Jakarta | Kementerian Perhubungan mengusulkan penerapan pola kerja fleksibel menjelang dan setelah libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Skema yang sedang dibicarakan mencakup work from home (WFH), yakni bekerja dari rumah, atau work from anywhere (WFA), yang memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi lain. Usulan ini diarahkan pada tanggal-tanggal tertentu di sekitar periode libur, bukan dimaksudkan sebagai kebijakan yang berlaku otomatis bagi seluruh pekerja.
Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya mengelola pergerakan masyarakat selama masa angkutan Nataru. Pada periode ini, perjalanan untuk mudik, berlibur, beribadah, maupun mengunjungi keluarga biasanya meningkat. Jika sebagian pekerja dapat menjalankan tugas tanpa harus bepergian ke kantor, waktu perjalanan mereka berpotensi bergeser atau berkurang. Dengan demikian, tekanan terhadap jalan raya dan moda transportasi lain diharapkan dapat ditekan, terutama pada hari-hari yang diperkirakan ramai.
Namun, rencana WFH atau WFA itu belum menjadi ketetapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa jadwal penerapannya masih akan dibahas lebih lanjut. Pembahasan tersebut akan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Karena itu, tanggal yang nantinya dipilih serta bentuk pengaturan kerja yang digunakan masih menunggu hasil koordinasi lintas kementerian.
Koordinasi diperlukan agar usulan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian transportasi dan kondisi berbagai sektor. Pengaturan yang diputuskan juga perlu mempertimbangkan karakter pekerjaan, kesiapan instansi dan perusahaan, serta kebutuhan layanan publik yang harus tetap berjalan. WFH maupun WFA tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada semua bidang, sehingga pelaksanaannya dapat memerlukan pengaturan tersendiri.
Untuk saat ini, masyarakat dan dunia usaha sebaiknya memandang rencana tersebut sebagai bahan pembahasan, bukan pengumuman jadwal resmi. Informasi mengenai tanggal, cakupan pekerja, dan ketentuan pelaksanaan baru dapat dipastikan setelah rapat koordinasi menghasilkan keputusan. Apabila skema fleksibilitas kerja disepakati, kebijakan itu akan menjadi salah satu langkah pendukung pengelolaan mobilitas Nataru, berdampingan dengan pengaturan lalu lintas dan layanan transportasi. Kepastian lebih lanjut diharapkan memberi waktu bagi pekerja, pemberi kerja, serta penyelenggara perjalanan untuk menyesuaikan rencana, sekaligus membantu pemerintah mengantisipasi kepadatan pada puncak arus liburan.Perkiraan pergerakan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru 2026/2027 menjadi salah satu dasar dalam pembahasan usulan bekerja dari rumah (WFH). Badan Kebijakan Transportasi memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 23 Desember 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 3 Januari 2027. Kedua tanggal tersebut menunjukkan waktu ketika perjalanan diperkirakan paling padat, sehingga dapat menjadi acuan untuk mempertimbangkan pengaturan aktivitas kerja dan mobilitas masyarakat.
Prediksi itu disusun melalui analisis data historis pergerakan masyarakat pada periode Nataru sebelumnya. Penyusunan perkiraan juga mempertimbangkan masukan dari pengelola jalan tol serta asosiasi transportasi. Dengan menggabungkan catatan perjalanan terdahulu dan informasi dari pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan transportasi, pemerintah memperoleh gambaran awal mengenai pola kepadatan yang mungkin terjadi. Meski demikian, perkiraan puncak perjalanan bukan kepastian mengenai kondisi lalu lintas di setiap ruas atau moda transportasi.
Dalam jadwal yang diusulkan, WFH ditempatkan pada 21 dan 22 Desember 2026, yakni sebelum perkiraan puncak arus mudik. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang bagi sebagian perjalanan agar tidak bertumpuk menjelang tanggal yang diprediksi paling sibuk. Sementara itu, 4 Januari 2027 diusulkan sebagai hari WFH setelah puncak arus balik pada 3 Januari. Penempatan tanggal ini berkaitan dengan upaya mengurangi tekanan perjalanan saat masyarakat kembali setelah libur, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas pada awal tahun.
Hubungan perkiraan puncak dan tanggal WFH tersebut masih bersifat bahan pertimbangan. Tanggal 21, 22 Desember 2026, dan 4 Januari 2027 belum ditetapkan sebagai jadwal resmi; semuanya masih berupa usulan yang akan dibahas lebih lanjut. Pembahasan dapat mempertimbangkan kesiapan instansi dan perusahaan, kebutuhan layanan publik, serta perkembangan koordinasi dengan sektor transportasi. Karena itu, masyarakat dan pemberi kerja sebaiknya menunggu keputusan resmi sebelum menjadikan tanggal-tanggal tersebut sebagai acuan pasti untuk mengatur jadwal kerja atau perjalanan Nataru.
Usulan penerapan kerja dari rumah atau WFH untuk masa Natal dan Tahun Baru 2026/2027 disampaikan Aan dalam forum persiapan masa angkutan Nataru. Pembahasan tersebut berlangsung dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dengan demikian, usulan WFH muncul sebagai salah satu hal yang dibicarakan dalam rangkaian koordinasi pemerintah menghadapi periode perjalanan akhir tahun, bukan sebagai kebijakan yang telah diputuskan atau diberlakukan.
Aan menyampaikan bahwa terdapat usulan WFH untuk tanggal-tanggal tertentu. Tanggal yang dimaksud telah dicatat dalam pembahasan, tetapi informasi yang tersedia tidak merinci tanggalnya. Pencatatan tersebut menjadi bagian dari proses untuk membawa usulan ke pembahasan lanjutan. Langkah ini memungkinkan gagasan mengenai pengaturan kerja selama masa Nataru dipertimbangkan bersama dalam forum koordinasi yang melibatkan pihak pemerintah terkait. Penyampaian usulan tidak dengan sendirinya berarti masyarakat atau instansi sudah diminta menjalankan WFH.
Usulan yang telah dicatat itu selanjutnya akan dibawa ke rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Forum tersebut menjadi tempat untuk membahasnya lebih lanjut dalam koordinasi persiapan angkutan Nataru 2026/2027. Karena itu, status rencana WFH masih berupa usulan yang menunggu pembahasan, dan keputusan mengenai penerapannya belum dapat disimpulkan dari penyampaian di konferensi pers. Konteks ini penting agar informasi tentang tanggal WFH tidak dibaca sebagai jadwal resmi. Masyarakat dan instansi sebaiknya membedakan usulan yang sudah dicatat dengan keputusan final, yang baru dapat diketahui setelah koordinasi pemerintah menghasilkan ketetapan atau pengumuman lebih lanjut. Sampai ada penjelasan resmi berikutnya, keterangan yang dapat dipastikan hanya mencakup adanya usulan tanggal tertentu, pencatatannya, serta rencana pembawaannya ke rapat koordinasi Kemenko PMK.Selain membahas usulan pengaturan kerja dari rumah selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu menjaga kelancaran perjalanan. Persiapan ini melibatkan kepolisian dan pengelola jalan tol, dengan perhatian pada pergerakan kendaraan di jalur utama serta titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Langkah-langkah tersebut direncanakan untuk dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB), yang akan menjadi acuan koordinasi antarinstansi. Namun, pembahasan mengenai rincian SKB masih berlangsung. Karena itu, ketentuan operasionalnya belum dapat dianggap sebagai keputusan final.
Salah satu hal yang dibicarakan adalah penerapan rekayasa lalu lintas sesuai situasi di lapangan. Pengaturan dapat disesuaikan dengan perkembangan volume kendaraan, kondisi ruas jalan, dan kebutuhan pengendalian arus di lokasi tertentu. Dengan pendekatan situasional, petugas diharapkan dapat mengatur perjalanan secara lebih terkoordinasi, termasuk ketika terjadi peningkatan kepadatan atau hambatan. Bentuk rekayasa yang akan digunakan, waktu penerapan, serta ruas yang menjadi sasaran masih menunggu pembahasan lebih lanjut dalam SKB. Pengendara sebaiknya memantau informasi resmi menjelang masa perjalanan, sebab pengaturan dapat bergantung pada kondisi aktual dan keputusan otoritas terkait.
Rencana lain yang turut dibahas mencakup pembatasan angkutan logistik pada waktu atau ruas tertentu, agar arus kendaraan penumpang dapat dikelola dengan lebih baik. Ketentuan mengenai jenis kendaraan, cakupan pembatasan, dan jadwalnya juga belum ditetapkan secara terperinci. Pemerintah bersama pihak terkait turut menyiapkan opsi jalur atau pelabuhan alternatif sebagai dukungan jika lintasan utama menghadapi kepadatan. Perhatian khusus diberikan pada penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, dengan pembahasan mengenai penggunaan pelabuhan atau dermaga alternatif.
Baca juga: Kemenhub Bahas WFA untuk Mengurai Kepadatan Nataru 2026/2027 | Polemik Pasal dalam Aturan Pencalonan Presiden Dibahas di Tengah Sengketa Ijazah
