Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (27/10). Pertemuan tersebut membahas pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, sekaligus sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Agenda ini mempertemukan dua kementerian yang memiliki peran dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
Salah satu pokok pembicaraan adalah keberlanjutan pendanaan untuk pemulihan pascabencana. Pemerintah memastikan dukungan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra akan berlanjut hingga 2028. Kepastian jangka waktu tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan, karena kegiatan pemulihan memerlukan pembiayaan yang dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan tahapan pelaksanaannya. Pembahasan Tito dan Suahasil menempatkan kesinambungan anggaran sebagai perhatian bersama.
Selain membahas pendanaan pemulihan, kedua menteri juga mengangkat sejumlah persoalan keuangan daerah. Isu tersebut dibicarakan dalam pertemuan yang sama, sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada anggaran pascabencana. Keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dan kondisi keuangan daerah menjadi salah satu ruang koordinasi antarkementerian. Namun, agenda pertemuan yang disampaikan mencakup pembahasan persoalan tersebut secara umum.
Pertemuan di kantor pusat Kemendagri itu menandai koordinasi kementerian dalam membicarakan pendanaan dan urusan keuangan daerah. Dengan dukungan anggaran yang dipastikan berlanjut hingga 2028, pembiayaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Sumatra tetap menjadi agenda pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Pembicaraan Tito dan Suahasil juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pemulihan berjalan berdampingan dengan perhatian terhadap persoalan keuangan daerah. Kedua hal tersebut menjadi pokok penting dalam agenda pertemuan pada Selasa itu.
Dokumen rencana induk pemulihan pascabencana Sumatra menetapkan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung dalam rentang 2026 hingga 2028. Rentang tersebut menunjukkan bahwa pemulihan dirancang sebagai proses bertahap, bukan kegiatan yang selesai dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaannya mencakup pekerjaan yang perlu dilanjutkan seiring perkembangan kebutuhan di wilayah terdampak.
Kerangka waktu itu menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyiapkan kegiatan dan pembiayaan pada setiap tahap. Dengan rencana yang berjalan selama beberapa tahun, kebutuhan anggaran tidak hanya diperhitungkan untuk tahap awal, tetapi juga untuk mendukung kelanjutan program. Ketersediaan pendanaan menjadi salah satu unsur penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai rencana induk.
Tito, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatra, mengatakan pembiayaan untuk penanganan pada 2027 telah dibicarakan. Ia menyampaikan bahwa anggarannya diharapkan tersedia. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembahasan mengenai kebutuhan pendanaan tahun berikutnya, sekaligus mencerminkan harapan pemerintah terhadap dukungan anggaran untuk melanjutkan penanganan.
Namun, penyampaian bahwa anggaran diharapkan tersedia perlu dipahami sesuai tingkat kepastian yang disampaikan: hal itu merupakan harapan, bukan keterangan bahwa seluruh alokasi telah dipastikan atau dicairkan. Pembahasan pendanaan menjadi bagian dari persiapan tahap lanjutan, sedangkan kepastian pelaksanaan tetap bergantung pada proses penganggaran dan keputusan yang berlaku. Karena itu, rencana untuk 2027 berada dalam konteks program pemulihan jangka menengah yang mencakup 2026 sampai 2028.
Dengan demikian, rencana induk memberi gambaran bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra membutuhkan kesinambungan dukungan selama beberapa tahun. Pembicaraan mengenai pembiayaan 2027 menjadi salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan prioritas kegiatan dengan ketersediaan anggaran, sehingga kebutuhan pemulihan dapat ditangani secara bertahap. Perkembangan alokasi pada tahun-tahun berikutnya akan menentukan bagaimana program yang direncanakan hingga 2028 dapat dilaksanakan.
Suahasil menekankan bahwa seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang telah dianggarkan serta direncanakan untuk 2026 harus dituntaskan. Penekanan ini penting agar program pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan sesuai sasaran, bukan sekadar tercantum dalam rencana kerja. Setiap kegiatan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan, kesiapan, dan kebutuhan di lapangan, sehingga anggaran yang telah disediakan benar-benar mendukung pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan untuk memastikan kelanjutan program setelah 2026. Pembahasan mencakup kebutuhan pada 2027 dan 2028, sehingga kegiatan pemulihan dapat dirancang sebagai proses yang berkesinambungan. Perencanaan untuk tahun-tahun tersebut perlu diselaraskan dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan dan kebutuhan yang masih tersisa. Dengan persiapan lebih awal, pemerintah dapat menjaga kesinambungan program serta menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan prioritas pemulihan yang telah ditetapkan.
Kementerian Keuangan memastikan bahwa penganggaran mengikuti rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi. Acuan tersebut menjadi dasar untuk menyelaraskan kegiatan, kebutuhan pendanaan, dan tahapan pelaksanaan lintas tahun. Suahasil mengingatkan agar tidak ada pekerjaan yang menggantung atau tidak selesai, terutama kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan dan anggaran 2026. Karena itu, pelaksanaan perlu dipantau secara cermat, sementara kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian harus ditangani. Pendekatan ini diharapkan membuat program pemulihan bergerak terarah, menjaga akuntabilitas penggunaan dana, dan memastikan agenda yang direncanakan berlanjut hingga 2028 dapat dilaksanakan secara konsisten.
Dalam pembahasan mengenai keberlanjutan pemulihan pascabencana di Sumatra, kedua menteri turut menyoroti kondisi sejumlah daerah yang menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Tekanan terhadap anggaran dapat membatasi ruang pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan pemulihan. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang seragam. Pemerintah perlu memahami kondisi keuangan setiap daerah, termasuk kewajiban belanja yang sudah mengikat dan kemampuan memperoleh pendapatan. Pemetaan tersebut diharapkan membantu menentukan bentuk dukungan yang lebih tepat, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terdampak maupun keberlanjutan program pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berencana membentuk tim teknis untuk mengidentifikasi persoalan serta merumuskan pilihan solusi. Tim ini akan menelaah kondisi fiskal daerah secara lebih rinci dan melihat komposisi belanja dalam anggaran masing-masing. Perhatian khusus diarahkan pada daerah yang mengalokasikan lebih dari 40 hingga 50 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Proporsi yang tinggi dapat mempersempit dana yang tersedia bagi belanja lain, termasuk pelayanan dasar, pembangunan, dan kegiatan pemulihan. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah dapat membahas karakteristik tiap daerah, menguji langkah yang memungkinkan, serta menyusun rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah memahami ruang penyesuaian yang tersedia, sekaligus menjaga agar kebijakan fiskal tetap mempertimbangkan kebutuhan aparatur dan kualitas layanan kepada warga.
Selain mencari jalan keluar bagi daerah dengan ruang fiskal terbatas, kedua menteri membahas insentif fiskal dan bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi. Dukungan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah kategori penilaian, sehingga capaian pemerintah daerah dapat diukur melalui kriteria yang relevan. Skema penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan positif antarkepala daerah dalam memperbaiki kinerja dan tata kelola, bukan sekadar menjadi tambahan anggaran. Dengan adanya penilaian dan insentif, daerah diharapkan terdorong meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program prioritas. Rangkaian pembahasan ini menghubungkan dukungan bagi daerah yang mengalami kesulitan dengan apresiasi terhadap kinerja, sembari memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pemulihan.
Baca juga: Pemulihan Sekolah Pascabencana Sumatra, 99 Masih Belajar di Kelas Darurat | Polri Dukung Perawatan dan Pemulihan Pengemudi Ojol Korban Kecelakaan di Blok M | Danantara Pastikan Perampingan BUMN Tak Disertai PHK Karyawan
