Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima saran dan rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai klasifikasi pasar modal Indonesia. MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi Indonesia, dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market. Usulan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan pemerintah untuk mencermati perkembangan yang disampaikan penyedia indeks global itu.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10). Rapat diikuti oleh unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan DEN. Dalam forum itu, DEN menyampaikan pandangan serta rekomendasinya kepada Presiden sehubungan dengan usulan MSCI. Prabowo menerima masukan tersebut sebagai bagian dari pembahasan mengenai perkembangan pasar modal Indonesia dan informasi yang diterbitkan oleh MSCI.
Pengumuman MSCI yang menjadi perhatian rapat berkaitan dengan pengelompokan pasar, bukan perubahan yang telah diputuskan secara resmi. Berdasarkan pokok pembahasan yang disampaikan, MSCI mengusulkan agar Indonesia dipindahkan dari kategori emerging market ke kategori standalone market. Dengan demikian, rapat terbatas tersebut membahas usulan klasifikasi itu sekaligus rekomendasi DEN yang ditujukan kepada Presiden. Kehadiran pemerintah, Bank Indonesia, dan DEN menunjukkan bahwa isu tersebut dibahas bersama dalam forum lintas lembaga. Informasi mengenai saran DEN dan respons Presiden menjadi bagian dari agenda rapat, sementara pokok yang dapat dipastikan adalah penerimaan rekomendasi terkait pengumuman MSCI. Tidak ada rincian tambahan mengenai isi rekomendasi yang disampaikan dalam keterangan tersebut. Karena itu, pembahasan ini dapat dipahami secara terbatas sebagai tindak lanjut atas usulan MSCI, dengan Presiden menerima masukan dari DEN dalam rapat di Istana Merdeka. Usulan perubahan dari emerging market menjadi standalone market tetap disebut sebagai usulan MSCI, bukan sebagai klasifikasi baru yang telah berlaku.Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong agar reformasi pasar modal yang telah berjalan tidak berhenti pada pengumuman awal. Langkah pembenahan perlu diteruskan secara konsisten untuk memperkuat integritas, transparansi, dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia. Pada saat yang sama, regulator perlu menjalankan penegakan aturan sebagaimana telah diumumkan sebelumnya. Dua agenda tersebut dipandang saling melengkapi: reformasi memperbaiki tata kelola dan mekanisme pasar, sementara penegakan memastikan ketentuan berlaku efektif bagi seluruh pihak. Dengan demikian, perubahan kebijakan tidak hanya menjadi wacana, tetapi tercermin dalam praktik pengawasan dan perilaku pelaku pasar. Rekomendasi DEN menekankan kesinambungan langkah, kepastian pelaksanaan, serta akuntabilitas lembaga yang bertanggung jawab atas pembenahan.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan rekomendasi tersebut dalam jumpa pers setelah rapat di Istana Merdeka, Selasa malam. Penyampaian itu mengaitkan pembahasan reformasi pasar modal dengan persoalan yang menjadi perhatian, termasuk rekomendasi terkait MSCI. DEN meminta agar upaya yang sudah dimulai tetap dilanjutkan, bersamaan dengan penerapan langkah penegakan yang sebelumnya telah diumumkan regulator. Pendekatan ini menempatkan pembenahan sistem dan pelaksanaan aturan dalam satu rangkaian kebijakan, bukan sebagai pilihan yang saling menggantikan. Bagi pasar, kesinambungan tersebut penting agar pelaku memperoleh kejelasan mengenai arah perubahan, sementara pengawasan dapat berlangsung dengan dasar yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menjelaskan dasar bagi tindakan tersebut, Mari menyampaikan bahwa undang-undang telah memberikan ruang untuk mengambil langkah tegas terkait persoalan yang dibahas. Makna pernyataan itu adalah bahwa regulator memiliki landasan hukum untuk menindaklanjuti masalah melalui kewenangan yang tersedia, tanpa harus mengabaikan proses pembenahan yang sedang berlangsung. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bentuk tindakan tertentu atau menyebut adanya perubahan undang-undang; penekanannya berada pada penggunaan ruang hukum yang sudah ada. Karena itu, rekomendasi DEN mengarah pada penerusan reformasi sekaligus pelaksanaan aturan secara konsisten. Kombinasi keduanya diharapkan menjaga kepastian, memperkuat kredibilitas pengawasan, dan mendukung pasar modal yang lebih transparan serta tepercaya bagi investor dan masyarakat.
Selain membahas reformasi pasar modal dan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait MSCI, Presiden Prabowo Subianto juga menerima paparan mengenai sejumlah agenda ekonomi lainnya. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada presiden sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah pemerintah. Pembahasan tersebut mencakup isu-isu yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi, efektivitas program pemerintah, serta penguatan tata kelola di berbagai sektor. Dengan demikian, rapat tidak hanya berfokus pada perkembangan pasar keuangan, tetapi juga meninjau kesiapan kebijakan nasional menghadapi tantangan yang lebih luas.
Salah satu topik yang dipaparkan adalah kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak El Niño dan La Niña. Fenomena iklim tersebut dapat memengaruhi sejumlah kegiatan ekonomi, sehingga kajian mengenai kesiapan dan respons pemerintah menjadi bagian dari agenda. Luhut juga menyampaikan pembahasan mengenai program perlindungan sosial digital. Aspek digitalisasi dinilai relevan dalam memperbaiki pelaksanaan program perlindungan sosial, sementara rekomendasi DEN menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencermati pelaksanaannya. Agenda lain mencakup percepatan hilirisasi, yang terus menjadi salah satu perhatian dalam upaya mengembangkan nilai tambah di dalam negeri. Rapat turut menyinggung tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), termasuk perlunya perhatian terhadap pengaturan penyalurannya.
Dalam kesempatan yang sama, DEN memaparkan hasil kajian mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Paparan tersebut melengkapi pembahasan tentang berbagai kebijakan ekonomi dan program nasional yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Rapat dihadiri sejumlah pejabat yang menangani bidang ekonomi dan kelembagaan, lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan cakupan agenda yang beragam, mulai dari stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal hingga pengelolaan BUMN serta program sosial. Paparan dan rekomendasi DEN menjadi bagian dari rangkaian pembahasan pemerintah dalam menilai prioritas kebijakan dan menyiapkan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Luhut menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian terhadap data ekonomi yang dipaparkan dalam rapat. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disajikan menjadi bagian penting dalam pembahasan pemerintah, terutama ketika kondisi ekonomi perlu dipahami secara cermat. Data yang dibicarakan tidak sekadar menjadi bahan paparan, tetapi dapat membantu memberikan gambaran mengenai situasi yang sedang dihadapi. Dalam keterangannya, Luhut menekankan respons Presiden terhadap informasi tersebut tanpa menyatakan adanya keputusan tertentu yang telah diambil berdasarkan data itu. Dengan demikian, hal yang disampaikan berfokus pada perhatian terhadap bahan ekonomi yang hadir dalam rapat, bukan pada pengumuman kebijakan baru.
Dalam konteks tersebut, Luhut juga menyampaikan komitmen Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memasok data yang kredibel dan akurat kepada Presiden serta pemerintah. Komitmen ini berkaitan dengan penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan bagi pembahasan dan pertimbangan. Kredibilitas dan akurasi menjadi unsur penting karena kualitas data berpengaruh terhadap cara informasi dipahami oleh para pengambil keputusan. DEN, menurut Luhut, berupaya menyediakan data yang relevan bagi kebutuhan pemerintah. Pernyataan itu menjelaskan peran DEN dalam mendukung ketersediaan informasi, tetapi tidak merinci bentuk data, jadwal penyampaian, atau tindak lanjut lain yang belum disebutkan.
Luhut berharap penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dapat membuat proses tersebut lebih akurat. Harapan ini menempatkan data sebagai salah satu landasan untuk menilai persoalan dan mempertimbangkan pilihan secara lebih terukur. Ketika informasi yang tersedia kredibel dan akurat, pemerintah diharapkan memiliki gambaran yang lebih baik dalam menjalankan proses pengambilan keputusan.
Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Stabilitas dan Agenda Pertumbuhan Menurut Airlangga | Klakson Kendaraan Sambut Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Tugu Tani | DEN Sampaikan Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pangan, dan Karhutla kepada Prabowo
