JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama pihak-pihak terkait mengenai diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang yang berlangsung pada Selasa malam, 7 Oktober 2026. Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran setelah seluruh tahapan pemilihan presiden selesai. Posisi hukum Gibran juga telah berubah karena ia telah dilantik dan menjalankan jabatan sebagai wakil presiden. Atas dasar itu, persoalan yang diajukan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai sengketa pencalonan yang dapat berujung pada pembatalan pencalonan melalui kewenangan MK dalam perkara tersebut.
Majelis hakim juga menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai untuk mengajukan permohonan. Penilaian mengenai kedudukan hukum menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara, sebab pemohon harus dapat menunjukkan hubungan langsung kepentingannya dan objek permohonan. Karena syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi, MK tidak melanjutkan permohonan ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diminta para pemohon.
Meski demikian, dalam uraian putusannya MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dipersyaratkan dalam pencalonan. Pernyataan itu dicatat sebagai bagian dari pertimbangan majelis, tetapi MK tidak menarik kesimpulan lebih jauh dari temuan tersebut. Dengan demikian, putusan yang dibacakan berfokus pada kewenangan lembaga dan kedudukan hukum para pemohon, bukan pada penetapan baru mengenai status jabatan Gibran.
Ketua Forum Konstitusi, Lukman Hakim Saifuddin, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara tepat, bijak, dan tidak melampaui batas dalam memutus perkara terkait syarat pendidikan Gibran. Penilaian tersebut disampaikan Lukman melalui pernyataan tertulis pada Kamis, 8 Oktober 2026. Menurutnya, putusan MK perlu dipahami berdasarkan ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, bukan semata-mata dari hasil akhir permohonan yang diajukan.
Lukman menjelaskan bahwa MK tetap memeriksa perkara secara menyeluruh untuk menggali kebenaran materiel. Proses pemeriksaan itu, menurut dia, menunjukkan bahwa majelis tidak mengabaikan substansi persoalan, meskipun pada akhirnya tidak menerima permohonan yang meminta diskualifikasi. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai sikap MK yang menutup mata terhadap isu yang dipersoalkan. Pemeriksaan konstitusional tetap dilakukan dalam koridor hukum dan kewenangan lembaga peradilan konstitusi.
Dalam pandangan Lukman, apabila terdapat persoalan lanjutan yang berkaitan dengan diskualifikasi, kewenangan tersebut kini berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia merujuk pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Karena itu, penyelesaian tahap berikutnya harus ditempatkan pada lembaga yang memiliki mandat konstitusional tersebut, bukan dipaksakan menjadi kewenangan MK.
Pernyataan Lukman menegaskan pentingnya menjaga batas kewenangan antar-lembaga negara sekaligus menghormati proses hukum yang telah ditempuh. Sebelum memimpin Forum Konstitusi, ia pernah menjabat sebagai menteri agama pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Latar belakang itu turut memberi konteks terhadap pandangannya mengenai penafsiran konstitusi, tata kelola kelembagaan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam perkara yang memiliki dampak politik nasional.
Menurut Lukman, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi menimbulkan konsekuensi politik yang lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai tafsir hukum. Ia menilai putusan tersebut telah mendorong sebagian publik meyakini bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat pendidikan untuk menduduki jabatan wakil presiden. Pandangan itu, menurut Lukman, kemudian berkelindan dengan penilaian sebagian pihak yang menganggap persoalan tersebut sebagai perbuatan tercela.
Persepsi publik tersebut dinilai dapat memengaruhi legitimasi Gibran, baik secara hukum maupun politik. Walaupun putusan MK perlu dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukumnya secara utuh, Lukman memperkirakan perdebatan mengenai dasar pencalonan serta kelayakan jabatan wakil presiden akan terus berlangsung. Situasi itu dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan kepastian penyelenggaraan negara ikut dipertanyakan oleh berbagai kelompok.
Atas dasar itu, Lukman meminta DPR menindaklanjuti putusan MK melalui mekanisme konstitusional dan kelembagaan yang berlaku. Ia menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dampak putusan tersebut secara terbuka, termasuk kemungkinan langkah politik yang perlu ditempuh. Namun, Lukman juga memperingatkan bahwa proses lanjutan tersebut dapat memicu turbulensi politik dan kegaduhan sosial apabila tidak dikelola dengan hati-hati.
Menurut perkiraannya, polemik yang berlarut-larut berpotensi meninggalkan dampak panjang terhadap stabilitas politik. Karena itu, Lukman menyampaikan harapan agar Gibran bersedia mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Seruan tersebut merupakan pandangan dan sikap politik Lukman, bukan keputusan resmi negara ataupun keterangan bahwa pengunduran diri telah terjadi. Keputusan mengenai status jabatan dan tindak lanjut putusan tetap harus ditempuh melalui prosedur hukum serta konstitusional yang berlaku.
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati setiap tahapan dan proses yang telah berlangsung di lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum memiliki mekanisme serta kewenangan masing-masing, sehingga harus dihargai sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Sikap itu disampaikan tanpa mengurangi keyakinannya terhadap latar belakang pendidikan yang telah ditempuh.
Dalam pernyataannya di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026, Gibran menegaskan bahwa dirinya lulus sekolah menengah atas. Ia menyampaikan hal tersebut untuk menjawab perbincangan publik mengenai riwayat pendidikan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Menurut Gibran, fakta itu merupakan bagian dari perjalanan pendidikannya yang dapat dijelaskan secara terbuka dan tidak perlu diperdebatkan di luar proses yang telah berjalan.
Gibran juga mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin berkuliah hingga jenjang sarjana di Singapura apabila tidak lulus SMA. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penjelasan mengenai dasar pendidikan yang memungkinkannya melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Ia memilih menyampaikan keterangan secara singkat dan menyerahkan penilaian atas perkara tersebut kepada institusi yang berwenang, termasuk MK, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah perhatian terhadap putusan itu, Gibran menyatakan akan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja bagi masyarakat serta menjalankan tanggung jawab pemerintahan secara berkelanjutan. Selain itu, Gibran ingin ikut menyukseskan visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin pemerintahan. Dengan sikap tersebut, ia menempatkan pelayanan publik dan pelaksanaan mandat konstitusional sebagai prioritas, sementara proses hukum dan perdebatan mengenai syarat pendidikan tetap dihormati melalui jalur yang semestinya.
