelayakan dan legitimasi politik wakil presiden dalam pemerintahan saat ini. Sejumlah pihak menilai temuan dalam putusan MK perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan, sementara kelompok lain mengingatkan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik. Perbedaan pandangan itu membuat isu pemakzulan berkembang menjadi persoalan politik yang berpotensi memengaruhi hubungan antarpartai pendukung pemerintah.
Perkembangan tersebut juga menjadi latar utama munculnya kembali pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden. Wacana itu tidak hanya berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi juga dengan tarik-menarik kepentingan internal koalisi serta sikap partai-partai di parlemen. Desakan dari masyarakat dapat menjadi faktor politik, tetapi keputusan formal tetap harus mengikuti prosedur yang diatur dalam konstitusi. DPR memiliki peran untuk menilai dugaan pelanggaran dan menentukan apakah alasan pemakzulan memenuhi dasar hukum sebelum proses tersebut diteruskan kepada MPR.
Sosiolog politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, menyampaikan bahwa tahapan politik berikutnya berada di tangan DPR dan MPR. Kedua lembaga tersebut, menurut dia, harus menentukan apakah akan mempercepat proses pergantian wakil presiden atau menunggu hingga 2029. Pilihan itu akan dipengaruhi oleh kekuatan bukti, sikap fraksi, serta perhitungan stabilitas pemerintahan. Karena itu, putusan MK belum otomatis mengubah posisi Gibran, tetapi telah membuka ruang bagi pembahasan politik yang lebih luas. Arah isu ini selanjutnya bergantung pada keberanian DPR dan MPR mengambil keputusan serta kemampuan koalisi mengelola perbedaan internal.
Zuly memandang wacana pemakzulan Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan etika publik. Di balik dorongan tersebut terdapat pula perhitungan politik mengenai keseimbangan kekuasaan di internal partai dan koalisi. Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan pencopotan wakil presiden perlu dilihat dalam konteks hubungan antarpartai yang membentuk pemerintahan. Sikap setiap kekuatan politik dapat dipengaruhi oleh posisi mereka dalam koalisi, kepentingan mempertahankan pengaruh, serta pertimbangan mengenai susunan kekuasaan setelah perubahan terjadi.
Menurut Zuly, ketiadaan satu partai mayoritas atau single majority dapat membuat proses pencopotan Gibran berpotensi tersendat. Langkah tersebut tidak hanya membutuhkan dasar dan mekanisme konstitusional, tetapi juga bersinggungan dengan konfigurasi dukungan politik di parlemen. Ketika kekuatan politik tersebar di sejumlah partai, keputusan penting semacam itu berpotensi memerlukan kesepakatan yang lebih luas. Perbedaan kepentingan antarpartai dapat memengaruhi arah pembahasan dan menentukan sejauh mana wacana tersebut memperoleh dukungan.
Perubahan posisi wakil presiden juga dikhawatirkan mengganggu susunan koalisi yang telah terbentuk. Jika posisi tersebut kosong atau harus diisi melalui mekanisme penggantian, persaingan baru dapat muncul mengenai pihak yang berhak memperoleh posisi pengganti. Masing-masing partai dapat memiliki pertimbangan sendiri terkait representasi dan pembagian peran dalam pemerintahan. Situasi itu membuat isu pemakzulan tidak berhenti pada pertanyaan mengenai keberlanjutan jabatan, melainkan turut menyentuh komposisi kekuasaan setelahnya. Dalam pandangan Zuly, dinamika internal koalisi semacam ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran langkah politik terhadap Gibran.
Penentuan figur pengganti Gibran dinilai tidak hanya berkaitan dengan pilihan politik, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan hubungan di dalam koalisi. Setiap partai pendukung dapat merasa memiliki kepentingan dan kontribusi yang layak dipertimbangkan dalam proses tersebut. Karena itu, apabila satu nama ditetapkan tanpa kesepahaman yang kuat, keputusan tersebut berisiko memunculkan kecemburuan antarpartai.
Zuly mencontohkan, figur pengganti bisa saja berasal dari salah satu partai koalisi, seperti Golkar, NasDem, atau PKB. Pilihan semacam itu mungkin dipandang sebagai langkah yang wajar oleh partai yang bersangkutan, tetapi belum tentu diterima oleh seluruh anggota koalisi. Partai lain dapat mempertanyakan dasar penentuan tersebut, terutama jika merasa memiliki peran yang sama penting dalam membangun dan mempertahankan dukungan politik.
Persoalan itu tidak hanya mungkin muncul dari partai yang memperoleh suara lebih kecil. Partai dengan perolehan suara lebih besar pun dapat mempersoalkan keputusan apabila menilai kontribusinya tidak tercermin dalam penentuan figur. Masing-masing pihak memiliki alasan untuk merasa turut berjasa, baik melalui dukungan elektoral, kerja organisasi, maupun keterlibatan dalam agenda koalisi. Perbedaan persepsi mengenai tingkat kontribusi tersebut dapat membuat proses pengambilan keputusan semakin rumit.
Dalam pandangan Zuly, situasi itu berpotensi melahirkan perpecahan yang tajam di partai-partai pendukung. Rasa dianaktirikan dapat muncul ketika sebuah partai menilai kepentingannya diabaikan atau keputusan lebih menguntungkan pihak tertentu. Jika tidak dikelola melalui komunikasi dan perundingan yang terbuka, kecemburuan tersebut dapat melemahkan soliditas koalisi serta menggeser perhatian dari pembahasan pemakzulan ke perselisihan internal mengenai pembagian pengaruh dan posisi politik.
Proses pergantian yang tengah menjadi perhatian publik diduga berjalan lambat karena para petinggi partai belum menemukan kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan. Perbedaan kepentingan di anggota koalisi membuat setiap opsi harus dibahas secara hati-hati. Pergantian figur atau perubahan susunan kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan posisi yang akan diisi, tetapi juga menyangkut distribusi pengaruh, akses kebijakan, serta jaminan kepentingan politik masing-masing partai. Selama titik temu tersebut belum tercapai, wacana perubahan akan tetap dibayangi tarik-menarik internal.
Dalam situasi itu, Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menghitung setiap langkah secara cermat agar koalisi pendukung pemerintah tidak pecah. Keputusan yang terlalu cepat berisiko memunculkan kekecewaan dari partai tertentu, sedangkan penundaan yang terlalu lama dapat memperbesar ketidakpastian. Karena itu, pilihan presiden tidak dapat dilepaskan dari kemampuan menjaga keseimbangan antarpartai sekaligus mempertahankan stabilitas pemerintahan. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan politik dalam jangka pendek maupun panjang.
Kehati-hatian tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan membaca peta kekuatan politik menuju 2029. Zuly menilai, konfigurasi dukungan yang terbentuk saat ini dapat memengaruhi posisi setiap partai pada kontestasi mendatang. Prabowo perlu memperhitungkan perkembangan elektoral, kekuatan jaringan politik, serta potensi perubahan aliansi sebelum menetapkan sosok atau skema yang dianggap paling sesuai. Pertimbangan menuju 2029 membuat keputusan mengenai pergantian tidak cukup didasarkan pada kepentingan sesaat di dalam pemerintahan.
Menurut keterangan Zuly, Prabowo perlu memilih sosok atau skema yang tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa sakit hati di partai-partai koalisi. Pilihan tersebut harus mampu menjaga rasa keterlibatan setiap kekuatan politik, sehingga tidak ada pihak yang merasa disisihkan dari pembagian pengaruh. Dengan perhitungan itu, presiden diharapkan dapat mempertahankan soliditas koalisi sambil mengelola kepentingan politik yang terus bergerak menuju 2029.
