Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi cuaca ekstrem, menjaga kestabilan pangan, serta menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu menjelaskan isi pertemuan, termasuk perhatian terhadap risiko iklim yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dan perekonomian.
Agenda itu menempatkan perubahan iklim ekstrem sebagai tantangan yang perlu diantisipasi secara menyeluruh. Cuaca ekstrem dapat menimbulkan tekanan pada berbagai sektor, sementara gangguan terhadap produksi maupun distribusi pangan berisiko memengaruhi ketersediaan dan kestabilan pasokan. Pada saat yang sama, karhutla dapat membawa dampak lingkungan dan sosial yang luas. Karena itu, rekomendasi DEN diarahkan untuk membantu pemerintah menyiapkan langkah sebelum risiko berkembang menjadi krisis, sekaligus memperkuat respons ketika dampak sudah dirasakan masyarakat.
Penjelasan Marie Elka Pangestu memberi gambaran bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut satu jenis bencana atau sektor tertentu. Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, ketahanan pangan, dan penanganan karhutla dipandang saling berkaitan dalam upaya mengurangi kerentanan. Perhatian terhadap keterhubungan tersebut penting karena perubahan kondisi iklim dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari tekanan pada lingkungan hingga tantangan bagi rumah tangga dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan risiko dan dampaknya sebagai bagian dari perencanaan kebijakan.
Pertemuan di Istana Merdeka menjadi ruang bagi DEN untuk menyampaikan masukan kepada Presiden mengenai kebutuhan antisipasi yang lebih kuat. Inti rekomendasi tersebut adalah mendorong kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem serta melindungi masyarakat dari konsekuensinya. Stabilitas pangan dan penanganan karhutla turut menjadi bagian penting dari perhatian itu. Dengan mengangkat isu-isu tersebut secara bersamaan, DEN menegaskan bahwa upaya menghadapi risiko iklim memerlukan perhatian lintas sektor dan perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, baik dalam menghadapi potensi gangguan maupun saat merespons dampaknya.
Marie menyampaikan bahwa El Niño diperkirakan masih dapat berlangsung hingga kuartal pertama 2027. Setelah itu, kondisi tersebut berpotensi disusul La Niña pada pertengahan tahun depan. Perubahan fase iklim ini menjadi perhatian dalam pembahasan antisipasi cuaca ekstrem, pangan, dan kebakaran hutan serta lahan. Bagi pemerintah, informasi mengenai kemungkinan waktu berlangsungnya kedua fenomena tersebut dapat menjadi bahan untuk menyiapkan langkah secara lebih terarah. Namun, perkiraan umum mengenai El Niño dan La Niña perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang risiko di masing-masing wilayah. Dengan demikian, keputusan antisipasi dapat mempertimbangkan kondisi yang diperkirakan akan dihadapi, bukan hanya perubahan iklim secara umum.
DEN menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data dan prakiraan cuaca untuk mengenali wilayah yang berisiko mengalami kekeringan, banjir, ataupun bencana lain. Pemetaan risiko ini diperlukan agar potensi dampak dapat diketahui lebih awal dan menjadi dasar dalam menentukan respons. Data serta prakiraan cuaca membantu mengidentifikasi lokasi yang perlu mendapat perhatian, sekaligus memberi gambaran mengenai jenis ancaman yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat menyusun langkah antisipasi yang sesuai dengan risiko yang dipetakan. Pendekatan ini juga memungkinkan persiapan dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah, sehingga upaya menghadapi kemungkinan dampak El Niño maupun La Niña tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan perkiraan setempat.
Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan penggunaan pompa secara tepat dan menyesuaikan waktu tanam. Pengoperasian pompa perlu mempertimbangkan risiko yang diketahui melalui data dan prakiraan, agar langkah yang dipilih selaras dengan kondisi yang diperkirakan. Demikian pula, penjadwalan kegiatan tanam dapat disesuaikan dengan kemungkinan cuaca. Apabila kekeringan diperkirakan terjadi, waktu tanam mungkin perlu ditunda. Penyesuaian ini merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan pemetaan risiko, bukan keputusan yang terlepas dari informasi cuaca. Dengan menghubungkan prakiraan, kondisi wilayah, dan pilihan langkah, pemerintah dapat merencanakan respons secara lebih terukur dalam menghadapi potensi perubahan cuaca pada periode mendatang.
Selain mengantisipasi cuaca ekstrem dan kebakaran hutan serta lahan, Dewan Energi Nasional (DEN) menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan ketika El Niño berpotensi mengganggu produksi pertanian. Perhatian ini berkaitan dengan kemungkinan perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi kegiatan produksi dan, pada akhirnya, kelancaran pasokan. Karena itu, kesiapan pangan perlu menjadi bagian dari langkah antisipasi pemerintah, bukan hanya respons setelah gangguan terjadi. Pemerintah didorong memastikan stok cadangan pangan mencukupi, terutama beras, sebagai salah satu komoditas utama yang perlu dijaga ketersediaannya. Upaya tersebut juga perlu memperhatikan kelangsungan pasokan bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Selain kecukupan cadangan, pengaturan distribusi menjadi unsur penting untuk menjaga pasokan tetap terjaga. Stok yang tersedia perlu dapat disalurkan dengan baik sehingga gangguan produksi di suatu daerah tidak serta-merta menimbulkan kekurangan pasokan di tempat lain. Pengelolaan distribusi dan pemantauan kondisi pangan dapat membantu pemerintah mengenali gejolak yang muncul serta menentukan langkah yang sesuai. Dalam konteks ini, menjaga stabilitas harga tidak hanya bergantung pada jumlah persediaan, tetapi juga pada kelancaran penyaluran. DEN mendorong pemerintah untuk memperhatikan perkembangan pasokan dan harga, serta menyiapkan intervensi apabila keadaan menunjukkan adanya tekanan yang perlu ditangani.
Marie menjelaskan bahwa kejadian El Niño kerap disertai kenaikan harga pangan karena produksi pertanian terganggu. Ketika hasil produksi terdampak, pasokan dapat menghadapi tekanan dan gejolak harga berpotensi dirasakan masyarakat. Atas dasar itu, pemerintah direkomendasikan melakukan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga. Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi untuk merespons kondisi pasar, dengan tetap memperhatikan ketersediaan barang dan kebutuhan distribusi. Rekomendasi ini menegaskan perlunya antisipasi sejak awal: menjaga cadangan beras, memastikan penyaluran berjalan, serta bertindak ketika harga bergejolak. Dengan rangkaian upaya tersebut, kesiapan pemerintah menghadapi dampak El Niño pada pangan dapat diperkuat tanpa mengabaikan potensi gangguan produksi pertanian.
Dalam pemaparannya kepada Prabowo, Dewan Energi Nasional (DEN) turut menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Persoalan ini menjadi perhatian karena asap dari kebakaran dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan. Pembahasan mencakup wilayah terdampak di Sumatra dan Kalimantan, dengan perhatian pada enam wilayah: tiga provinsi di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Paparan tersebut menekankan pentingnya respons yang terkoordinasi, baik untuk mengendalikan kebakaran yang berlangsung maupun mengurangi paparan asap bagi warga.
Penanganan tidak hanya diarahkan pada pencegahan munculnya titik api baru, tetapi juga pada kebakaran yang telah terjadi. Upaya pemadaman perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk karakteristik lahan gambut yang dapat menyimpan api di bawah permukaan dan memicu kebakaran berulang. Salah satu langkah yang disebut adalah pengairan lahan gambut untuk menjaga kelembapan dan membantu menekan potensi api. Upaya tersebut membutuhkan pemantauan serta koordinasi antarpihak agar sumber daya dapat diarahkan ke area yang memerlukan penanganan. Dalam situasi karhutla, pengendalian api dan pengurangan dampak asap perlu berjalan secara bersamaan, sehingga perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat sama-sama menjadi bagian dari respons.
DEN juga menyarankan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah yang paling terdampak kabut asap. Penguatan ini dapat membantu memastikan warga memperoleh pemeriksaan dan penanganan ketika mengalami keluhan kesehatan, sekaligus meningkatkan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan menghadapi kebutuhan yang bertambah.
Baca juga: Arahan Prabowo: Penanganan Karhutla Harus Masif, Operasi Udara dan Personel Harus Diperkuat | Panglima TNI Hadiri Ratas Penanganan Karhutla Pimpinan Presiden Prabowo Subianto | Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Subagyo H. S. di Mabesad
