BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan aparat penegak hukum menelusuri dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan dapat diproses melalui jalur hukum apabila memenuhi persyaratan pembuktian.
Menurut Yusril, penyelidikan pidana dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti awal itu menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan apakah suatu peristiwa mengandung unsur pidana dan perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum. Dengan demikian, penanganan perkara tidak semata-mata bergantung pada pemeriksaan internal, tetapi juga dapat melibatkan lembaga penegak hukum sesuai karakter dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Ia menyampaikan bahwa kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum masing-masing. Apabila dalam dugaan pelanggaran tersebut terdapat indikasi korupsi, lembaga yang berwenang dapat melakukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses itu diperlukan untuk memastikan setiap informasi diperiksa secara objektif dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Yusril disampaikan kepada wartawan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia tidak menutup ruang bagi proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, sepanjang aparat menemukan dasar awal yang memadai. Keterbukaan tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong, terutama apabila pemeriksaan mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi. Setiap tahapan tetap harus dijalankan sesuai kewenangan, prosedur, dan standar pembuktian yang berlaku.
Yusril menegaskan bahwa tidak ada keberatan apabila dugaan pelanggaran yang terjadi di Lapas Cibinong ditindaklanjuti melalui proses pidana. Menurutnya, penanganan perkara tidak harus berhenti pada pemeriksaan administratif atau evaluasi internal apabila aparat penegak hukum menilai terdapat alasan yang cukup untuk membuka penyelidikan lebih lanjut. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pihaknya tidak menutup ruang bagi mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga menyatakan akan menghargai dan mengapresiasi setiap langkah hukum yang ditempuh untuk mengusut persoalan tersebut. Bagi Yusril, proses penyelidikan dapat menjadi sarana untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terkait, serta kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan pidana. Penanganan oleh aparat penegak hukum diharapkan dilakukan secara objektif, berdasarkan prosedur, dan dengan memperhatikan seluruh informasi maupun bukti yang tersedia.
Pernyataan terbuka itu berkaitan dengan kemungkinan adanya bukti awal yang memadai untuk menjadi dasar pemeriksaan. Namun, keberadaan bukti awal tidak serta-merta berarti bahwa tindak pidana telah terbukti. Status perkara dan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana tetap harus ditentukan melalui tahapan hukum yang sah, termasuk pengumpulan keterangan, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi terhadap bukti-bukti lain.
Dengan demikian, penyelidikan pidana dipandang sebagai proses untuk menguji dugaan secara proporsional, bukan sebagai penetapan kesalahan terhadap individu atau institusi tertentu. Yusril menekankan pentingnya memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja secara independen tanpa tekanan, sekaligus memastikan bahwa setiap pihak yang diperiksa memperoleh hak dan perlindungan sesuai ketentuan. Pendekatan ini membuka peluang bagi persoalan di Lapas Cibinong untuk ditangani secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila memang ditemukan dasar hukum yang kuat.
Yusril memberikan penghargaan terhadap langkah tegas yang ditempuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani persoalan internal di Lapas Cibinong. Apresiasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan perlu dilakukan secara serius, terbuka, dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki kementerian. Menurut Yusril, pembenahan internal menjadi bagian penting untuk menjaga integritas lembaga serta memastikan setiap persoalan ditangani melalui mekanisme yang semestinya.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dalam keterangannya disebut sebagai pejabat berpangkat inspektur jenderal di kementerian tersebut. Penghargaan itu diberikan karena yang bersangkutan telah mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah dalam persoalan di Lapas Cibinong. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk kesungguhan kementerian dalam merespons masalah yang muncul di lingkungan kerja dan pemasyarakatan.
Bagi Yusril, tindakan terhadap pihak yang dinilai bersalah memperlihatkan adanya komitmen untuk tidak mengabaikan persoalan internal. Langkah itu juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan kementerian. Penanganan yang tegas diharapkan dapat mendukung proses pembenahan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi yang bertanggung jawab atas urusan imigrasi dan pemasyarakatan.
Apresiasi Yusril tidak terlepas dari pentingnya respons kelembagaan dalam menghadapi persoalan di Lapas Cibinong. Ia menilai tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola internal. Dengan adanya perhatian dan keputusan terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah, kementerian menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dibiarkan tanpa penanganan. Pernyataan itu sekaligus menegaskan dukungan terhadap pembenahan yang dilakukan melalui kewenangan internal kementerian.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Laporan tersebut menjadi salah satu bahan yang diperhatikan pemerintah dalam melihat berbagai informasi tentang situasi di dalam lapas, termasuk dugaan pelanggaran yang sebelumnya mencuat ke ruang publik. Dalam kapasitasnya sebagai menteri koordinator, Yusril menempatkan temuan Ombudsman sebagai informasi penting yang perlu ditelaah melalui mekanisme yang sesuai.
Sebelum laporan tersebut muncul, Yusril memilih berada dalam posisi netral dan tidak mengambil sikap yang dapat mendahului proses pemeriksaan. Ia mempersilakan investigasi dilakukan secara terbuka agar setiap informasi, keterangan, dan bukti yang relevan dapat diuji oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hendak menetapkan kesimpulan sebelum seluruh rangkaian penyelidikan berlangsung secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Ruang penyelidikan pidana tetap terbuka apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Penanganannya dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku, dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum serta hak semua pihak yang terkait. Yusril tidak menyampaikan penilaian akhir mengenai dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong dan menyerahkan pengujian fakta kepada proses investigasi yang berjalan.
Dengan demikian, posisi Yusril berfokus pada keterbukaan terhadap laporan Ombudsman dan kemungkinan tindak lanjut berdasarkan temuan yang dapat diverifikasi. Ia tetap membuka ruang bagi proses hukum untuk berjalan apabila terdapat dasar yang memadai, tanpa menetapkan terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab ataupun bagaimana hasil penyelidikan nantinya. Setiap perkembangan selanjutnya diharapkan disampaikan melalui saluran resmi dan mengacu pada bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
