Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Pembahasan ini berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pemulihan secara bertahap, termasuk dukungan yang diperlukan pada tahun 2027. Perhatian terhadap pembiayaan menjadi penting karena kegiatan pemulihan mencakup penanganan dampak bencana dan pembangunan kembali wilayah terdampak.
Menurut dokumen rencana induk, proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon pascabencana Sumatra direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni pada 2026 hingga 2028. Dengan rentang waktu tersebut, kebutuhan pembiayaan tidak hanya muncul pada tahap awal pelaksanaan, tetapi juga perlu diperhitungkan untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun 2027 berada di tengah periode rencana, sehingga ketersediaan anggaran pada tahun itu menjadi bagian penting dari kesinambungan program. Perencanaan lintas tahun juga membantu pemerintah memastikan kegiatan pemulihan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang telah disusun.
Tito menyampaikan bahwa ia telah mendiskusikan anggaran tersebut dengan Menteri Keuangan. Ia berharap anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dapat tersedia. Pernyataan itu menegaskan perlunya koordinasi kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang mengelola keuangan negara, terutama dalam menyelaraskan rencana pemulihan dengan kemampuan fiskal. Ketersediaan dana akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menjalankan agenda rehab-rekon hingga 2027 dan melanjutkannya sampai periode rencana berakhir pada 2028. Pembahasan kebutuhan anggaran sejak awal diharapkan memberi kejelasan bagi pelaksanaan program serta mendukung pemulihan yang terencana di wilayah terdampak. Namun, pembahasan mengenai kebutuhan tersebut tidak dengan sendirinya berarti seluruh alokasi telah ditetapkan; dukungan anggaran tetap perlu disesuaikan melalui proses perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan menjadi langkah untuk membicarakan kebutuhan pendanaan dan menjaga agar tahapan pemulihan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Suahasil menekankan bahwa seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang telah dianggarkan serta direncanakan untuk 2026 harus diselesaikan. Penekanan ini menempatkan pelaksanaan sebagai bagian penting dari pemulihan, bukan sekadar pencantuman kegiatan dalam dokumen anggaran. Setiap program perlu dijalankan sesuai sasaran dan jadwal, dengan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara terarah dan hasil pekerjaan dapat memberi manfaat nyata. Penyelesaian kegiatan juga penting untuk menjaga kesinambungan pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Pesan bahwa pekerjaan tidak boleh menggantung atau sampai tidak selesai menunjukkan perlunya pengelolaan yang cermat sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Program yang tertunda tanpa kepastian dapat menghambat pemulihan layanan, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, perkembangan kegiatan perlu dipantau, hambatan harus segera diidentifikasi, dan langkah korektif perlu disiapkan apabila pelaksanaan menghadapi kendala. Kedisiplinan terhadap jadwal dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab membantu memastikan bahwa pekerjaan yang sudah dimulai benar-benar dituntaskan. Pemerintah juga perlu menjaga keterbukaan informasi mengenai kemajuan program agar pemangku kepentingan memahami capaian maupun persoalan yang masih harus diatasi.
Persiapan tidak berhenti pada program 2026. Dukungan bagi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 dan 2028 juga perlu direncanakan lebih awal, dengan memperhatikan kebutuhan pemulihan yang berkembang dan tahapan dalam rencana induk. Suahasil menyatakan bahwa ketersediaan anggaran akan terus dipastikan agar sejalan dengan rencana tersebut. Kepastian pembiayaan lintas tahun memberi dasar bagi pemerintah untuk menyusun prioritas, menjaga kesinambungan pekerjaan, dan menghindari terputusnya program ketika kebutuhan belum seluruhnya terpenuhi. Perencanaan anggaran yang konsisten sekaligus membantu pemerintah daerah menyiapkan kapasitas pelaksanaan dan mengatur sumber daya. Dengan dukungan yang terukur, program pascabencana diharapkan terlaksana dengan baik, tanpa meninggalkan pekerjaan yang belum rampung atau kebutuhan penting yang belum memperoleh penanganan.
Pertemuan tersebut turut membahas kondisi daerah yang menghadapi kesulitan fiskal dalam menjalankan kebutuhan pemerintahannya. Pembahasan ini menjadi bagian dari perhatian terhadap pemulihan pascabencana di Sumatra, karena kemampuan fiskal tiap daerah perlu dikenali sebelum solusi dibicarakan. Para peserta menyoroti pentingnya mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga kondisi dan kebutuhan masing-masing dapat menjadi bahan pembahasan secara lebih terarah. Identifikasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai daerah yang memerlukan perhatian dalam mencari jalan keluar atas tekanan fiskal.
Upaya pemetaan daerah berkapasitas fiskal rendah akan dibahas lebih lanjut melalui rencana pembentukan tim teknis. Tim ini direncanakan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar kedua kementerian dapat membahas persoalan yang dihadapi daerah serta kemungkinan solusi. Pembentukan tim teknis menjadi langkah untuk mengoordinasikan pembahasan, termasuk mengenai daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat menelaah kondisi daerah dan mencari pendekatan yang sesuai dengan persoalan yang telah teridentifikasi.
Perhatian juga tertuju pada daerah yang pembiayaan belanja pegawainya berada di atas 40–50 persen. Tito menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan fiskal daerah. Angka itu menandai kelompok daerah yang perlu dicermati ketika pemerintah mengidentifikasi kapasitas fiskal rendah dan membicarakan solusi melalui tim teknis. Dengan demikian, pembicaraan tidak hanya mencakup kebutuhan pemulihan, tetapi juga situasi fiskal daerah yang menjadi bagian dari pertimbangan.
Rencana pembentukan tim teknis diharapkan menjadi wadah bagi Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk membahas temuan serta merumuskan solusi bagi daerah yang menghadapi kesulitan. Fokus pembahasan mencakup upaya mengenali daerah berkapasitas fiskal rendah dan perhatian terhadap pembiayaan belanja pegawai di atas 40–50 persen sebagaimana disampaikan Tito. Langkah tersebut menghubungkan identifikasi kondisi daerah dengan pembahasan antarkementerian. Daerah yang memiliki keterbatasan fiskal pun dapat dibicarakan secara khusus dalam proses pencarian solusi, sesuai dengan isu yang telah diangkat dalam pertemuan.
Selain membahas anggaran pemulihan pascabencana, pertemuan tersebut juga menyinggung pemberian insentif fiskal dan bantuan pemerintah kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik. Dukungan ini diposisikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pemerintah daerah, bukan sebagai bantuan yang diberikan tanpa pertimbangan. Dengan demikian, pemberian insentif memiliki tujuan untuk mengakui upaya dan hasil kerja daerah berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan.
Penentuan penerima dilakukan dengan melihat berbagai kategori penilaian. Kategori tersebut menjadi dasar untuk membandingkan capaian daerah dan memastikan bahwa apresiasi diberikan sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan. Fokus pembahasan adalah tujuan serta landasan pemberian bantuan tersebut: pemerintah memberikan dukungan kepada daerah berprestasi sebagai pengakuan atas hasil yang dinilai memenuhi kriteria. Penilaian berbasis kategori juga membantu membedakan pencapaian dan menyediakan kerangka yang dapat digunakan secara lebih terarah dalam menentukan penerima.
Insentif fiskal dan bantuan pemerintah itu dinilai dapat mendorong iklim kompetitif antarkepala daerah. Ketika capaian daerah diperhatikan dan diberi apresiasi, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja serta berupaya memenuhi kategori penilaian yang berlaku. Persaingan yang terbentuk diharapkan bertumpu pada pencapaian, bukan sekadar pada upaya memperoleh dukungan. Dalam kerangka ini, insentif berfungsi sebagai pengakuan sekaligus pendorong agar pemerintah daerah terus memperbaiki hasil kerjanya.
Meski demikian, dasar pemberian bantuan tetap terletak pada penilaian atas prestasi dan kategori yang digunakan. Karena itu, insentif perlu dipahami sebagai penghargaan yang terkait dengan capaian daerah, bukan pengganti pembiayaan yang memiliki tujuan lain, termasuk kebutuhan pemulihan pascabencana.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Pendanaan Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut hingga 2028 | Tito dan Kemenkeu Petakan Dana Pemulihan Bencana serta Tantangan Fiskal Daerah | Pemulihan Sekolah Pascabencana Sumatra, 99 Masih Belajar di Kelas Darurat
