Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya pembahasan pemerintah mengenai pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat. Bantahan tersebut menjawab isu tentang kemungkinan penyediaan ponsel tanpa biaya untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menurut Airlangga, pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian perangkat tersebut. Ia menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai pemberian telepon seluler gratis sebagai bagian dari upaya menyalurkan bantuan sosial secara digital. Dengan demikian, kabar mengenai wacana itu tidak mencerminkan adanya rencana yang telah dibahas pemerintah, berdasarkan keterangan Airlangga.
Airlangga menyampaikan bantahan itu di kantornya pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia merespons keterangan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Dalam kesempatan itu, Airlangga memberikan klarifikasi mengenai isu pembagian ponsel gratis yang dikaitkan dengan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah membicarakan rencana tersebut. Keterangan Airlangga menjadi inti dari responsnya terhadap pernyataan Hashim, tanpa menyebut adanya keputusan atau pembahasan resmi untuk menyediakan telepon seluler bagi masyarakat penerima bantuan.
Pokok penegasan Airlangga adalah tidak adanya pembahasan pemerintah tentang pembagian ponsel gratis dalam konteks bansos digital. Pernyataannya membatasi klarifikasi pada status wacana itu: menurut dia, rencana tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah. Karena itu, kabar mengenai telepon seluler gratis perlu dibedakan dari kebijakan atau keputusan pemerintah yang telah ditetapkan. Airlangga tidak menyampaikan alasan lain dalam bantahannya, dan inti keterangannya tetap pada penegasan bahwa pembahasan mengenai rencana tersebut tidak pernah berlangsung. Pernyataan itu disampaikan di kantornya pada Selasa, 20 Oktober 2026, saat menanggapi keterangan Hashim Djojohadikusumo.
Nama Hashim Djojohadikusumo muncul dalam konteks pernyataan mengenai kemungkinan bantuan perangkat untuk mendukung layanan bantuan sosial digital. Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, ia menyampaikan bahwa pemerintah akan membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital. Keterangan itu kemudian menjadi latar bagi bantahan Airlangga Hartarto, yang menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pembagian ponsel gratis untuk bansos digital. Pernyataan Hashim tersebut perlu dipahami sebagai hal yang ia sampaikan dalam forum tersebut, bukan sebagai bukti bahwa program telah ditetapkan atau akan segera dijalankan oleh pemerintah.
Menurut paparan Hashim, sasaran yang disebut ialah sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening bank. Gagasan pemberian ponsel, sebagaimana ia uraikan, berkaitan dengan upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan digital bagi kelompok yang belum terhubung dengan sistem perbankan. Perangkat itu disebut akan dilengkapi rekening digital, sehingga penerima dapat memiliki sarana untuk mengakses dana secara elektronik. Namun, rincian yang disampaikan dalam forum tersebut tidak serta-merta menetapkan mekanisme pelaksanaan, kriteria penerima, jadwal penyaluran, maupun lembaga yang akan mengelola program. Hal-hal itu tetap memerlukan penjelasan dan keputusan resmi dari pihak berwenang.
Hashim juga menyebut saldo sebesar Rp50 ribu akan tersedia di rekening digital tersebut. Ia menerangkan bahwa dana akan dikirimkan ke rekening masing-masing, bukan sekadar menyediakan perangkat tanpa dukungan saldo. Dengan demikian, gambaran yang ia sampaikan mencakup dua unsur: ponsel gratis dan rekening digital dengan dana awal. Meski demikian, informasi tersebut merupakan keterangan Hashim di Prasasti Indonesia Policy Forum 2026. Pernyataan itu tidak boleh disamakan dengan keputusan pemerintah yang telah dipastikan, terutama setelah Airlangga menyatakan tidak ada pembahasan tentang pembagian ponsel untuk bansos digital. Perbedaan paparan awal dan bantahan tersebut menjadi konteks penting untuk memahami isu ini secara cermat.
Penegasan bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembagian ponsel gratis perlu dibedakan dari kepastian tentang program rekening gratis. Airlangga menyatakan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan program rekening gratis pada kuartal IV 2026. Dengan demikian, bantahan terhadap wacana pemberian perangkat tidak berarti rencana pembukaan rekening bagi warga ikut dibatalkan. Kedua hal tersebut merupakan program yang berbeda dan tidak seharusnya dipahami sebagai satu paket bantuan yang sama.
Program rekening gratis berfokus pada penyediaan akses rekening bank, bukan pemberian telepon seluler. Pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan pembukaan rekening bank secara otomatis bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kriteria yang disebutkan adalah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Persiapan regulasi ini menjadi bagian dari upaya agar program dapat dijalankan sesuai rencana pada kuartal IV 2026.
Pembedaan tersebut penting agar informasi tentang kebijakan tidak tercampur. Penjelasan mengenai rekening gratis tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa masyarakat juga akan memperoleh ponsel tanpa biaya. Sebaliknya, tidak adanya pembahasan pembagian perangkat tidak menghapus kepastian bahwa program rekening gratis tetap masuk agenda pemerintah. Informasi yang telah disampaikan mencakup rencana waktu pelaksanaan pada kuartal IV 2026, penyusunan regulasi, serta syarat umum berupa kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 17 tahun, dan kepemilikan KTP. Rincian lain, seperti jadwal yang lebih spesifik, cara pelaksanaan, maupun pihak yang akan menyelenggarakan program, belum dijelaskan dalam keterangan tersebut. Karena itu, pembahasan sebaiknya tetap berpegang pada informasi yang tersedia: program yang dipastikan adalah rekening gratis, sedangkan pembagian ponsel gratis tidak dibahas. Perbedaan ini membantu masyarakat memahami bahwa akses ke rekening bank dan kepemilikan perangkat merupakan dua hal terpisah. Untuk sementara, kepastian yang dapat dicatat adalah rencana penerapan rekening gratis pada kuartal IV 2026 bagi warga yang memenuhi kriteria, dengan regulasi pembukaan rekening otomatis yang masih disiapkan pemerintah.
Dalam penjelasan Airlangga, rancangan rekening gratis yang sedang disiapkan pemerintah akan dikaitkan dengan nomor induk kependudukan (NIK). Keterhubungan tersebut menjadi bagian dari desain program, sehingga identitas penduduk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rekening. Rincian ini menempatkan NIK sebagai unsur penting dalam rencana perluasan layanan keuangan, bukan sebagai tanda bahwa seluruh mekanisme pelaksanaannya sudah ditetapkan atau berlaku saat ini.
Airlangga menyebut rencana rekening tersebut sebagai salah satu upaya untuk memperluas inklusi keuangan nasional. Dengan mendorong lebih banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan rekening, pemerintah berharap jangkauan layanan keuangan dapat meningkat. Namun, rincian teknis tentang cara pembukaan, pengelolaan, maupun mekanisme penyaluran layanan masih bergantung pada regulasi yang tengah disiapkan. Karena itu, rencana ini perlu dibedakan dari program yang sudah memiliki aturan dan jadwal pelaksanaan final.
Regulasi terkait rekening gratis tersebut masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah merencanakan programnya masuk pada kuartal IV 2026, sehingga pelaksanaan tidak berlangsung dalam waktu dekat dan tetap menunggu proses penyiapan aturan. Jadwal itu menunjukkan arah rencana yang disampaikan Airlangga, bukan konfirmasi bahwa semua ketentuan operasional telah selesai. Informasi mengenai hubungan rekening dengan NIK dan target waktu tersebut menjelaskan fokus pemerintah pada akses layanan keuangan. Pada saat yang sama, Airlangga membantah pernah ada pembahasan pemerintah mengenai pembagian ponsel gratis untuk mendukung bansos digital. Dengan demikian, rekening gratis yang dikaitkan dengan NIK merupakan rencana yang ia sampaikan, sedangkan pembagian ponsel gratis adalah kabar yang ia tegaskan tidak pernah dibahas pemerintah.
Baca juga: Airlangga Tegaskan Penilaian Pasar Modal RI Tak Bertumpu pada MSCI | KPK Tegaskan Video Nusron Wahid Dibawa Penyidik Bukan Penjemputan Paksa | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Stabilitas dan Agenda Pertumbuhan Menurut Airlangga
