Jakarta | Perbedaan angka calon penerima menunjukkan bahwa data awal perlu dibaca sebagai perkiraan, bukan daftar final untuk menjalankan program satu orang satu rekening. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut data Badan Pengelola Investasi Danantara memperkirakan sekitar 40–50 juta warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki rekening. Pada saat yang sama, sekitar 170 juta WNI tercatat telah mempunyai rekening. Selisih kedua kelompok itu memberi gambaran awal mengenai tingkat kepemilikan rekening, tetapi belum menjelaskan secara pasti siapa yang memenuhi kriteria program pemerintah.
Tito menegaskan bahwa angka 40–50 juta tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar pelaksanaan program. Pemerintah perlu lebih dahulu memeriksa dan mencocokkan informasi itu dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan silang diperlukan agar identitas, usia, serta status penduduk calon penerima dapat diverifikasi, sekaligus mengurangi kemungkinan data ganda atau ketidaksesuaian. Karena itu, perkiraan dari Danantara merupakan bahan awal untuk ditelaah, bukan jumlah penerima yang sudah ditetapkan. Hasil pemadanan data menjadi penting sebelum sasaran dan cakupan program diputuskan.
Hasil pemeriksaan ulang yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperlihatkan sasaran yang lebih kecil. Pemerintah menemukan 25 juta WNI berusia 17 tahun ke atas, termasuk dalam desil satu hingga empat, yang belum memiliki rekening. Angka tersebut turun dari sasaran awal sebanyak 74 juta orang. Perubahan ini menunjukkan bahwa proses pencocokan dengan kriteria kelompok sasaran dapat mengubah estimasi secara signifikan. Pernyataan Airlangga disampaikan pada Kamis, 22 Oktober 2026, sedangkan pernyataan Tito dikutip pada Jumat, 23 Oktober 2026. Kedua keterangan itu menegaskan pentingnya membedakan jumlah warga yang diperkirakan belum memiliki rekening dari jumlah yang memenuhi persyaratan program setelah verifikasi. Pemerintah masih perlu menggunakan data yang telah diperiksa untuk menentukan langkah berikutnya, sehingga angka akhir dan pelaksanaan tidak semata-mata bertumpu pada perkiraan awal.
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria untuk mengidentifikasi warga yang dapat menerima bantuan pembukaan rekening secara gratis. Calon penerima merupakan masyarakat berusia 17 tahun ke atas, termasuk kelompok yang berada pada desil satu hingga empat, serta belum memiliki rekening. Kriteria tersebut menjadi dasar penyisiran data agar sasaran program dapat dikenali secara lebih terarah. Dengan demikian, pendataan tidak sekadar menghimpun nama warga, tetapi menyaring calon penerima berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, dan kepemilikan rekening sebagaimana dijelaskan pemerintah.
Penyisiran direncanakan dilakukan secara berjenjang menurut wilayah, dimulai dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa. Pada setiap tingkat, data warga akan dicocokkan menggunakan sistem Dukcapil. Pencocokan ini menjadi bagian dari proses untuk mengenali penduduk yang memenuhi kriteria program, termasuk memastikan data kependudukan yang digunakan dalam penyaringan sesuai dengan cakupan wilayah. Pendekatan berdasarkan wilayah tersebut memungkinkan proses identifikasi disusun dari tingkat administrasi yang lebih luas menuju lingkungan tempat warga tinggal.
Tito menjelaskan bahwa pencarian diarahkan kepada warga berusia 17 tahun yang belum tercatat dalam sistem perbankan. Penjelasan ini berkaitan dengan upaya menemukan calon penerima yang belum mempunyai rekening dan memenuhi kriteria bantuan pembukaan rekening gratis. Karena itu, penyaringan berbasis data Dukcapil dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi warga yang sesuai, bukan untuk memperluas persyaratan atau menetapkan mekanisme lain di luar keterangan yang disampaikan. Hasil pencocokan data diharapkan memberikan gambaran mengenai calon penerima pada tiap wilayah, sesuai batas usia, kelompok desil, serta status kepemilikan rekening. Kriteria dan tahapan wilayah tersebut menjadi acuan dalam penentuan sasaran, sehingga perhatian diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat, terutama warga yang belum tercatat memiliki akses rekening pada sistem perbankan. Proses ini menempatkan data kependudukan sebagai dasar penyaringan awal untuk mendukung penyaluran bantuan secara lebih tepat sasaran.
Anggaran untuk program pembukaan rekening gratis pada 2026 ditetapkan sebesar Rp1,28 triliun. Nilai tersebut turun 66,32 persen dibandingkan kebutuhan awal yang diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun. Perubahan alokasi ini berkaitan dengan penyesuaian sasaran dan penyisiran data calon penerima, sehingga pelaksanaan program diharapkan lebih terarah. Program dirancang untuk membantu warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank. Dengan adanya rekening, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke layanan keuangan formal dan berbagai transaksi perbankan.
Airlangga menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran awal mencakup setoran pembuka bagi masyarakat yang belum mempunyai rekening. Pemerintah menyiapkan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap penerima yang memenuhi kriteria tersebut. Komponen ini menjadi bagian penting dalam perhitungan biaya, karena program tidak hanya memfasilitasi proses pembukaan rekening, tetapi juga menyediakan dana awal agar rekening dapat mulai digunakan. Penetapan jumlah penerima berdasarkan data yang lebih terverifikasi menjadi salah satu langkah untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dengan pagu yang tersedia. Karena itu, pemadanan dan penyisiran data berperan dalam memastikan dukungan diberikan kepada warga yang menjadi sasaran.
Data calon penerima akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan basis data tersebut dimaksudkan sebagai rujukan dalam mengidentifikasi masyarakat yang sesuai dengan kriteria program. Pelaksanaan pembukaan rekening melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Keterlibatan kedua bank tersebut mendukung penyediaan layanan rekening melalui jaringan perbankan yang tersedia. Setelah proses penyisiran selesai, Tito akan menyerahkan data hasilnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian itu kemudian menindaklanjuti data tersebut dan menentukan penerima program. Tahap ini penting agar keputusan penyaluran setoran awal dan pembukaan rekening merujuk pada hasil pemeriksaan data, sekaligus selaras dengan anggaran 2026 yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangan Tito, warga yang dinyatakan berhak menjadi penerima program akan memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp50.000. Dana tersebut diberikan sebagai setoran awal untuk membuka rekening, dan rekening bagi penerima akan langsung dibukakan. Dengan demikian, bantuan yang disebutkan tidak hanya berupa pemberian uang tunai, tetapi juga mencakup penyediaan akses awal ke layanan perbankan. Penetapan warga yang berhak dilakukan melalui penyisiran data calon penerima, sehingga bantuan pembukaan rekening diarahkan kepada mereka yang memenuhi kriteria program. Rincian itu menjelaskan bentuk dukungan yang direncanakan pemerintah, tanpa mengubahnya menjadi klaim mengenai manfaat lain yang tidak disampaikan oleh narasumber.
Selain menyiapkan setoran awal dan rekening, pemerintah berencana menyosialisasikan pentingnya penggunaan jasa perbankan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan peran layanan keuangan formal dan mendorong pemahaman mengenai penggunaannya. Rekening yang dibukakan menjadi bagian dari langkah awal, sedangkan penyampaian informasi diharapkan membantu warga memahami mengapa transaksi melalui perbankan perlu diperhatikan. Keterangan Tito menempatkan bantuan dan sosialisasi sebagai dua unsur yang saling berkaitan dalam pelaksanaan program. Namun, uraian itu tidak merinci bentuk kegiatan sosialisasi, jadwal pelaksanaan, ataupun materi yang akan diberikan. Karena itu, penjelasan mengenai program dapat dibatasi pada rencana pemerintah untuk memperkenalkan pentingnya jasa perbankan.
Menurut Tito, langkah tersebut diharapkan membuat transaksi keuangan masyarakat lebih dapat dilacak. Data transaksi yang tercatat melalui layanan perbankan, dalam pandangan yang disampaikan, dapat membantu pemerintah mengetahui jumlah uang yang beredar di Indonesia. Ia mengaitkan kebutuhan mengetahui peredaran uang itu dengan pentingnya mengetahui besaran produk domestik bruto Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Pangkas Sasaran Rekening Gratis, Anggaran 2026 Menjadi Rp1,28 Triliun | Data Penerima Terverifikasi, Anggaran Program Satu Orang Satu Rekening Menjadi Rp1,28 Triliun | Airlangga Luruskan Pernyataan soal Ponsel Gratis dan Rekening Digital
