Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat sebesar Rp 400 triliun pada 2027. Sasaran tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berangkat dari daerah, dengan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan kegiatan usaha. Target itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan angka Rp 400 triliun sebagai sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, target itu merujuk pada rencana penyaluran kredit pada 2027, bukan realisasi yang telah dicapai. Penyampaian sasaran tersebut menempatkan akses terhadap pembiayaan sebagai salah satu perhatian dalam upaya menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Penekanan pada pertumbuhan dari daerah menunjukkan bahwa pembiayaan diharapkan menjangkau pelaku ekonomi di luar pusat-pusat kegiatan nasional. Kredit rakyat dapat berperan mendukung kebutuhan modal dan pengembangan usaha, selama penyalurannya sesuai dengan kebutuhan peminjam serta dikelola secara bertanggung jawab. Perluasan akses juga menjadi penting agar kesempatan memperoleh pembiayaan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Rakornas TPAKD menjadi konteks bagi penyampaian target tersebut, sejalan dengan agenda koordinasi untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Namun, angka yang disampaikan masih merupakan sasaran untuk tahun 2027. Pencapaiannya akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, kesiapan lembaga penyalur, serta kemampuan masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan secara produktif.
Target kredit rakyat Rp 400 triliun itu memberi gambaran tentang skala pembiayaan yang ingin didorong pemerintah pada tahun mendatang. Fokus pada daerah menandakan harapan agar aliran kredit dapat membantu menggerakkan usaha dan kegiatan ekonomi setempat. Perkembangan penyaluran sepanjang 2027 nantinya akan menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana sasaran tersebut tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Pembiayaan yang dibicarakan Prabowo ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kegiatan dan kehidupannya banyak berlangsung di tingkat lokal. Petani dan nelayan termasuk sasaran utama, bersama warga di pedesaan yang memerlukan akses lebih luas terhadap kredit. Perhatian juga diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal, yang selama ini dapat menghadapi keterbatasan dalam menjangkau layanan pembiayaan. Selain kelompok tersebut, warga berpenghasilan rendah di perkotaan turut masuk dalam cakupan penerima yang ingin dijangkau. Dengan menyebut kelompok-kelompok ini, Prabowo menempatkan akses pembiayaan sebagai upaya yang diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik yang tinggal di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
Prabowo menyampaikan bahwa penyaluran kredit yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp 53 triliun, dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Angka tersebut menggambarkan jangkauan pembiayaan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjadi dasar untuk membicarakan perluasan akses. Capaian itu mencakup nilai penyaluran dan jumlah penerima yang disebutkan olehnya; angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan kondisi setiap penerima atau dampak yang sama bagi seluruh kelompok. Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana lebih banyak warga dapat memperoleh manfaat, termasuk mereka yang berada di wilayah atau kelompok yang belum terjangkau secara memadai.
Target memperluas jangkauan kredit mencerminkan keinginan agar manfaat pembiayaan tidak terbatas pada penerima yang telah ada. Petani, nelayan, masyarakat desa, warga di daerah terpencil dan tertinggal, serta penduduk berpenghasilan rendah di perkotaan menjadi kelompok yang disebut dalam arah perluasan tersebut. Semakin luas masyarakat yang dapat merasakan manfaat kredit, semakin besar pula peluang pembiayaan untuk hadir dalam kehidupan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, perluasan akses menjadi bagian penting dari tujuan menggerakkan ekonomi dari daerah, dengan menjadikan kebutuhan berbagai kelompok sebagai perhatian. Prabowo menghendaki agar lebih banyak warga memperoleh kesempatan menikmati manfaat pembiayaan, sejalan dengan sasaran penyaluran kredit yang lebih luas.
Bagi Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka nasional atau aktivitas yang terkonsentrasi di pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Penggerakannya perlu menjangkau masyarakat dari bawah serta berbagai daerah, sehingga peluang dan manfaat pembangunan hadir lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kekuatan ekonomi nasional, dalam pandangan ini, baru bermakna apabila dirasakan oleh warga yang bekerja dan berusaha di desa, pesisir, pasar, maupun lingkungan keluarga. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu memberi ruang bagi kegiatan produktif di daerah dan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting roda ekonomi tidak tertinggal dari kemajuan.
Kelompok yang perlu merasakan manfaat nyata mencakup petani desa yang menghasilkan pangan, nelayan pesisir yang menopang pasokan hasil laut, serta pedagang pasar yang menghubungkan barang dengan konsumen. Prabowo juga menyoroti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi sehari-hari. Di samping itu, ibu-ibu yang membantu perekonomian keluarga melalui usaha maupun pekerjaan lain turut berperan dalam menjaga pendapatan rumah tangga. Ketika akses terhadap kesempatan, pembiayaan, dan pasar semakin terbuka, mereka diharapkan dapat meningkatkan kegiatan produktifnya. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya tampak pada sektor besar, tetapi juga mendukung usaha dan pekerjaan yang tersebar di berbagai komunitas.
Ukuran keberhasilan, menurut penekanan tersebut, harus terlihat dalam perubahan yang konkret pada kehidupan keluarga. Penghasilan riil perlu meningkat, sementara daya beli masyarakat terjaga agar kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan lebih baik. Kenaikan angka pertumbuhan saja belum cukup apabila pendapatan warga tidak bertambah atau harga kebutuhan mengurangi kemampuan mereka untuk berbelanja. Manfaat ekonomi juga tidak seharusnya berhenti sebagai slogan atau janji yang sulit dirasakan di lapangan. Perhatian terhadap kondisi petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan keluarga membantu menilai apakah kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat luas. Dengan orientasi seperti itu, pertumbuhan ekonomi dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan, kesempatan berusaha, dan ketahanan ekonomi rumah tangga di berbagai daerah.
Dalam pesannya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah, Prabowo menekankan pentingnya menjaga sekaligus mengelola sumber daya alam Indonesia secara bertanggung jawab. Kekayaan yang dimiliki bangsa, menurut arahan tersebut, perlu dimanfaatkan dengan orientasi yang jelas: sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan tidak cukup dipahami sebagai upaya mengambil hasil dari alam, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah di setiap tingkat perlu memperhatikan bagaimana sumber daya digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah pemanfaatannya mendukung kehidupan rakyat. Pesan ini mengarahkan perhatian pada kepentingan bersama dan menempatkan kesejahteraan warga sebagai ukuran utama dalam mengelola potensi nasional.
Prabowo juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi tujuan utama para pejabat negara. Tanggung jawab tersebut berlaku bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk kepala daerah, yang berhadapan langsung dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Kebijakan serta pelaksanaan program, dalam kerangka pesan itu, perlu diarahkan pada upaya memperbaiki kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran yang saling berkaitan dalam mengelola kekayaan bangsa dan memastikan potensi yang tersedia dapat mendukung kesejahteraan. Dengan demikian, jabatan publik bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan amanah untuk bekerja bagi rakyat. Setiap pejabat diharapkan memahami tujuan tersebut ketika mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawabnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa perlu diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Pengelolaan sumber daya alam, kemampuan masyarakat, dan berbagai kekuatan yang dimiliki Indonesia harus berpijak pada kepentingan rakyat.
Baca juga: Prabowo Tekankan Pemerataan Ekonomi dan Janjikan Penguatan Dana Daerah | Prabowo Tekankan Kesejahteraan Warga dan Dorong Ekonomi Daerah | Prabowo Soroti Pemerataan Manfaat di Tengah Peringkat Ekonomi Indonesia
