Bojonegoro – Tim dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) diterjunkan ke berbagai wilayah di Indonesia selama dua pekan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi sekaligus mendorong percepatan operasionalisasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa, Kamis (22/10/26).
Salah satu pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam kegiatan itu, tim melakukan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, serta sumber daya manusia yang akan mendukung operasional koperasi.
Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, ikut dalam tim, mengatakan hasil sementara di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah KDKMP telah memenuhi kebutuhan bangunan dan fasilitas pendukung untuk operasional. Sebagian koperasi bahkan sudah mulai berjalan, sementara lainnya masih mempersiapkan tenaga pengelola dan melengkapi barang dagangan.
“Secara umum, kesiapan sarana dan prasarana di sejumlah lokasi sudah terpenuhi. Namun, masih ada koperasi yang dalam tahap menyiapkan sumber daya manusia, baik manajer maupun karyawan, serta melengkapi komoditas yang akan diperdagangkan,” ujar Said saat dimintai keterangan oleh awak media.
Menurut dia, verifikasi dan validasi tersebut tidak hanya bertujuan memeriksa kelengkapan fisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan koperasi agar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim Mabes TNI meninjau sejumlah fasilitas pendukung, antara lain gudang penyimpanan, ketersediaan stok kebutuhan pokok, kesiapan armada distribusi barang, serta kesiapan sumber daya manusia.
Tim juga berdialog dengan pengurus koperasi, perangkat desa, dan masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi serta kebutuhan operasional di lapangan.
Said menegaskan, keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui akses terhadap kebutuhan pokok, distribusi barang yang lebih efektif, serta terbukanya peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Karena itu, ia menilai percepatan operasionalisasi koperasi harus diikuti dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, dan kepastian ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat.
“Yang perlu kita dorong bukan hanya kesiapan bangunan, tetapi juga bagaimana koperasi ini dapat beroperasi dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kesinambungan pasokan barang, serta menawarkan harga yang kompetitif,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan ketepatan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koperasi perlu membangun rantai pasok yang berkesinambungan agar ketersediaan barang tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara konsisten.
Di sisi lain, pengembangan KDKMP dinilai perlu melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi lokal. Kerja sama dengan petani, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha di desa menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Melalui kemitraan tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya berperan sebagai tempat penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi saluran pemasaran produk lokal dan sarana memperluas akses pasar bagi usaha masyarakat desa.
Pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh tim Mabes TNI diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kesiapan masing-masing koperasi, termasuk berbagai kendala yang masih perlu ditangani. Hasil kegiatan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk mendorong percepatan operasionalisasi KDKMP secara lebih terarah.
Dengan kesiapan sarana, pengelola yang kompeten, tata kelola yang baik, serta dukungan rantai pasok yang kuat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
(Tim/Red)
