Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi kepada sejumlah pihak terkait pelanggaran ketentuan pasar modal dalam kasus saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), emiten milik Grup Sinar Mas. Penetapan tersebut menjadi tindak lanjut penanganan perkara yang berkaitan dengan perdagangan saham DSSA. OJK menyatakan surat sanksi telah diserahkan secara langsung kepada pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan. Keterangan mengenai penyerahan surat itu disampaikan pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Informasi tersebut menegaskan bahwa sanksi yang ditetapkan tidak hanya berhenti pada keputusan administratif, tetapi juga telah disampaikan kepada pihak yang menjadi sasaran keputusan. Dalam perkara pasar modal, penyampaian surat merupakan bagian penting agar pihak terkait mengetahui penetapan yang dikenakan kepadanya. Namun, keterangan yang tersedia dalam pengumuman ini tidak merinci nama seluruh pihak, bentuk sanksi, besaran denda, maupun ketentuan yang secara spesifik dilanggar. Rincian tersebut perlu merujuk pada informasi resmi OJK atau dokumen pengumuman yang memuat keputusan secara lengkap.
Kasus ini berkaitan dengan saham DSSA, perusahaan terbuka yang berada dalam kelompok usaha Sinar Mas. OJK menyampaikan langkah penyerahan sanksi sebagai tindak lanjut atas penetapan yang telah dibuat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, pokok informasi yang disampaikan pada 21 Oktober 2026 adalah bahwa sejumlah pihak telah dikenai sanksi atas pelanggaran aturan pasar modal dan suratnya diberikan langsung kepada mereka. Penyampaian ini tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh kronologi dugaan manipulasi saham ataupun proses pemeriksaan yang mendahului keputusan. Untuk memahami cakupan perkara dan konsekuensi bagi masing-masing pihak, publik perlu menunggu atau menelaah penjelasan resmi yang memuat rincian sanksi serta dasar penetapannya. OJK belum disebutkan mengungkapkan dalam keterangan tersebut lokasi penyerahan maupun waktu terperinci pelaksanaannya, sehingga informasi itu tidak dapat dipastikan dari pernyataan yang tersedia.
Dalam perkara perdagangan saham DSSA, sanksi yang disebutkan mencakup denda administratif terhadap PT SMT dan pembekuan izin terhadap seorang direktur PT SS. Kedua tindakan tersebut merupakan sanksi yang berbeda, baik dari sisi pihak yang dikenai maupun bentuknya. Rincian ini menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya berujung pada denda bagi perusahaan, tetapi juga mencakup pembatasan izin bagi individu yang terkait dengan kegiatan di pasar modal.
PT SMT dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,5 triliun. Nilai tersebut menjadi salah satu rincian utama dalam keputusan terkait kasus manipulasi saham DSSA. Sanksi ini secara khusus ditujukan kepada PT SMT, sehingga tidak dapat disamakan dengan tindakan terhadap direktur PT SS. Penyebutan denda tersebut juga menjelaskan bentuk konsekuensi administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan dalam perkara ini.
Selain denda tersebut, seorang direktur PT SS dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin selama satu tahun. Izin yang dibekukan adalah izin sebagai wakil penjamin emisi efek. Bahan yang menjadi rujukan hanya menyebut direktur itu dengan inisial, sehingga nama lengkapnya tidak dapat dipastikan dari informasi yang tersedia. Karena itu, identitasnya tidak perlu diperluas atau ditebak. Masa pembekuan yang disebut secara khusus adalah satu tahun.
Sanksi terhadap direktur PT SS berkaitan dengan pelanggaran manipulasi pasar atas ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. Ketentuan tersebut sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 34 dan angka 35 UUPPSK. Dasar ini disebut dalam kaitannya dengan pembekuan izin sebagai wakil penjamin emisi efek. Dengan demikian, rincian sanksi dalam perkara DSSA meliputi denda administratif Rp1,5 triliun kepada PT SMT dan pembekuan izin selama satu tahun kepada direktur PT SS. Informasi mengenai dasar pelanggaran serta bentuk sanksi disampaikan sesuai rincian yang disebutkan, tanpa menambahkan identitas maupun penjelasan hukum di luar keterangan tersebut.
Selain sanksi yang dijatuhkan kepada pihak-pihak lain dalam perkara manipulasi saham DSSA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sembilan anggota bursa. Sanksi tersebut berkaitan dengan pelanggaran ketentuan administratif. Keputusan ini memperluas cakupan penindakan, karena tidak hanya menyasar pelaku yang terkait langsung dengan transaksi, tetapi juga perusahaan perantara perdagangan efek yang disebut dalam penanganan perkara tersebut.
Sembilan anggota bursa yang dikenai denda adalah PT SSI, PT SS, PT ALS, PT BS, PT AMS, PT TSI, PT BCS, PT WSI, dan PT RSI. OJK menjatuhkan denda atas pelanggaran ketentuan administratif kepada seluruh perusahaan tersebut. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci nominal denda untuk masing-masing anggota bursa. Karena itu, jumlah denda per perusahaan tidak dapat dipastikan berdasarkan rincian yang disampaikan, dan tidak tepat untuk menyebut nilai tertentu tanpa keterangan resmi.
Selain denda kepada perusahaan, OJK memberikan peringatan tertulis kepada delapan sales anggota bursa. Mereka disebut menangani pemesanan order nasabah yang bertransaksi saham DSSA. Peringatan tersebut merupakan sanksi tersendiri terhadap individu, berbeda dari denda yang dikenakan kepada anggota bursa sebagai badan usaha. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan nama para sales ataupun mengaitkan masing-masing sales dengan perusahaan tertentu.
Pemisahan sanksi bagi anggota bursa dan peringatan bagi sales penting untuk memahami rincian tindakan OJK secara akurat. Denda dikenakan kepada sembilan perusahaan atas pelanggaran administratif, sedangkan peringatan tertulis ditujukan kepada delapan sales terkait penanganan order nasabah. Tanpa rincian tambahan, tidak dapat disimpulkan bahwa seluruh sales menerima sanksi yang sama dalam bentuk lain, atau bahwa ada nominal denda tertentu yang dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Rincian tersebut sebaiknya dibaca sesuai keterangan yang dipublikasikan, tanpa menambahkan identitas, besaran, maupun pembagian tanggung jawab yang tidak disebutkan. Dengan demikian, informasi mengenai sanksi lain dalam kasus saham DSSA mencakup dua kelompok penerima dan dua bentuk tindakan, tetapi tidak menyediakan rincian nominal maupun pemetaan individu ke perusahaan.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa manipulasi perdagangan saham DSSA dilakukan oleh nasabah melalui beberapa anggota bursa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang diperiksa tidak berlangsung sebagai transaksi yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan penggunaan sejumlah perantara di pasar modal. Dalam keterangannya, OJK menilai rangkaian tindakan itu telah direncanakan dan dijalankan secara terstruktur. Pola tersebut menjadi bagian penting dari penilaian regulator dalam menangani perkara dan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak terkait.
Menurut OJK, aktivitas manipulatif tersebut menyebabkan harga saham DSSA meningkat cukup signifikan. Kenaikan harga dalam konteks perkara ini dikaitkan dengan rangkaian tindakan yang dilakukan para nasabah melalui beberapa anggota bursa, sebagaimana diuraikan dalam temuan regulator. OJK tidak hanya menyoroti pergerakan harga, tetapi juga cara transaksi dilakukan dan keterkaitan pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, penegakan hukum atas perkara ini menjadi respons terhadap perilaku yang dinilai mengganggu pelaksanaan perdagangan secara sehat serta menuntut pengawasan dan penindakan yang memadai.
OJK menegaskan bahwa sanksi dalam kasus DSSA merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia. Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen regulator terhadap penegakan hukum yang tegas, konsisten, efektif, dan proporsional. OJK menyebut bahwa tujuan penindakan adalah mendukung perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Penegakan yang konsisten diharapkan memberi efek jera agar pelanggaran serupa tidak dianggap sebagai tindakan tanpa konsekuensi.
Selain itu, OJK menempatkan perlindungan investor sebagai salah satu sasaran penting dari tindakan tersebut. Penindakan yang proporsional ditujukan untuk menjaga kredibilitas dan daya saing pasar modal, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada investor.
