Tangerang | Yudariansyah, yang akrab disapa Yuda, mengaku dirugikan setelah mengetahui namanya tercatat sebagai pemilik sebuah McLaren 570S AT dengan nomor polisi B 570 H. Padahal, ia bekerja sebagai mekanik di bengkel motor di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dan menyatakan tidak pernah memiliki mobil tersebut. Persoalan itu mencuat ketika Samsat Ciledug menagih tunggakan pajak kendaraan senilai Rp137.471.000 atas nama dirinya. Tagihan bernilai besar tersebut mengejutkan Yuda karena ia merasa tidak mempunyai hubungan dengan mobil mewah yang dimaksud. Perbedaan data kepemilikan di administrasi kendaraan dan pengakuannya menjadi pokok persoalan yang kini ingin ia selesaikan.
Yuda mengetahui adanya masalah itu bukan dari surat yang ia terima secara langsung, melainkan setelah seorang tetangga memberi tahu bahwa petugas Samsat datang ke lingkungan tempat tinggalnya. Menurut informasi yang diterimanya, petugas tersebut bermaksud menagih pajak McLaren yang tercatat atas namanya. Pemberitahuan dari tetangga itu mendorong Yuda mencari tahu lebih lanjut mengenai kendaraan dan kewajiban pajak yang dikaitkan kepadanya. Ia kemudian mendatangi Samsat Ciledug pada Senin untuk mengurus pemblokiran data kendaraan. Langkah tersebut ditempuh agar ia dapat menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memiliki McLaren itu, sekaligus meminta agar catatan yang menimbulkan tagihan tersebut ditangani melalui prosedur administrasi yang berlaku.
Kasus ini menempatkan Yuda dalam situasi yang tidak biasa: seorang mekanik bengkel motor berhadapan dengan tagihan pajak untuk mobil sport yang menurut pengakuannya bukan miliknya. Untuk sementara, informasi yang tersedia berpusat pada pencatatan nama Yuda dalam data kendaraan, nilai tunggakan yang ditagihkan, serta upayanya mengurus pemblokiran di Samsat Ciledug. Penjelasan mengenai bagaimana namanya bisa tercantum sebagai pemilik belum dijabarkan dalam keterangan tersebut. Karena itu, penyelesaian administratif menjadi langkah awal yang penting untuk memeriksa data kendaraan dan memperjelas tanggung jawab atas pajaknya. Yuda juga mempertimbangkan jalur hukum terkait kerugian yang ia rasakan, sementara persoalan pokoknya adalah memastikan pencatatan kepemilikan itu diperiksa dan ditindaklanjuti secara tepat oleh pihak berwenang.
Yuda merasa dirugikan setelah mengetahui identitasnya tercatat pada sebuah mobil McLaren yang memiliki tunggakan pajak. Ia menilai pencatatan tersebut menimbulkan persoalan serius karena namanya dikaitkan dengan kendaraan mewah yang bukan miliknya. Situasi ini, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa ia bertanggung jawab atas kewajiban pajak atau administrasi kendaraan tersebut. Yuda menyatakan keberatan atas penggunaan identitasnya dan ingin mengetahui bagaimana data pribadinya dapat tercantum dalam dokumen kendaraan. Baginya, persoalan ini bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan menyangkut hak dan kepentingannya sebagai pihak yang merasa tidak pernah memiliki McLaren itu.
Atas dasar itu, Yuda berniat melaporkan pemilik asli kendaraan ke kepolisian apabila identitas orang tersebut ditemukan. Langkah tersebut dipertimbangkan karena ia menduga ada manipulasi data pribadi dalam pencatatan yang membuat namanya terhubung dengan kendaraan itu. Dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum, sehingga perlu ditelusuri melalui proses yang berwenang. Yuda menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk meminta kejelasan dan mempertahankan haknya. Dengan laporan, ia berharap asal-usul pencantuman identitasnya dapat diperiksa, termasuk pihak yang mengurus dokumen kendaraan. Ia juga ingin memastikan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan tanpa penjelasan, terutama karena namanya telah muncul dalam urusan administrasi mobil dengan tunggakan pajak.
Di sisi lain, Yuda telah diberi tahu bahwa Samsat Ciledug akan memanggilnya kembali untuk menjalani mediasi setelah pemilik asli kendaraan ditemukan. Pemanggilan tersebut menjadi tahap lanjutan yang dinantikan untuk mempertemukan pihak terkait dan membahas pencatatan identitas tersebut. Namun, mediasi baru dapat dilakukan setelah pemilik asli diketahui, sehingga proses penelusuran menjadi penting. Yuda menunggu informasi lebih lanjut dari Samsat, sekaligus tetap membuka ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia. Jika hasil penelusuran menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan data, ia siap mengambil langkah hukum. Sikap itu mencerminkan keinginannya memperoleh kepastian mengenai keterlibatannya dalam catatan kendaraan, bukan menerima tanggung jawab atas mobil yang ia nyatakan bukan miliknya.
Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idham Kholid, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri keberadaan mobil McLaren yang tercatat menggunakan nama seorang mekanik di Tangerang. Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mencari tahu siapa pemilik sebenarnya dari kendaraan tersebut. Namun, ketika dimintai keterangan, Idham menyampaikan bahwa Samsat belum memperoleh informasi mengenai lokasi McLaren maupun keberadaan pemilik aslinya. Upaya pelacakan masih memerlukan informasi dan penelusuran lebih lanjut dari pihak terkait.
Menurut Idham, pencarian kendaraan itu tidak mudah karena mobil merupakan aset bergerak yang dapat berpindah lokasi. Karena itu, keberadaannya tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan data administrasi yang tercatat. Samsat Ciledug belum dapat memastikan di mana kendaraan tersebut saat ini berada, sementara informasi mengenai pemilik sebenarnya juga belum diperoleh. Koordinasi dengan kepolisian menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan kejelasan, tetapi hingga keterangan diberikan, belum ada hasil yang dapat disampaikan mengenai posisi McLaren tersebut.
Di sisi lain, data kendaraan telah diblokir oleh Samsat. Langkah itu dilakukan agar pemilik sebenarnya terdorong datang dan memperbarui administrasi kendaraan sesuai ketentuan. Idham menjelaskan, status blokir membuat pemilik perlu mengurus data yang tercatat sebelum administrasi kendaraan dapat diperbarui. Ia juga mengingatkan bahwa apabila persoalan tersebut tidak diurus, kendaraan berisiko menjadi tidak sah untuk digunakan. Dengan demikian, pembaruan administrasi dinilai penting untuk memastikan pencatatan kendaraan sesuai dengan kepemilikan yang sebenarnya. Samsat menunggu tindak lanjut dari pemilik maupun informasi hasil koordinasi, tanpa memastikan kapan keberadaan kendaraan dan pemiliknya dapat diketahui.Kasubdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, menyampaikan bahwa pihak yang merasa identitasnya dicatut dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Pelaporan tersebut menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan apabila seseorang mendapati namanya tercantum dalam dokumen kendaraan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
Menurut Sumardji, tindak lanjut akan bergantung pada hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan keterangan yang tersedia. Apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, persoalan itu dapat diteruskan kepada penyidik reserse kriminal untuk ditangani sesuai ketentuan. Dengan demikian, penelusuran administrasi kendaraan dan proses penyelidikan pidana merupakan langkah yang dapat berjalan sesuai temuan masing-masing.
Korlantas juga menelusuri riwayat administrasi McLaren 570S AT yang disebut bernilai Rp4,5 miliar. Berdasarkan keterangan Sumardji, mobil tersebut pertama kali terdaftar atas nama sebuah perusahaan pada Januari 2021. Selanjutnya, pada Oktober 2022, kendaraan itu mengalami proses balik nama sehingga tercatat sebagai milik perorangan. Riwayat tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memahami perubahan kepemilikan dalam dokumen kendaraan.
Dalam proses administrasi, pemblokiran kendaraan dimaksudkan agar pemilik sebenarnya mengurus balik nama ketika datang. Langkah ini berkaitan dengan penertiban data kepemilikan dan tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran. Pemilik yang mengajukan pengurusan perlu mengikuti prosedur yang berlaku, sementara petugas dapat mencocokkan identitas dan dokumen pendukung dengan data registrasi.
Penelusuran atas perubahan kepemilikan juga penting untuk memperjelas siapa yang tercatat dalam setiap tahap administrasi. Jika terdapat perbedaan data pada dokumen dan keterangan pihak yang identitasnya digunakan, pemeriksaan lebih lanjut dapat membantu memastikan duduk perkara. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan bukti serta kronologi kepada kepolisian, sedangkan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana berada dalam kewenangan aparat yang menangani laporan dan penyidikan.
Baca juga: 20 Gempa Susulan Tercatat di Tanggamus, BMKG Minta Warga Tetap Tenang
