Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna untuk menandai dua tahun pertama pemerintahannya, dengan tema “Kerja Nyata untuk Negeri”. Sidang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyampaikan evaluasi sekaligus arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan mengenai sidang itu pada Kamis, 22 Oktober 2026. Menurut Teddy, Presiden mengapresiasi kerja keras, semangat pengabdian, dedikasi, dan kekompakan para anggota kabinet selama dua tahun pertama pemerintahan. Apresiasi itu ditujukan kepada seluruh jajaran yang menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat di tengah berbagai tantangan.
Dalam arahan tersebut, Prabowo meminta kabinet memperkuat ketahanan nasional sebagai landasan menghadapi perubahan dan ketidakpastian global. Ketahanan nasional mencakup kemampuan negara menjaga stabilitas, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan ketika tekanan dari luar meningkat. Presiden juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan alam Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini, perlu mendukung kepentingan bangsa dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Arahan tersebut menempatkan perlindungan aset nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan, bukan semata agenda sektoral. Karena itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi penting agar kebijakan yang dirancang selaras dan dapat dijalankan secara efektif.
Presiden turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa, terutama saat persaingan geopolitik meningkat dan situasi internasional semakin sulit diperkirakan. Persatuan dinilai menjadi modal untuk merespons perkembangan global tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Dalam situasi seperti itu, pemerintah perlu memperkuat kerja bersama, menjaga komunikasi, dan memastikan keputusan yang diambil berpijak pada kebutuhan Indonesia. Pesan tersebut menghubungkan evaluasi kinerja kabinet dengan tantangan ke depan: kekompakan di dalam pemerintahan perlu berjalan seiring dengan perlindungan kekayaan alam dan penguatan ketahanan nasional. Dengan demikian, peringatan dua tahun pemerintahan tidak hanya menandai perjalanan yang telah ditempuh, tetapi juga menegaskan fokus kerja berikutnya. Kabinet diharapkan menerjemahkan arahan Presiden ke dalam langkah yang konsisten, terukur, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
Perhatian Presiden Prabowo terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercermin dalam arahan agar persoalan ini ditangani secara serius dan menyeluruh. Teddy menyampaikan bahwa Presiden meminta dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam karhutla diusut secara tuntas. Arahan tersebut menempatkan proses penelusuran sebagai langkah penting sebelum kesimpulan mengenai tanggung jawab pihak mana pun dapat dibuat. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada pemantauan kejadian atau pemadaman, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang mungkin terkait dengan peristiwa kebakaran. Penyampaian ini menegaskan perhatian pemerintah pada penegakan hukum, sekaligus pentingnya memastikan setiap proses berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Permintaan untuk mengusut dugaan keterlibatan tidak sama dengan penetapan seseorang atau perusahaan sebagai pelaku. Informasi yang disampaikan Teddy hanya menerangkan adanya arahan Presiden agar dugaan tersebut diperiksa secara menyeluruh; informasi itu tidak menyebut pihak tertentu sebagai pihak yang terbukti bertanggung jawab. Karena itu, pembahasan mengenai karhutla perlu membedakan secara jelas dugaan, hasil penyelidikan, dan keputusan hukum. Pembedaan ini penting agar pemberitaan tetap akurat, tidak mendahului proses yang sedang atau akan dilakukan, serta tidak menimbulkan kesan bahwa kesalahan telah dipastikan sebelum pemeriksaan selesai. Setiap temuan harus diuji melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden juga meminta agar pihak yang terbukti melanggar hukum ditindak tegas sesuai ketentuan. Penekanan pada syarat “terbukti” menunjukkan bahwa tindakan hukum harus mengikuti hasil pemeriksaan dan proses yang berlaku, bukan semata-mata dugaan. Arahan tersebut menggabungkan dua prinsip: penyelidikan yang menyeluruh dan penindakan yang berlandaskan hukum. Dalam konteks penanganan karhutla, pendekatan ini memberi ruang bagi aparat berwenang untuk menelusuri fakta secara cermat, lalu menentukan langkah berdasarkan bukti. Sampai ada hasil resmi, tidak tepat menyimpulkan siapa yang terlibat atau menyatakan bahwa individu maupun korporasi tertentu telah melakukan pelanggaran. Keterangan yang tersedia hanya memuat arahan Presiden, bukan hasil penyelidikan ataupun penetapan pelaku.
Dalam keterangan yang disampaikan Teddy, Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai agenda yang perlu dipertahankan. Arahan ini menegaskan bahwa upaya memenuhi kebutuhan pangan dengan kemampuan sendiri tidak berhenti setelah suatu kemajuan dicapai. Ketahanan pangan tetap menjadi perhatian dalam pembahasan ketahanan nasional, sehingga kesinambungan upaya tersebut dipandang penting. Penekanan pada mempertahankan swasembada menunjukkan bahwa kebijakan pangan perlu dijaga arah dan pelaksanaannya, bukan diperlakukan sebagai tujuan sesaat. Keterangan itu tidak merinci target baru, capaian tertentu, ataupun langkah teknis yang harus ditempuh. Karena itu, pokok arahan yang dapat disampaikan secara tepat adalah menjaga keberlanjutan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pemerintahan.
Di bidang energi, arahan yang disampaikan Teddy menekankan dorongan menuju kemandirian melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri. Pokok ini berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi yang tersedia di Indonesia untuk mendukung kebutuhan energi. Kemandirian energi ditempatkan sebagai agenda strategis, sejalan dengan perhatian terhadap ketahanan nasional. Arah tersebut menegaskan pentingnya mengembangkan pemanfaatan sumber domestik, tanpa menyebut rincian sasaran, angka, atau capaian tertentu. Keterangan yang tersedia juga tidak memuat uraian lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan atau ukuran keberhasilan. Dengan demikian, penjelasan mengenai arahan ini perlu tetap berpegang pada intinya: mengoptimalkan sumber daya dalam negeri sebagai dorongan bagi kemandirian energi.
Teddy menyebut pengembangan biodiesel dan etanol sebagai contoh upaya yang berkaitan dengan arah tersebut. Kedua jenis bahan bakar itu disebut dalam konteks pemanfaatan sumber daya domestik dan dorongan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar. Penyebutan contoh ini memberi gambaran tentang bentuk pengembangan yang menjadi perhatian, tetapi tidak berarti keterangan tersebut menetapkan target produksi, jadwal, atau hasil tertentu. Tidak pula disampaikan rincian mengenai bahan baku, skala, maupun pelaksanaan pengembangannya. Oleh sebab itu, biodiesel dan etanol dapat dipahami sebagai contoh dalam arahan Prabowo sebagaimana diterangkan Teddy, bukan sebagai daftar lengkap kebijakan energi. Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan mencakup dua perhatian: mempertahankan swasembada pangan dan mendorong kemandirian energi dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.
Dalam arahan pada dua tahun pemerintahan, Prabowo menekankan bahwa setiap jajaran pemerintah mengemban amanat rakyat yang harus dijalankan dengan keberanian, ketegasan, dan tanggung jawab. Amanat tersebut menuntut para pejabat bekerja dengan sungguh-sungguh, mengambil keputusan yang diperlukan, serta memastikan kebijakan dan pelaksanaan program tetap berpihak pada kepentingan nasional. Keberanian dalam bekerja bukan berarti mengabaikan pertimbangan, melainkan kesediaan menghadapi tantangan dan menjalankan tugas secara konsisten. Ketegasan diperlukan agar tujuan kebijakan tidak kehilangan arah, sementara tanggung jawab menjadi dasar bagi setiap tindakan dan penggunaan kewenangan. Dengan menjalankan ketiga prinsip itu, pemerintah diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memenuhi kewajiban kepada rakyat.
Prabowo juga mengarahkan jajaran pemerintahan untuk menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan tugas. Langkah pemerintah, baik dalam merancang kebijakan maupun menindaklanjutinya, perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan penguatan kemampuan bangsa. Orientasi tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, sehingga hasil kerja pemerintahan dapat dirasakan oleh rakyat. Karena itu, amanat rakyat tidak berhenti sebagai pesan atau komitmen, tetapi perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata yang berkelanjutan. Para pejabat di setiap bidang diharapkan menjaga keselarasan tanggung jawab yang diberikan, sasaran pembangunan, dan manfaat yang ingin dicapai.
Baca juga: Rocky Gerung Beri Apresiasi untuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran | Prabowo Apresiasi Hasil Dua Tahun Pemerintahan dan Tekankan Kerja Sama Kabinet | Prabowo Soroti Capaian Dua Tahun Pemerintahan dan Penindakan Penyelundupan
